Prof Rokhmin: Menetapkan Swasembada Pangan sebagai Prioritas Pembangunan adalah Keharusan

MONITOR, Karawang – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, menegaskan pentingnya swasembada pangan sebagai prioritas pembangunan demi terciptanya kemandirian pangan Indonesia. Ia menyebut sinergi antara pemerintah, BUMN, dan petani merupakan kunci keberhasilan penyerapan gabah dan jagung di lapangan.

“Menetapkan swasembada atau kedaulatan pangan sebagai prioritas pembangunan adalah keharusan. Bersama pemerintah dan DPR, khususnya Komisi IV, kami berkomitmen mengawal setiap kebijakan dari hulu hingga hilir. Kebijakan itu harus tepat dan benar demi terwujudnya kemandirian pangan Indonesia,” katanya saat kunjungan kerja Panitia Kerja Pengawasan Penyerapan Gabah dan Jagung dari Komisi IV DPR RI ke Sentra Penggilingan Padi Bulog, Kantor Cabang Karawang, pada Rabu, 30 April 2025.

Kunjungan ini bertujuan dalam rangka evaluasi dan pengawasan program ketahanan pangan nasional terkait proses penyerapan gabah dan jagung, sekaligus memastikan kebijakan pemerintah berjalan optimal dalam mendukung petani.

Selain itu, kunjungannya tersebut menjadi bagian dari upaya DPR RI dalam memastikan program ketahanan dan kedaulatan pangan berjalan efektif di lapangan. Mengevaluasi implementasi kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap gabah dan jagung, sekaligus memastikan bahwa hasil panen petani terserap dengan baik dan memberikan keuntungan yang adil.

“DPR RI harus memastikan adanya sinergi antara semua pihak untuk memastikan bahwa hasil panen petani dapat diserap dengan baik, sehingga kesejahteraan petani meningkat dan ketahanan pangan nasional terjaga,” tegas Menteri Kelautan dan Perikanan 2001 – 2004.

Prof. Rokhmin Dahuri juga menyampaikan bahwa hasil pengawasan ini akan menjadi dasar perbaikan strategi nasional agar proses penyerapan di daerah seperti Karawang—yang dikenal sebagai lumbung padi nasional—dapat menjadi percontohan bagi wilayah lain.

“Melalui kunjungan langsung, kita bisa mendengar langsung aspirasi dan kendala petani maupun pengelola penggilingan. Ini penting agar kebijakan yang dibuat di pusat benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.

Diharapkan, hasil dari kunjungan kerja ini dapat memperkuat ketahanan pangan nasional serta memastikan kesejahteraan petani Indonesia terus meningkat seiring dengan kebijakan yang lebih responsif dan berpihak pada rakyat.

“DPR RI bersama pemerintah akan terus mengawal kebijakan dari hulu ke hilir. Penyerapan hasil panen harus tepat sasaran dan benar-benar berpihak pada petani,” tegasnya.