NASIONAL

Itjen Kemenag Rekomendasikan 154 Hukdis Pegawai

MONITOR, Jakarta – Sepanjang 2024, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama (Kemenag) berhasil menindaklanjuti seluruh pengaduan masyarakat (Dumas) yang masuk. Hal ini disampaikan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag, Faisal Ali Hasyim, saat memberikan laporan kinerja kepada Menteri Agama.

“Sepanjang 2024, terdapat 906 pengaduan ke Itjen dan 100 persen pengaduan tersebut telah berhasil ditindaklanjuti,” tutur Irjen Faisal di Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Dari dumas tersebut, lanjut Irjen Faisal, sebanyak 729 laporan dikonfirmasi dan memenuhi kualifikasi untuk ditindaklanjuti.

“Seluruh pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti melalui mekanisme konfirmasi/klarifikasi, audit tujuan tertentu, dan audit investigasi,” terangnya.

“Namun, dari dumas tersebut terdapat pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor dan/atau terlapor tidak jelas dan tidak dapat dikonfirmasi, serta secara materi tidak berkadar pengawasan dan bukan kewenangan Inspektorat Jenderal,” terang Irjen Faisal.

Dijelaskan Faisal, terdapat dumas yang tidak berkadar pengawasan dan bukan menjadi kewenangan Itjen. Sebanyak 81% dilakukan konfirmasi/ klarifikasi baik kepada pelapor maupun terlapor untuk mengetahui kebenaran atas Dumas, sedangkan 15% diteruskan ke Inspektorat Investigasi untuk dilakukan audit investigasi terutama terkait Dumas tentang dugaan penyalahgunaan wewenang, korupsi/pungli, dan pelanggaran kepegawaian lainnya yang ancaman hukumannya termasuk pelanggaran disiplin berat.

“Sedangkan sisanya 4% adalah Dumas yang tidak dapat ditindaklanjuti,” imbuhnya.

Hasilnya, Itjen Kemenag merekomendasikan 154 hukuman disiplin bagi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran. “Kami telah merekomendasikan 154 hukuman disiplin. Sebagaimana arahan Menteri Agama agar terus melakukan bersih-bersih di tubuh Kemenag,” tegas Faisal.

Irjen mengapresiasi partisipasi publik dalam ikut mengawasi kinerja Kemenag melalui saluran dumas. “Ini artinya kita telah berhasil menjadikan masyarakat sebagai mitra pengawasan. Ke depan, kita akan terus memperkuat integrasi sistem dengan berbagai platform teknologi untuk memastikan akses yang lebih luas dan mudah bagi masyarakat,” pungkasnya.

Recent Posts

50 Persen Perusahaan Lakukan PHK, DPR Minta Pemerintah Siapkan Skema Perlindungan Sosial Bagi Pekerja

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menyoroti hasil survei Asosiasi Pengusaha…

3 jam yang lalu

Kementerian PU Percepat Renovasi 37 Sekolah Rakyat Tahap 1B, Siap Fungsional 31 Juli 2025

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mempercepat penyelesaian 37 Sekolah Rakyat Tahap Ib…

3 jam yang lalu

Aisyiyah Bojongsari Ajak Anak Gambar Mimpi, Wujudkan Cita-cita

MONITOR, Depok - Setiap tanggal 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional (HAN). Di tahun…

5 jam yang lalu

Evaluasi Kasus di Tuban, Legislator Harap Pemerintah Maksimalkan Tata Kelola Koperasi Merah Putih

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menyambut baik peresmian Koperasi…

5 jam yang lalu

Kementerian UMKM Terus Dorong Lebih Banyak UMKM Terlibat dalam Program MBG

MONITOR, Banten - Kementerian UMKM mendorong lebih banyak pengusaha UMKM yang terlibat dalam rantai pasok…

5 jam yang lalu

DPR Minta Pemerintah Bantu Warga Terdampak Karhutla, Ini Pesan untuk RI!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mengingatkan pentingnya kesigapan menghadapi kebakaran…

5 jam yang lalu