Haji 2025, Kemenag Pastikan Proses Pengadaan Layanan Sesuai Regulasi

MONITOR, Jakarta – Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag ikut mengawal proses penyediaan layanan jemaah haji di Arab Saudi yang dilakukan oleh Tim Pengadaan Barang/Jasa pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Pendampingan dilakukan untuk memastikan proses penyediaan layanan berjalan sesuai regulasi.

Hal ini dibahas bersama dalam Rapat Koordinasi Pengadaan Layanan Haji yangberlangsung di Makkah, Sabtu (18/1/2025). Hadir Tim Pendampingan dan Tim Pengadaan Barang/Jasa Ditjen PHU. Rakor ini merupakan tindak lanjut dari entry meeting pendampingan yang berlangsung secara daring pada 13 Januari 2025.

Inspektur I pada Itjen Kemenag, Khairunnas menegaskan bahwa sesuai arahan Inspektur Jenderal, Faisal Ali Hasyim, pihaknya siap memberikan saran dan mengidentifikasi risiko yang perlu segera dimitigasi oleh tim Ditjen PHU. Menurutnya, Itjen memiliki mandat untuk mendampingi seluruh proses pengadaan layanan haji, termasuk akomodasi, katering, transportasi, dan Masyair.

“Target kami adalah ‘Zero Complaint’. Oleh karena itu, pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai regulasi dan untuk mencari solusi atas kendala yang ada,” tegasnya.

Inspektur V, Ahmadun menambahkan bahwa tantangan teknis dan administratif memerlukan mitigasi risiko yang kuat. “Mitigasi risiko adalah kunci untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarunit untuk mengatasi tantangan yang ada, agar penyelenggaraan haji berjalan lancar dan memenuhi harapan jamaah.

Sebelumnya, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Muchlis Muhammad Hanafi menyampaikan tantangan utama dalam penyelenggaraan haji 2025, yakni penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji tanpa mengurangi kualitas dan pelayanan yang diberikan kepada jemaah.

“Kami berkomitmen untuk menurunkan biaya haji tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan. Ini adalah tantangan besar, namun kami percaya bahwa dengan kerja keras dan koordinasi yang baik, kami dapat mencapainya,” ujar Muchlis di Makkah.

Muchlis juga melaporkan sejumlah capaian yang telah diraih oleh tim pengadaan. Tim Akomodasi, misalnya, telah mengamankan sebagian kebutuhan akomodasi di Makkah dengan target kontrak selesai sebelum 14 Februari 2024. Untuk layanan katering, negosiasi sudah dilakukan di Madinah dan selanjutnya akan berproses di Mekkah. Muchlis menekankan bahwa semua kontrak terkait layanan haji terus diperiksa oleh pengacara Kementerian Agama untuk memastikan kepatuhan hukum.

Terkait Masyair, tahun ini kali pertama layanannya akan dikelola oleh beberapa syarikah. Kondisi ini membawa tantangan tersendiri. Saat ini, pemanggilan penyedia sedang berlangsung. Tim penyedia layanan transportasi sudah menyelesaikan tugasnya pada 14 Januari 2025.