MONITOR, Jakarta – Komisi XIII DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Hukum RI. Rapat tersebut membahas beberapa kebijakan strategis diantaranya pemberian amnesty, Peraturan Perundang-Undangan, Administrasi Hukum, Hak kekayaan Intelktual dan masalah Aktual lainnya.
Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Melati meminta kepada Kementerian Hukum untuk memberikan edukasi dan stimulus kepada pelaku UMKM terkait Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
Melati menyebut, di Provinsi Bangka Belitung pelaku UMKM banyak yang belum memahami tentang HAKI. Sehingga banyak yang tidak mau mengurus HAKI meski mereka memiliki karya yang bagus.
“Harapannya adalah adanya stimulus dari kementerian untuk UMKM-UMKM daerah, agar mereka punya rasa aman. Karya mereka dilindungi secara hukum dan juga bisa meningkatkan daya saing mereka ketika mereka harus bersaing diera globalisasi,” Kata Melati saat memberikan pandangan fraksi dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Hukum di Senayan, Senin, 17 Februari 2025.
Selain HAKI, Politisi Gerindra tersebut juga menyoroti soal indikasi geografis, menurutnya sampai dengan saat ini masih banyak masyarakat tidak paham tentang pentingnya indikasi geografis.
“Dan saya mendapatkan informasi bahwa ada biayanya juga termasuk tadi HAKI. Harapannya tadi diberikan stimulus pada teman-teman UMKM sehingga pencapaian HAKI itu bisa tercapai dan mereka juga nyaman dengan sertifikasi yang mereka dapatkan,” Imbunya.
.){kind=link}