NASIONAL

Pemberitaan terkait Dasco Bisa Jadi Bagian Buyarkan Fokus Perangi Judol

MONITOR – Nama Wakil Ketua DPR-RI yang juga Politikus Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mencuat dalam laporan investigasi majalah Tempo terkait maraknya praktek bisnis judi online yang beroperasi di Kamboja edisi 6 April 2025.

Analis Sosial Politik dan Komunikasi Kebijakan Publik yang juga Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM) Syukron Jamal selama ini konsen menyoroti peredaran judi online (Judol) yang kian mengkhawatirkan angkat bicara. Menurutnya, penyebutan nama Dasco dalam laporan majalah Tempo terlalu tendensius, cenderung framing dan penggiringan opini.

Dosen Universitas Pancasila tersebut menilai upaya framing itu justru bisa jadi bagian dalam upaya mendelegitimasi dan membuyarkan fokus pada komitmen pemerintah Presiden Prabowo dalam memerangi Judi Online yang kian mengkhawatirkan. Alasannya kata Syukron posisi Dasco saat ini sebagai salah satu figur penting dalam panggung politik nasional dan pemerintahan Presiden Prabowo.

“Penyebutan nama didasarkan pada pada temuan bahwa yang bersangkutan (Dasco) pernah menjadi bagian dari perusahaan yang katanya menjadi pengendali bisnis judol di Kamboja dengan istilah mencuat nama ini tendensius dan bagian dari upaya membangun framing menggiring opini seolah-olah terlibat,” kata kepada media, Kamis (10/4/2025).

Syukron berharap pemberitaan Dasco yang dikaitkan dengan aktivitas bisnis ilegal judol tidak menjadi fitnah dan penghakiman yang tidak berdasar. Dirinya meminta hal tersebut untuk dapat diluruskan dan diperjelas.

“Saya kira ini perlu diluruskan dan diperjelas jika memang teman-teman Tempo memiliki temuan yang didukung oleh data dan bukti otentik yang terverifikasi dan terkonfirmasi ada keterlibatan sebagaimana kaidah jurnalistik dibuka saja, jangan didasarkan pada asumsi dan dugaan-dugaan menyebutkan nama akhirnya menjadi fitnah dan membuat gaduh di masyarakat,” tegasnya.

“Kalau dalam teori ilmu komunikasi Vincent Mosco model pemberitaan seperti ini kan sebenarnya juga bagian dari kerja-kerja media melalui pola komodifikasi atas sentimen publik terhadap politik dan pemerintah dengan sasaran atas maraknya judol yang pasti akan menarik perhatian publik,” terangnya.

Syukron berharap publik dapat terliterasi dengan baik memahami model framing pemberitaan demikian sehingga tidak mudah menghakimi dan menjustifikasi. “Jadi sekali lagi menirit saya ini sudah menjadi bola liar, perlu pembuktian lebih lanjut atau kalau tidak ada data dan fakta pendukung ya ini perlu diluruskan,” terangnya.

“Prinsipnya saya kira adalah mari kita dukung upaya memberantas judol ini sampai ke akar-akarnya, kasihan masyarakat sudah banyak jadi korbannya,” pungkasnya.

Recent Posts

HUT Bhayangkara ke-80: Analis: Kepercayaan Publik Jadi Modal Kuat Polri Kawal Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur

MONITOR, Jakarta - Memperingati Hari Bhayangkara ke-80, analis intelijen, pertahanan, dan keamanan, Dr. Ngasiman Djoyonegoro…

4 jam yang lalu

Puan Imbau Latihan Calon Manajer Kopdes Merah Putih Fokus Pada Manajerial Saja

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa menyusul meninggalnya 5 orang peserta…

17 jam yang lalu

Menghidupkan Kembali ‘Roh’ Keikhlasan Guru di Tengah Badai Administrasi Digital

Oleh: Zizah Nurazizah (Mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Universitas Pamulang) Dunia pendidikan kita hari ini sedang…

23 jam yang lalu

IPW: Penempatan Razman di Lapas Cipinang Sudah Sesuai Prosedur dan Pertimbangan Medis

MONITOR, Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) menilai polemik terkait penempatan pengacara Razman Arif Nasution…

24 jam yang lalu

Kemenhaj Fokus Kawal 5 Persen Jemaah Haji Terakhir di Madinah, Pastikan Layanan Optimal

MONITOR, Jakarta — Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, Selasa (30/6/2026), Kemenhaj…

1 hari yang lalu

SETARA Institute Kritik Pelibatan Taruna Akmil di Sekolah Rakyat: Jangan Normalisasi Multifungsi TNI di Ruang Pendidikan

MONITOR, Jakarta - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, mengkritik kebijakan pemerintah yang melibatkan taruna…

1 hari yang lalu