MONITOR, Jakarta – Upaya Initial Public Offering (IPO) oleh pemegang saham terhadap Pertamina International Shipping (PIS), berpotensi menyimpang dari political will atau arah kebijakan pemerintah, mengingat hingga saat ini pemerintah belum merampungkan grand design lembaga pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Sebagaimana diketahui, pemerintahan Prabowo Subianto mencanangkan pembentukan lembaga Danantara yang akan menaungi sejumlah BUMN, termasuk di dalamnya terdapat PT Pertamina (Persero) sebagai pemegang saham mayoritas PIS
“Walaupun bagaimana, PIS ini merupakan bagian dari BUMN Pertamina. Tentunya pemerintahan Prabowo mempunyai rencana strategis terhadap BUMN yang berada di bawah Danantara. Jadi, kalau IPO PIS dilakukan sebelum grand design Danantara rampung, artinya ada unsur kejar tayang, ini menimbulkan kecurigaan. Bisa saja IPO PIS ternyata nantinya tidak sejalan dengan perencanaan Danantara,” Kata Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi secara tertulis, Selasa (7/1/2025)
Lebih lanjut, Uchok mengingatkan agar manajemen Pertamina berhati-hati atas setiap aksi korporasi pada anak perusahaan, terlebih pada pelepasan setiap kepemilikan saham. Sebagaimana yang terjadi pada PIS, Uchok mempertanyakan transparansi penjualan saham PIS sebesar 1,1% pada perusahaan asal Jepang Nippon Yusen Kaisha (NYK).
“Sebelumnya Pertamina telah menjual saham PIS pada Jepang, benar nggak prosesnya? seperti apa pencapaian targetnya yang menjadi landasan penjualan, ini yang mestinya harus dikejar oleh DPR. Sekarang mau jual lagi lewat IPO, padahal arah kebijakan pemerintah masih disusun lewat Danantara, jadi harus hati-hati,” tegas Uchok.
 oleh pemegang saham terhadap Pertamina International Shipping (PIS), berpotensi menyimpang dari political will atau arah kebijakan pemerintah, mengingat hingga saat ini pemerintah belum merampungkan grand design lembaga pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).){kind=link}