PEMERINTAHAN

Wamen Faisol Sarankan Marketplace Prioritaskan Produk ‘Made in Indonesia’

MONITOR, Jakarta – Penjualan produk-produk dalam negeri harus menjadi prioritas para penyedia lokapasar (marketplace) di Indonesia. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza ketika berkunjung ke kantor pusat Tokopedia, di Jakarta, pada Rabu (22/1).

Wamenperin mengatakan saat ini penjualan di marketplace masih didominasi oleh produk impor. Fenomena ini disebabkan oleh visibilitas produk dalam negeri di berbagai platform kerap kali kalah bersaing dari produk impor sejenis dengan harga yang lebih murah.

Karena itu, Wamen Faisol mendorong seluruh marketplace untuk menyediakan kanal khusus produk-produk dalam negeri, sehingga memberikan peluang bagi konsumen untuk lebih melirik produk lokal hasil produksi industri kecil dan menengah (IKM), dibandingkan produk impor.

“Produk lokal kita kualitasnya tidak kalah dari produk-produk impor. Karena itu, marketplace perlu membantu tim untuk memeriksa setiap produk yang dijual oleh tenant,” kata Wamenperin.

Produk fesyen dan sepatu lokal misalnya, menurut Faisol, banyak yang punya kualitas lebih baik daripada produk impor. “Mereka (pelaku IKM) ini yang harus diberi ruang, agar perlahan mindset masyarakat yang mengatakan bahwa produk impor pasti lebih baik, itu bisa terkikis dengan sendirinya,” imbuhnya.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan marketplace untuk mendongkrak penjualan produk-produk dalam negeri ialah dengan menyertakan identitas khusus ‘Made in Indonesia’ di setiap produk lokal, sehingga mudah dikenali oleh pengguna.

Selain itu, marketplace yang selama ini menjadi pemain utama dalam perdagangan digital, didorong terus aktif memberikan pendampingan strategi pemasaran dan branding kepada IKM agar mampu menghasilkan produk berkualitas dan mampu diterima oleh masyarakat luas.

Begitu juga dengan event Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang selama ini menjadi upaya tahunan pemerintah untuk mendorong masyarakat berbelanja daring melalui marketplace secara masif, menurut Wamen Faisol, harus tetap dipastikan untuk mengutamakan produk dalam negeri.

Marketplace perlu mendampingi produsen produk dalam negeri supaya lebih berkualitas dan harganya lebih kompetitif. Marketplace juga harus membantu pemerintah menjadi garda depan untuk produk industri dalam negeri secara digital,” ujar Wamen Faisol.

Wamenperin optimistis, marketplace punya peran strategis untuk menjadi katalisator dalam memperluas jangkauan produk-produk dalam negeri kepada konsumen domestik bahkan dunia. “Kemenperin dan marketplace bisa meningkatkan sinergi melalui MoU, untuk memberikan tempat prioritas bagi produk dalam negeri dan label ‘Made in Indonesia’ di platform-platform tersebut,” ungkapnya.

Wamen Faisol menambahkan, perdagangan daring melalui marketplace di Indonesia cukup potensial. Laporan e-CONOMY SEA 2024 menyebutkan, tahun lalu Indonesia mencatatkan Gross Merchandise Value (GMV) total sebesar USD90 miliar atau Rp1.420 triliun dari transaksi jual beli digital, dengan USD65 miliar di antaranya berasal dari marketplace. Angka ini diperkirakan tumbuh hingga USD200-360 miliar pada 2030. “Karena itu, marketplace harus menjadi etalase utama produk-produk unggulan dalam negeri. Ini bukan sekadar nasionalisme, namun juga membangun ekosistem sektor industri kecil dan menengah yang berkelanjutan dan berdaya saing global,” pungkas Wamenperin.

Recent Posts

Ini Petunjuk Ibadah bagi Jemaah Haji Wukuf!

MONITOR, Jakarta - Pada fase Wukuf, ada 1.392 jemaah haji Indonesia dari kloter (kelompok terbang)…

2 jam yang lalu

Israel Serang RS Indonesia di Gaza, DPR Desak PBB Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR Sukamta mengecam serangan militer Israel terhadap Rumah Sakit…

4 jam yang lalu

DPR Minta Oknum Daerah yang Lakukan Pembiaran Tambang Ilegal di Gunung Kuda Cirebon Juga Diusut!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti insiden longsor yang merenggut 21…

6 jam yang lalu

Kementerian UMKM dan Kongres Advokat Indonesia Kerja Sama Pendampingan Hukum bagi UMKM

MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sepakat bekerja sama dengan Kongres…

6 jam yang lalu

DPR Kritik Program Bantuan Subsidi Upah, Banyak Pekerja Rentan Terabaikan Karena Tak Punya BPJS Ketenagakerjaan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengkritik program Bantuan Subsidi Upah (BSU)…

7 jam yang lalu

Kementerian PU Diskon Tarif Tol 20 Persen di 33 Ruas saat Libur Idul Adha dan Libur Sekolah

MONITOR, Jakarta - Sehubungan dengan program pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal II…

8 jam yang lalu