Soroti Kasus Pemerasan Oknum Kadin, DPR: Industri Rakyat Juga Sering Kena Palak Jatah Preman!

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo meyoroti kasus dugaan pemaksaan jatah proyek terhadap investor asing yang melibatkan oknum Kadin Cilegon sebagai tersangka. Menurutnya kasus ini menjadi refleksi bersama tentang pentingnya membangun iklim investasi yang sehat dan berpihak kepada pelaku UMKM lokal.

“Jangankan investor asing yang artinya adalah perusahaan besar, praktik pemerasan atau pemalakan juga dihadapi pelaku usaha kecil. UMKM dan Industri-industri rakyat juga sering menghadapi oknum-oknum ormas yang minta ‘jatah preman’ kalau usahanya tidak mau diganggu,” kata Yoyok Riyo Sudibyo, Kamis (22/5/2025).

Dalam kasus di Cilegon, Yoyok menilai kehadiran investor asing di daerah harus memberikan kemaslahatan bagi masyarakat setempat, bukan malah dimanfaatkan kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan.

“Kita tentu menyambut baik hadirnya investor asing yang ingin berkontribusi membangun ekonomi daerah. Tapi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, apalagi yang bersifat memaksa atau menciptakan tekanan sepihak, harus kita hindari bersama,” jelasnya.

Seperti diketahui, dugaan pemerasan yang dilakukan oknum Kadin Kota Cilegon ini viral di media sosial. Dalam rekaman video yang tersebar, sejumlah oknum Kadin Cilegon dan ormas menemui perwakilan China Chengda Engineering Co, kontraktor dari proyek pembangunan pabrik Chlor Alkali-Ethylene Dichloride (CA-EDC).

Dalam pertemuan tersebut, oknum yang belakangan diketahui merupakan pimpinan Kadin Cilegon lantas meminta agar perusahaan melakukan sharing jatah proyek sampai dengan Rp 5 triliun. Polda Banten menetapkan tiga orang tersangka terkait dugaan pemerasan bermodus jatah proyek Rp 5 triliun terhadap PT China Chengda Engineering itu.

Mereka adalah Ketua Kadin Kota Cilegon, Muh Salim, Wakil Ketua Kadin Bidang Industri Ismatullah (39) dan Ketua HNSI Jahuri (50). Para tersangka dijerat dengan Pasal 368 KUHP dan Pasal 160 KUHP.

Untuk mencegah terulangnya praktik yang merusak iklim usaha, Yoyok menilai ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Menurutnya, kemitraan nyata antara investor dan UMKM lokal harus terwujud.

“Setiap investasi besar harus membawa rencana kemitraan terbuka, berdasarkan data potensi UMKM, dan disusun secara transparan,” tutur Yoyok.

Anggota Komisi yang membidangi urusan UMKM dan industri itu pun menambahkan, diperlukan komitmen organisasi lokal yang tidak menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi. Selain itu, Yoyok juga meminta agar proyek investasi bebas dari tekanan non-prosedural.

“Investasi harus bebas dari intervensi informal yang bertentangan dengan prinsip tata kelola. Kepastian hukum dan integritas harus dikedepankan,” tegas mantan Bupati Batang tersebut.

“Aksi-aksi ormas atau organisasi lain yang ‘memalak’ dengan berbagai dalih sangat merusak iklim investasi. Termasuk mengganggu industri-industri kecil, banyak UMKM, UKM atau pelaku usaha kecil yang sering didatangi oknum ormas dan dimintai jatah preman. Praktik-praktik seperti ini harus diberantas,” imbuh Yoyok.

Yoyok pun menyebut bagaimana praktik ‘jatah preman’ ini kerap membuat bisnis pelaku usaha kecil menjadi sepi atau bangkrut.

“Belum apa-apa oknum-oknum ormas sudah datang ke gerai-gerai UMKM yang baru buka dan menyodorkan proposal macam-macam. Pungli-pungli seperti ini sangat meresahkan, dan kalau mereka nggak dikasih atau nggak difasilitasi akhirnya lalu mengganggu usaha UMKM,” tukasnya.

Untuk itu, Yoyok meminta ketegasan Pemerintah, baik pusat dan daerah, serta penegak hukum untuk menertibkan aksi-aksi premanisme berkedok ormas ini. Menurutnya, perlindungan dari fenomena ‘jatah preman’ bukan hanya dibutuhkan perusahaan besar saja, tapi juga bagi UMKM dan pelaku usaha kecil.

“Nggah usah jauh-jauh, penjual UMKM di tempat wisata atau pelaku industri kerajinan juga sering dimintai jatah preman. Ini sudah jadi rahasia umum, tapi terus dibiarkan sampai praktik ilegal itu dianggap menjadi sebuah kewajaran. Mana komitmen kedaulatan ekonomi di negeri ini?” sebut Yoyok.

“Kita harap Negara dapat memberikan perlindungan bagi pelaku-pelaku bisnis kecil. UMKM itu penggerak roda ekonomi baik di daerah maupun nasional. Ciptakan iklim berusaha yang sehat tanpa membiarkan atau mewajarkan pungli preman ormas,” tambahnya.

Terkait kasus pemerasan yang dilakukan oknum Kadin, Yoyok mengingatkan agar arah pembangunan ekonomi daerah melalui investasi asing harus menyentuh lapisan terbawah ekonomi, yaitu pelaku usaha kecil dan menengah. Menurutnya, keterlibatan UMKM dalam rantai nilai investasi sangat penting.

“Kami berharap investasi asing tidak hanya membuka pabrik dan lapangan kerja, tapi juga bersinergi dengan UMKM lokal mulai dari penyediaan bahan baku, jasa pendukung, hingga rantai pasok,” ujar Yoyok.

Yoyok menambahkan, pelaku UMKM tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pembangunan, apalagi menjadi korban kepentingan segelintir pihak.

“Kita ingin memastikan bahwa investasi besar yang masuk ke daerah benar-benar menjadi pengungkit bagi ekonomi masyarakat, bukan justru menjauhkan mereka dari peluang hanya karena kepentingan segelintir orang. Kolaborasi yang jujur, transparan, dan inklusif adalah jalan terbaik,” papar Legislator dari Dapil Jawa Tengah X itu.

Apalagi, kata Yoyok, kontraksi ekonomi tidak hanya berdampak pada angka makro tetapi secara langsung memukul pelaku usaha di daerah, khususnya sektor UMKM yang menjadi fondasi ekonomi nasional dan bagian penting dari ekosistem industri hilir.

Salah satu potensi UMKM yang disorot yakni wilayah Kendari, Sulawesi Tenggara yang memiliki industri kreatif dan pariwisata berbasis kearifan lokal. Namun menurut para pelaku UMKM, saat ini omzet pengusaha oleh-oleh turun hingga 60 persen.

“Penurunan ini bukan sekadar soal permintaan, tapi cerminan menurunnya daya beli masyarakat akibat perlambatan ekonomi padahal sektor-sektor seperti ini memiliki nilai tambah ekspor dan peluang besar jika dibina dan difasilitasi melalui kebijakan industri yang terarah,” tutup Yoyok.