IKRAR PTKI; Kemenag Bahas Strategi Dongkrak Mutu PTKIS

MONITOR, Jakarta – Kementerian Agama RI melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Ditjen Pendis menggelar Webinar yang dikemas dalam IKRAR PTKI Seri-2 dengan tema “Penguatan PTKIS” Selasa 11 Maret 2025.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya Dirjen Pendis, Prof. Suyitno, Direktur PTKI, Prof. Sahiron serta sebagai narasumber diantaranya Penasihat DWP Kemenag RI, Hj. Helmi Nasaruddin Umar dan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya.

Dirjen Pendis Prof. Suyitno dalam sambutannya mengungkap peran dan kontribusi PTKIS terhadap dunia pendidikan Islam di Indonesia yang begitu besar. Oleh sebab itu, dirinya meminta kepada Direktorat PTKI untuk membuat grand disain pengembangan tata kelola PTKIS di berbagai aspek.

“Kita punya 800 lebih PTKIS, 800 lebih ini menggambarkan betapa besarnya kontribusi APK (Angka Partisipasi Kasar) yang telah diperankan dimainkan teman-teman pimpinan PTKIS untuk turut serta memberikan afirmasi pendidikan tinggi bagi para peserta didik kita,” Ujar Prof. Suyitno.

Suyitno mengatakan, grand desain yang dimaksud pertama adalah sesuai dengan tusi dari pendidikan tinggi, salah satu fokus dan konsen Ditjen Pendis adalah pentingnya fasilitasi akreditasi dan tidak bisa ditawar-tawar.

“Saya selalu yakinkan kepada teman-teman bahwa kita semua harus mengikrarkan diri bahwa akreditasi itu harga mati. Artinya kalau tidak akreditasi ya pasti mati, otomatis ajalah kira-kira gitu. Karena ini pilihanya tidak ada yang lain, ini bukan sebuah opsional tapi sebuah diksi yang merupakan kebutuhan dari sebuah institusi sebuah perguruan tinggi,” Imbuhnya.

Lebih lanjut Suyitno mengungkapkan Menag berkali-kali memberikan arahan kepada Ditjen Pendis agar semua PTKIN dan PTKIS untuk terus melakukan riset dan diharapkan semua hasil riset bisa berdampak bagi masyarakat. Selain itu, kata Suyitno, ada tiga hal yang menjadi konsen Menag, pertama adalah menyangkut toleransi.

“Ini berkali-kali beliau sampaikan. Penguatan toleransi melalui yang beliau sebut dengan kurikulum berbasis cinta. Mengapa ini penting, di tengah-tengah kita masih ada toleransi semu, toleransi yang berbasis kueksistnsi,” paparnya.

Sementara itu, Direktur PTKI, Prof. Sahiron menambahkan, terkait dengan dosen yang dipekerjakan di PTKIS, Kemenag telah menerbitkan surat edaran bahwa dosen DPK (Dipekerjakan di Perguruan Tinggi) tetap bisa mengajar di PTKIS.

“Bahwa DPK itu masih boleh tetap berada di PTKIS masing-masing, kami menganjurkan supaya rektor-rektor tidak mengambil ke PTKIN masing-masing jadi tetap berada di PTKIS tetapi nanti prosedurnya kita perbaiki supaya sesuai dengan aturan,” Kata Prof. Sahiron.

Kemudian lanjut Sahiron, hak-hak dosen DPK, harus tetap perhatikan, terutama di perhatikan oleh rektornya. “Sebab, misalnya ada SKP pertiga bulan, itu kan perguruan tinggi suwasta tidak bisa menandatangani dan tidak bisa menilai. Maka yang menilai rektornya dan harus betul-betul dengan senang hati memberikan penilaian,” sambungnya.

Sementara itu, Penasihat DWP Kemenag RI, Helmi Nasaruddin Umar selaku orang yang selama ini konsen di PTKIS mengungkapkan kenapa PTKIS perlu di perkuat. Salah satu yang menjadi alasan yakni karena PTKIS memiliki peran strategis dalam mencetak generasi muslim yang berilmu, berakhlak dan berdaya saing.

“Karena bapak/ibu tau sendiri, sebagai pimpinan sebagai pengelola ptkis kita sudah tau dan tidak perlu kita sembunyikan memang masih banyak yang belum luas sekali, PTKIS ini masih banyak yang belum berhasil,” Ungkapnya.

Helmi Nasaruddin Umar memaparkan tantangan PTKIS masih sangat besar, diantaranya karena kualitas akademik yang belum optimal, manajemen dan tata kelola yang kurang profesional dan minimnya akreditasi unggul.

“Kita belum banyak yang unggul, mungkin masih bisa di hitung dengan jari,” Pungkasnya.