PERISTIWA

KKB Serang Komnas HAM saat Misi Kemanusiaan, Komisi I DPR: Ini Serangan Terhadap Wibawa Negara

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengecam keras aksi penembakan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap rombongan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Papua saat tengah melakukan misi kemanusiaan. TB Hasanuddin meminta aparat dan Pemerintah bertindak tegas karena insiden tersebut adalah bentuk kejahatan serius yang tidak bisa ditoleransi.

“Ini jelas tindakan brutal yang mengancam kerja lembaga negara. Pemerintah harus bertindak tegas,” ujar TB Hasanuddin, Senin, (28/4/2025).

Seperti diketahui, Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey ditembaki KKB di Teluk Bintuni, Papua Barat, saat tengah memantau operasi pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi S Marbun, yang hilang saat bertugas.

Pelaku melepaskan tembakan sebanyak 4 kali saat Frits sedang berada di sungai didampingi 4 personel kepolisian. Beruntung, tidak ada korban dalam insiden tersebut.

Adapun Komnas HAM Perwakilan Papua dilibatkan dalam operasi pencarian Iptu Tomi S Marbun yang sudah hilang 4 bulan lamanya. Frits dan rombongan diundang Polda Papua Barat untuk ikut bersama personel gabungan dalam misi kemanusiaan itu.

Peristiwa tersebut terjadi saat Frits dkk turun ke sungai dengan maksud untuk mandi, cuci, kakus (MCK) di Kali Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni pada Minggu, (27/4) sekitar pukul 07.10 WIT. Para anggota KKB melepaskan tembakan dari seberang Kali Rawara.

Iptu Tomi sendiri diduga hanyut di sekitar lokasi tersebut saat mengejar anggota KKB pada 18 Desember 2024. Iptu Tomi saat itu memimpin operasi penangkapan anggota KKB bernama Marthen Aikingking.

TB Hasanuddin menegaskan TB Hasanuddin menilai tindakan KKB ini sudah melewati batas, bahkan membahayakan upaya penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Papua.

Terlebih, lanjut purnawirawan Mayjen TNI itu, Komnas HAM sedang menjalankan tugas negara yang dilindungi undang-undang. TB Hasanuddin pun meminta TNI/Polri meningkatkan pengamanan dan melakukan langkah hukum tegas terhadap pelaku.

“Serangan KKB tersebut bukan hanya serangan terhadap individu, namun juga terhadap wibawa negara,” tegas Legislator dari dapil Jawa Barat IX itu.

“Kita tidak boleh membiarkan ini berulang. Perlindungan terhadap petugas negara, termasuk Komnas HAM, adalah prioritas,” imbuh TB Hasanuddin.

Anggota Komisi Pertahanan DPR ini juga mengingatkan pentingnya pendekatan yang komprehensif di Papua. TB Hasanuddin menilai gabungan pendekatan dari sisi keamanan, sosial, dan dialog, harus semakin dioptimalkan.

“Tapi kekerasan bersenjata seperti yang dilakukan KKB harus dilawan secara tegas berdasarkan hukum,” pungkasnya.

Recent Posts

Hardiknas 2026, Guru Besar UIN Jakarta: Partisipasi Semesta Kunci Pendidikan Bermutu

MONITOR, Jakarta - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) setiap 2 Mei kembali menjadi momentum reflektif bagi…

12 menit yang lalu

Presiden Prabowo Umumkan Serangkaian Kebijakan Perlindungan Pekerja pada May Day 2026

MONITOR, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan perlindungan pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional…

15 jam yang lalu

Singgung Kecelakaan Kereta Hingga Kasus Daycare, Puan Dorong Peningkatan Perlindungan Pekerja di May Day 2026

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan peningkatan perlindungan pekerja di peringatan Hari…

17 jam yang lalu

Waka DPR Cucun: Aspirasi Buruh di May Day 2026 Tunjukkan Kesejahteraan Rakyat Harus Dijaga Lewat Keadilan Bagi Pekerja

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan pentingnya kebijakan yang melindungi…

17 jam yang lalu

Waka DPR Cucun Soroti Sering Terjadinya Kekerasan Pada Anak di Daycare: Sistem dan Pengawasan Masih Lemah

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti sistem dan pengawasan yang lemah terhadap fasilitas…

18 jam yang lalu

Pemerintah Perkuat Perlindungan Pekerja, Permenaker 7/2026 Batasi Alih Daya

MONITOR, Jakarta - Pemerintah memperkuat perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja alih daya (outsourcing) melalui terbitnya…

19 jam yang lalu