PaRD Leadership Meeting 2025, Bahas Aksi Iklim Hingga Perdamaian

MONITOR, Jakarta – Sejumlah birokrat, tokoh ormas keagamaan, dan akademisi hari ini berkumpul di Jakarta. Mereka mengikuti Partnership on Religion and Development (PaRD) Leadership Meeting 2025 untuk membahas sejumlah isu sekaligus merumuskan solusi atas beragam tantangan global masa kini.

PaRD Leadership Meeting 2025 dibuka Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad. Even ini berlangsung dari 3 – 6 Februari 2025. Ada tiga isu utama yang dibahas, yaitu: pembangunan berkelanjutan, dialog lintas agama, dan peran agama dalam kebijakan publik.

Abu Rokhmad menegaskan, Indonesia sebagai tuan rumah, memiliki peran strategis dalam mempromosikan praktik terbaik harmoni antaragama. “PaRD adalah forum penting yang menghubungkan berbagai pihak untuk bersama-sama mencari solusi bagi tantangan global. Indonesia ingin menunjukkan bahwa keberagaman agama bisa menjadi kekuatan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Abu Rokhmad di Jakarta, Senin (3/2/2025).

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, komunitas agama, dan akademisi menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang inklusif serta berdampak luas bagi masyarakat global.

Kepala Sekretariat PaRD, Khushwant Singh menegaskan, PaRD menyatukan tiga sektor utama, yaitu pemerintah, organisasi berbasis agama, dan akademisi. “Tujuan utama platform ini adalah menciptakan ruang di mana kemitraan dapat dibangun, direalisasikan, dan diterapkan untuk kepentingan pembangunan sosial dan berkelanjutan,” ujar Singh.

Singh menekankan, forum ini bukan hanya tentang pertemuan dan diskusi, tetapi juga aksi nyata dalam merancang solusi bagi tantangan global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan perdamaian dunia. “Ketika kita mempelajari semua agama, pada akhirnya kita menyadari ada satu nilai universal: kasih sayang, keadilan, dan kepedulian terhadap bumi,” tambahnya.

Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama, Ahmad Zayadi mengatakan, pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai pusat moderasi beragama dan dialog lintas iman. Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam membangun harmoni antaragama.

“Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar (kedua) di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi nyata dalam membangun dunia yang lebih damai dan inklusif,” ujarnya.

“PaRD Leadership Meeting menjadi wadah berbagi praktik terbaik dari berbagai negara, dan Indonesia siap berkontribusi dalam diskusi ini,” tambahnya.

Tiga Isu

Leadership Meeting 2025 ini berfokus pada tiga pembahasan utama, yaitu:
1. Peran agama dalam pencapaian SDGs, terutama di bidang perdamaian, pendidikan, dan pemberdayaan sosial.
2. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, organisasi keagamaan, dan akademisi dalam membangun kebijakan berbasis nilai-nilai agama.
3. Meningkatkan peran Asia dalam forum global, dengan Indonesia sebagai contoh keberhasilan harmoni keagamaan.

Leadership Meeting 2025 diikuti sejumlah diplomat dan tokoh nasional. Diplomat yang hadir antara lain: Ambassador and Counsellor of Malaysia, Head of Mission Gonaranao Musor dan Vice Consul Maricar Yambao Filiphina, dan Minister Counsellor of Brazil.

Selain itu, ada sejumlah perwakilan negara yang hadir. Dari Thailand, hadir Miss Sakuna Saranun (Anggota Parlemen, Anggota Komite Tetap Urusan Agama, Seni, dan Budaya Parlemen Nasional Thailand) dan Prof. Dr. Kanok Wongtrangan (Wakil Ketua Komite Penasihat Kebijakan Menteri, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia).

Dari Brunei Darussalam, hadir Haji Mohammad Albi bin Haji Ibrahim (Ketua Bahagian Perhubungan Awam, Antarabangsa, dan MABIMS, Kementerian Hal Ehwal Ugama) dan Awang Farizan bin Haji Judin (Pemangku Pegawai Ugama Kanan selaku Ketua Bahagian Penguatkuasaan Ugama, Jabatan Hal Ehwal Syariah, Kementerian Hal Ehwal Ugama)

Sejumlah tokoh nasional juga hadir, yaitu: 1) Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar (Menteri Agama RI 2001-2004), 2) Dr. Dino Patti Djalal (Wakil Menteri Luar Negeri RI 2003 dan Diplomat Senior), 3) Alissa Qotrunnada Wahid (Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian & Pokja Moderasi Beragama), dan 4) Rektor UIN Imam Bonjol, Wakil Rektor UIN Mataram, dan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)

Zayadi mengatakan, kehadiran para diplomat, tokoh nasional, dan perwakilan negara ini menunjukkan bahwa diplomasi keagamaan semakin mendapat perhatian dalam kerja sama internasional. “Kolaborasi antarnegara sangat penting untuk memperkuat nilai-nilai toleransi, perdamaian, dan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

“Acara ini diharapkan menjadi landasan bagi kerja sama yang lebih erat antara berbagai pihak dalam mengoptimalkan peran agama dalam pembangunan berkelanjutan,” tandasnya.