Puan Dukung Kebijakan Usaha Wisata Bali Wajibkan 90 Persen Pekerja dari Warga Lokal

MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung kebijakan yang diterapkan untuk sektor usaha wisata di Bali yang mewajibkan 90% tenaga kerja berasal dari warga lokal. Dalam aturan terbaru Pemerintah Daerah (Pemda) Bali juga ada larangan bagi hotel, vila, dan restoran menguasai atau menutup akses pantai, kecuali untuk upacara adat.

“Langkah ini harus diapresiasi dan menjadi contoh bagi daerah-daerah lain yang memiliki potensi wisata besar,” kata Puan, Rabu (19/3/2025).

Seperti diketahui, Gubernur Bali I Wayan Koster mengeluarkan kebijakan tegas terkait penataan industri pariwisata. Pemprov Bali kini mewajibkan 90% pekerja sektor pariwisata berasal dari warga lokal.

Puan menyatakan bahwa kebijakan ini tidak hanya akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Bali, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan ekonomi daerah serta pelestarian budaya dan kearifan lokal.

“Kebijakan seperti ini akan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat lokal, membantu UMKM berkembang, dan memastikan budaya serta kearifan lokal tetap terjaga,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Adapun Gubernur Koster juga meminta seluruh pelaku usaha di Bali memiliki izin resmi dan tidak menyalahgunakan nama warga lokal untuk kepentingan bisnis orang asing.

Langkah ini diiringi dengan ancaman sanksi bagi vila atau spa yang digunakan untuk praktik prostitusi serta wisatawan asing yang berdagang atau membuka usaha tanpa izin. Gubernur Bali menegaskan siapapun yang melanggar kebijakan soal penataan industri pariwisata di Pulau Dewata akan ditindak sesuai aturan yang berlaku, termasuk sanksi bagi usaha wisata yang menguasai pantai.

Puan menilai adanya aturan tegas terkait penguasaan pinggir pantai diperlukan sehingga kelestarian alam dapat lebih terjaga. Ia menekankan pentingnya sektor pariwisata untuk selalu menjaga kelestarian alam dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Keberlanjutan adalah hal yang krusial dalam sektor Pariwisata, terutama di Bali yang memiliki ekosistem yang sangat kaya dan perlu dilindungi dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh wisata massal,” terang Puan.

“Pembangunan di sektor wisata harus tetap memperhatikan kelestarian alam. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tetap berjalan namun tidak mengabaikan lingkungan,” imbuh mantan Menko PMK tersebut.

Meski begitu, Puan mengatakan aturan harus berdasarkan pada kesepakatan dengan pelaku usaha secara adil sehingga dapat dijalankan dengan baik. Apalagi sektor pariwisata adalah penopang utama perekonomian Bali.

“Kebijakan ini harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas dan adil sejak awal dengan para pelaku usaha di bali, termasuk resort dan perhotelan,” tutur Puan.

Jika aturan-aturan tersebut belum pernah dibahas atau disepakati sebelumnya, cucu Bung Karno ini meminta Pemda untuk terlebih dahulu melakukan dialog. Dengan begitu, kata Puan, sektor pariwisata di Bali tetap dapat berjalan dengan kondusif.

“Pariwisata adalah tulang punggung ekonomi Bali, dan para pelaku bisnis resort serta hotel telah berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” paparnya.

“Maka regulasi yang mengatur industri ini harus bersifat inklusif, melibatkan berbagai pihak, serta mempertimbangkan kebutuhan semua pemangku kepentingan,” imbuh Puan.

Lebih lanjut, Puan berharap kebijakan inklusif yang diterapkan di Bali dapat menjadi model yang diadopsi daerah lain, guna menciptakan dampak positif bagi perekonomian daerah dan masyarakat, serta melestarikan budaya dan alam Indonesia.

“Daerah lain yang yang memiliki potensi wisata bisa menerapkan kebijakan-kebijakan inklusif seperti ini. Tentunya hal ini membutuhkan ketepatan pemimpin daerah untuk bisa menyeimbangkan kebutuhan investasi dengan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan memberi kemakmuran bagi rakyat di wilayahnya masing-masing,” paparnya.

Di sisi lain, Puan mengingatkan bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan memasuki musim libur Lebaran, yang diprediksi akan memicu lonjakan kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, ia mengimbau pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan infrastruktur pariwisata siap menghadapi antusiasme masyarakat yang tinggi.

Puan meminta Pemerintah bekerja sama dengan setiap manajemen tempat wisata untuk memprioritaskan keamanan dan kenyamanan pengunjung agar pengalaman liburan masyarakat dapat berjalan lancar dan menyenangkan.

“Dalam menghadapi musim liburan, kita harus memastikan segala infrastruktur pendukung di sektor pariwisata siap, termasuk akses transportasi, fasilitas akomodasi, serta sistem pelayanan wisata yang memadai. Ini penting agar masyarakat dapat berlibur dengan aman dan nyaman,” tutup Puan.