NASIONAL

Analis Intelijen Apresiasi Pengamanan Nataru 2024/2025

MONITOR, Jakarta – Analis intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menyampaikan apresiasinya atas kerja sinergi dan kolaborasi dari sejumlah stakeholders untuk mengamankan liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

“Liburan Nataru kali ini diperkirakan telah menggerakkan lebih dari 100 juta orang dengan perputaran uang senilai hampir 100 triliun, pergerakan ini selain menjadi penggerak ekonomi nasional juga berpotensi menimbulkan gangguan” kata pria yang akrab dipanggil Simon itu kepada media, Kamis (2/1/2025).

Simon menyebut bahwa pergerakan manusia dan uang selalu saja mengundang aktor-aktor kejahatan untuk mengambil keuntungan dari situasi yang tercipta. Terutama di lokasi-lokasi yang menjadi titik kumpul publik dan transportasi.

“Terpantau paling rawan adalah kejahatan di sektor keuangan. Kewaspadaan yang menurun di saat liburan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dengan memanfaatkan data pribadi, seperti swap nomor telpon, impersonate dan kejahatan lain. Maka masyarakat harus waspada,” kata Simon.

Selain itu ada juga kejahatan yang bersifat langsung, seperti penipuan, perampokan, dan pembegalan dalam perjalanan selama liburan.

“Potensi-potensi itu telah disadari oleh sejumlah institusi negara untuk dilakukan antisipasi lebih lanjut. Saya kira dalam hal ini menghasilkan cipta kondisi yang nyaman dan aman,” kata Simon.

Terdapat juga gangguan yang bersifat kebebasan berpolitik seperti halnya demonstrasi publik terhdap kenaikan PPN 12%. “Kebebasan ini tentu dijamin konstitusi, tetapi tetap dalam kerangka ketertiban masyarakat,” kata Simon.

Secara khusus Simon mengapresiasi kinerja Polri di seluruh Indonesia yang telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk memastikan masyarakat Indonesia yang sedang menikmati liburan Nataru dalam suasana yang aman dan terkendali.

“Polri telah mempersiapkan diri dengan baik pada Operasi Lilin 2024 mulai dari identifikasi potensi gangguan bagi ketertiban masyarakat, mulai dari operasi polisi siber, antisipasi ketertiban lalu lintas, hingga potensi gangguan di titik kumpul ruang publik selama liburan Nataru tahun ini,” kata Simon.

Menurut Simon, keberhasilan dalam pengamanan Nataru ini tidak terlepas dari kolaborasi lintas institusi. “Selain TNI-Polri dan BIN, ada juga Kementerian Perhubungan, OJK, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dan sejumlah institusi lainnya,” kata Simon.

Pada akhirnya, tugas institusi negara adalah memfasilitasi dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat agar dapat melaksanakan aktifitas tanpa ada gangguan yang berarti.

“Situasi yang aman menimbulkan rasa bahagia sehingga setelah liburan dapat lebih produktif dan berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasca libur Nataru kita harus terus merajut persatuan dan kesatuan sebab itu merupakan modal utama bangsa Indonesia untuk mengolah potensi unggulan nasional guna mencapai Indonesia Emas 2045,” tutup Simon.

Recent Posts

Itjen Kemenag Rekomendasikan 154 Hukdis Pegawai

MONITOR, Jakarta - Sepanjang 2024, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama (Kemenag) berhasil menindaklanjuti seluruh pengaduan…

5 jam yang lalu

BMKG hadiri Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi

MONITOR, Jakarta - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Indonesia, Dwikorita Karnawati, mengikuti rapat…

9 jam yang lalu

Sinergi dengan PLN, Kemenimipas Akan Bangun Balai Latihan Kerja Terintegrasi di Nusakambangan

MONITOR, Jakarta - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, adakan pertemuan dengan Direktur Utama PLN Darmawan…

12 jam yang lalu

Wamen Noel Terima Audiensi Serikat Pekerja Pengemudi Online

MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, menerima audiensi Serikat Pekerja Pengemudi Online…

14 jam yang lalu

BBM Subsidi 2025, Pertamina Patra Niaga Siap Salurkan Sesuai Kuota Dan Skema Pemerintah

MONITOR, Jakarta - Besaran kuota subsidi BBM pada tahun 2025 telah ditetapkan. Didasarkan pada SK Kepala BPH…

15 jam yang lalu

DPR Usulkan Rasionalisasi Biaya Haji 2025, Target Dibawah Rp90 Juta

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyoroti tingginya Biaya Penyelenggaraan…

1 hari yang lalu