DPR Soroti Digitalisasi Pemerintah Desa, Usulkan Dashboard Besar Terintegrasi Semua Instansi

MONITOR, Jakarta –Komisi II DPR memberi catatan kritis atas program  digitalisasi pemerintahan desa. Program digitalisasi pemerintahan desa harus memiliki  dengan keterhubungan desa dengan jaringan internet. Digitalisasi mestinya untuk memudahkan pelayanan publik.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin memberi catatan kritis atas program digitalisasi pemerintahan desa. Menurut dia, program digitalisasi pemerintahan desa memiliki tantangan khususnya soal ketersebaran akses internet di desa-desa seluruh Indonesia. 

“Kenyataannya, tidak semua desa di Indonesia terhubung jaringan internet, belum lagi bicara soal SDM,” kata Khozin saat rapat kerja dengan Kementerian PAN RB di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,  Selasa (22/4/2025).

Anggota DPR dapil Jatim IV (Jember dan Lumajang) ini menyebutkan, digitalisasi dalam pemerintahan kerapnya hanya dimaknai dalam bentuk membuat aplikasi yang berbiaya tidak murah. “Digitalisasi yang maksudnya untuk mempermudah dan efisiensi biaya, tapi justru mempersulit dan memboroskan,” sebut Khozin.

Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Khozini, Jember ini mengusulkan agar pemerintah membuat dashboard (papan pandu) besar yang melibatkan pelbagai instansi kementerian/lembaga yang berfungsi pelayanan publik termasuk dalam urusan kepegawaian. “Dashboard (Papan Pandu) besar yang berisi fitur pelayanan publik termasuk pelayanan dalam urusan kepegawaian,” sebut Khozin.

Dia menyebutkan momentum efisiensi anggaran ini harus dimanfaatkan untuk melahirkan inovasi termasuk dalam urusan digitalisasi di pemerintahan. “Inovasi dan kreativitas dibutuhkan apalagi di situasi efisiensi anggaran ini,” cetus Khozin.