PARLEMEN

Legislator Ingatkan Soal Rencana Evakuasi Warga Palestina; Harus Dipertimbangkan Matang

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menegaskan bahwa mendukung kemerdekaan Palestina adalah bagian dari amanat konstitusi bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Meski begitu ia mengingatkan agar Pemerintah mempertimbangkan dengan matang terkait rencana evakuasi warga Gaza korban perang ke Indonesia.

“Tugas sejarah kita adalah mendorong dan mendukung bangsa-bangsa untuk merdeka. Itu jelas disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. Maka dari itu, dalam konteks kemerdekaan Palestina, Indonesia wajib memberikan dukungan, termasuk bantuan kemanusiaan,” ujar TB Hasanuddin, Jumat (11/4/2025).

Pria yang akrab disapa Kang TB itu pun menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina adalah hak dasar yang harus diwujudkan, yakni merdeka di tanah air mereka sendiri, bukan di tempat lain.

“Kemerdekaan itu harus didapatkan oleh bangsa Palestina, merdeka di tanahnya sendiri yang menjadi hak mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka terusir,” tuturnya.

Terkait rencana pemerintah untuk mengevakuasi warga Palestina ke Indonesia, Kang TB memberikan apresiasi. Namun ia mengingatkan agar hal tersebut dilakukan dengan perhitungan yang sangat matang.

“Mengevakuasi mereka itu niat baik yang harus diapresiasi. Tapi harus dipertimbangkan secara matang. Apakah mereka yang dievakuasi itu warga Palestina yang sakit, terluka, dan bisa dipulihkan, lalu dengan mudah kembali ke tanah airnya?” ungkap Kang TB.

Anggota Komisi Pertahanan dan Hubungan Internasional DPR tersebut menyoroti kemungkinan Israel akan menghalangi warga Palestina yang telah dirawat di Indonesia untuk kembali ke tanah airnya. Menurut Kang TB, hal ini justru bisa berujung pada pelemahan eksistensi warga Palestina di wilayahnya sendiri.

“Kalau mereka tidak bisa kembali, justru ini bisa sejalan dengan upaya penghapusan etnis (genosida) yang dilakukan Israel. Karena tujuan Israel adalah merebut wilayah dan mengusir warga Palestina,” tegas Legislator dari Dapil Jawa Barat IX itu.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mengevakuasi warga Gaza di Palestina ke Indonesia. Prabowo menyebut akan mengevakuasi 1.000 orang pertama jika memungkinkan.

TB Hasanuddin pun mempertanyakan, apakah evakuasi besar-besaran ini merupakan kebutuhan mendesak dari warga Palestina, atau justru agenda terselubung pihak luar.

“Apa yang sebenarnya dibutuhkan Palestina? Apakah bantuan medis, logistik, atau evakuasi besar-besaran seperti yang pernah diusulkan Donald Trump? Kalau itu sejalan dengan ide Trump, patut kita waspadai. Karena pasti ada tujuan lain di baliknya,” ucap Kang TB.

TB Hasanuddin juga mengingatkan jika proses evakuasi tidak disertai dengan jaminan pemulangan, maka sebaiknya langkah tersebut ditunda.

“Mengevakuasi ribuan orang ke Indonesia harus dipikirkan dampak, efek, dan mekanisme pemulangannya. Kalau tidak bisa kembali, sebaiknya jangan dilakukan. Biarkan mereka merdeka di negerinya sendiri, dan kita harus mendukung sepenuhnya,” tutupnya.

Recent Posts

Gandeng IAEI, Menag Targetkan Pembentukan LPDU Tuntas di Ramadan

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar, mengajak para pakar dan praktisi ekonomi syariah untuk…

1 jam yang lalu

Silaturahmi KAHMI-ICMI, Prof Rokhmin Serukan Persatuan Umat Islam di Tengah Geopolitik Global

MONITOR, Bogor - Tokoh nasional dan Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University, Prof.…

3 jam yang lalu

Kemenag Instruksikan Salat Gerhana Bulan Total pada 13 Ramadan 1447 H

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama mengajak umat Islam melaksanakan Salat Gerhana bulan (khusuf al-qamar) saat…

4 jam yang lalu

DPR Desak KBRI Amankan Ribuan Jemaah Umrah Terdampak Konflik

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, mendesak pemerintah melalui Kedutaan…

9 jam yang lalu

Ayatollah Ali Khamenei Syahid, Partai Gelora Sampaikan Duka Mendalam

MONITOR, Jakarta - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berduka atas syahidnya Pemimpin Tertinggi Republik Islam…

12 jam yang lalu

Pemerintah Tetapkan 1 Syawal Lewat Sidang Isbat 19 Maret 2026

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang penetapan (isbat) 1 Syawal 1447 Hijriah…

13 jam yang lalu