Di Forum Parlemen Dunia, Wakil Ketua BKSAP Dorong Optimalisasi Peran Perempuan pada Proses Perdamaian

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antara Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri menyerukan optimalisasi peran perempuan dalam proses perdamaian dan pembangunan dunia. Hal ini ia sampaikan dalam Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-150 yang digelar di Uzbekistan.

Secara khusus, Irine menyampaikan isu tersebut pada Forum of Women Parliamentarians yang merupakan rangkaian dari Sidang Umum IPU ke-150. Adapun Sidang IPU ke-150 diselenggarakan di Tashkent, Uzbekistan pada 5-9 April 2025.

Turut hadir pula dalam pertemuan Forum of Women Parliamentarians ini, Anggota BKSAP DPR Melly Goeslaw. Forum of Women Parliamentarians merupakan wadah bagi anggota parlemen internasional anggota IPU yang membahas tentang isu perempuan.

Irine pun menilai, keterlibatan perempuan adalah kunci dalam mewujudkan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Ia menyoroti bagaimana progres pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) secara global tidak sesuai dengan target pencapaian tahun 2030.

Bahkan, menurut Irine, tujuan terkait kesetaraan gender dalam berbagai bidang mengalami stagnansi.

“Konflik kekerasan dan perang menjadi salah satu faktor krusial bagi kemunduran pembangunan berkelanjutan,” ujar Irine, Selasa, (8/4/2025).

Irine menyampaikan bahwa perempuan dan anak memiliki kerentanan yang lebih besar terhadap dampak destruktif dari perang. Ia menyebut, perempuan dan anak-anak di Palestina, Ukraina dan Myanmar menjadi korban paling banyak dari total korban yang ada.

“Puluhan ribu meninggal dunia, dan jutaan lainnya menderita dan membutuhkan bantuan kemanusiaan. Sayangnya, jumlah ini diperkirakan lebih besar daripada yang dilaporkan,” sebut Irine.

“Perempuan-perempuan ini bukan hanya angka yang bisa dihitung oleh statistik. Mereka adalah Ibu, istri, kakak perempuan, anak perempuan, tulang punggung keluarga, dan pemimpin di masyarakat. Mereka kehilangan segalanya,” imbuh Legislator dari dapil Maluku Utara itu.

Karena perempuan yang lebih banyak menderita dalam perang, kata Irine, maka sudah semestinya keterlibatan perempuan dalam negosiasi perdamaian dan proses pembangunan semakin ditingkatkan. Menurutnya, perempuan harus ditempatkan sebagai aktor utama sekaligus agen perdamaian.

“Di banyak negara, perempuan menjadi motor penggerak dalam program pemulihan pasca perang untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Irine.

“Karena itu, Indonesia perlu menyerukan optimalisasi peran perempuan dalam proses perdamaian dan pembangunan,” sambung Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Melalui forum ini, Indonesia melalui delegasi DPR RI pun mengajukan amandemen resolusi.

“(Yang isinya) bahwa dalam setiap proses resolusi konflik, pemulihan pasca perang dan pembangunan masyarakat, perempuan harus terlibat dalam pengambilan kebijakan dan implementasinya,” terang Irine.