F-PKB Minta Belanja Mebel SD Diurungkan, Siswanto: Lebih Baik untuk Perbaiki Gedung atau Beasiswa

MONITOR, Depok – Arah pembangunan di sektor pendidikan di Kota Depok tengah disorot Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB). Ketua F-PKB, Siswanto mengaku prihatin dengan arah pembangunan di sektor pendidikan itu karena masih jauh dari kata strategis.

“Kami belum melihat ada renstra (rencana strategis) dalam pembangunan khususnya di dunia pendidikan. Arah kebijakannya masih parsial,” ungkap Siswanto.

Misalnya, lanjut dewan Dapil 6 ini, masih banyak gedung sekolah saat ini dalam kondisi memprihatinkan. “Tapi sayang, kebijakannya tidak mengarah ke sana,” kata Siswanto

Harusnya, kata Siswanto pembangunan difokuskan pada memperbaiki gedung sekolah-sekolah yang rusak Seperti yang disampaikan Walikota dalam rapat paripurna DPRD beberapa waktu lalu.

“Saya masih ingat Walikota menyebut ada ratusan gedung sekolah yang mengalami kerusakan ringan, puluhan rusak sedang, dan belasan gedung yang rusak berat. Nah ini harusnya dijadikan PR prioritas,” tandasnya.

Belum lama ini, legislator yang juga sekretaris Komisi D ini mengaku menanyakan tentang nasib SDN 29 di Sukmajaya yang ambruk beberapa bulan lalu. “Jawabannya ya gitu. Intinya belum ada progres perbaikan karena menunggu dana Bantuan Tidak Terduga (BTT),” akunya.

Siswanto mengaku semakin prihatin ketika mengetahui ada kegiatan belanja mebel di Dinas Pendidikan untuk sekolah-sekolah dasar (SD). Nilainya pun cukup fantastis yakni sebesar Rp 17,5 miliar.

“Jadi saat saya buka aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), Disdik Kota Depok ada rencana belanja mebel dengan anggaran APBD sebesar Rp 17.556.748.000. Bagi kami ini nilai cukup besar,” ungkap Siswanto.

Sangat disayangkan. Padahal anggaran sebesar itu cukup untuk memperbaiki gedung sekolah. Kalau tidak, anggaran tersebut bisa digunakan untuk bantuan beasiswa bagi siswa dari keluarga prasejahtera. “Itu yang kami maksud bahwa arah pembangunan pendidikan di Kota Depok tidak strategis,” tandasnya.

F-PKB, kata Siswanto berharap kegiatan pengadaan mebeler digeser untuk perbaikan gedung sekolah atau beasiswa. “Kalau bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih urgent,” ucapnya.

Tapi sayang, setiap kegiatan belanja yang sudah diupload di aplikasi SIRUP, biasanya bakal terealisasi. Karena itu F-PKB akan melakukan pengawasan super ketat terkait kegiatan belanja mebel ini.

“Pasti kami akan memonitoring realisasinya dan akan melakukan pengecekan di lapangan, dari mulai harga maupun merk mebel yang diberikan. Termasuk, mengecek apakah sekolah-sekolah apakah mereka memang layak yang dapat bantuan mebeler,” pungkasnya.