Transformasi Ekonomi Biru untuk Indonesia Maju

MONITOR, Ternate – Anggota Komisi IV DPR RI Prof. Rokhmin Dahuri mengingatkan pentingnya transformasi ekonomi biru sebagai strategi untuk mencapai Indonesia yang maju dan berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara optimal. Dalam mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta.

Demikian hal tersebut disampaikan Prof Rokhmin saat menjadi narasumber Simposium Regional Kepulauan bertajuk “Transformasi Ekonomi Biru untuk Indonesia Maju” yang digelar Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan Universitas Khairun di Ternate, Maluku Utara pada Rabu (18/12/2024).

Ekonomi Biru (Blue Economy) sendiri terang Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University itu adalah kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di darat (up land area) yang memanfaatkan sumber daya alam pesisir dan lautan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan umat manusia secara berkelanjutan.

“Ekonomi Biru adalah semua kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan lautan dan pesisir. Hal ini mencakup berbagai sektor ekonomi mapan dan sektor baru (EC, 2020). Conservation International pada 2010 menyebut Ekonomi Biru juga mencakup manfaat ekonomi kelautan yang mungkin tidak dapat diukur dengan uang, seperti Penyerapan Karbon, Perlindungan Pesisir, Keanekaragaman Hayati, dan Pengatur Iklim,” katanya.

Menteri Kelautan dan Perikanan era Kabinet Gotong Royong itu membeberkan sejumlah data tentang bagaimana potensi ekonomi biru (sektor kelautan) Indonesia sangat besar dengan otal potensi ekonomi sebelas sektor kelautan mencapai US$ 1,4 triliun/tahun atau 7 kali lipat APBN tahun 2022 (Rp 2.750 triliun = US$ 196 miliar) atau 1,2 PDB Nasional tahun 2022.

“Blue Economy Indonesia bisa menyediakan lapangan kerja untuk  45 juta orang atau 30 persen  total angkatan kerja Indonesia,” tuturnya.

Namun, potensi yang amat besar itu belum dimaksimalkan.  Sebagai contoh, kata Prof Rokhmin Dahuri, pada tahun 2018, kontribusi ekonomi kelautan terhadap PDB Indonesia berkisar 10,4%. “Negara lain yang potensi kelautannya lebih sedikit (seperti Thailand, Korea Selatan, Jepang, Maladewa, Norwegia, dan Islandia), memberikan kontribusi >30%,” papar ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu.

Sayangnya, penerapan blue economy di Indonesia yang masih belum optimal padahal memiliki potensi yang sangat besar untuk pembangunan bangsa. Prof. Rokhmin Dahuri memperkirakan ada sejumlah hal yang mendasarinya. Salah satunya adalah masyarakat Indonesia yang enggan keluar dari  zona nyaman. “Orang Indonesia senang di zona nyaman. Nyaman dengan budi daya konvensional lalu tidak ada pengembangan,” ujarnya.

Mitigasi Perubahan Iklim adalah tindakan apa pun yang diambil untuk secara permanen menghilangkan atau mengurangi risiko dan bahaya jangka panjang perubahan iklim terhadap kehidupan manusia dan harta benda. 

Pemerintah Indonesia telah secara sukarela berjanji untuk mengurangi emisi CO2 sebesar 26% melalui usahanya sendiri, dan hingga 41% dengan dukungan internasional, dibandingkan dengan skenario bisnis seperti biasa pada tahun 2030.

Indonesia telah mengumumkan instrumen hukum dan kebijakan yang relevan, termasuk rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES) No. 61/2011 dan inventarisasi GRK.

Adaptasi Perubahan Iklim mengacu pada kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim (termasuk variabilitas dan iklim ekstrem) untuk mengurangi potensi kerusakan, memanfaatkan peluang, atau mengatasi konsekuensinya IPCC mendefinisikan adaptasi sebagai penyesuaian sistem alam atau manusia terhadap lingkungan baru atau perubahan. 

“Adaptasi terhadap perubahan iklim mengacu pada penyesuaian sistem alam atau manusia sebagai respons terhadap rangsangan iklim aktual atau yang diharapkan atau dampaknya, yang mengurangi dampak buruk atau memanfaatkan peluang yang menguntungkan,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri.

Ditempat yang sama, Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, M. Ridha Ajam, menyoroti tantangan besar yang dihadapi Maluku Utara dalam pengelolaan sektor perikanan dan kelautan. 

Ridha menyebutkan bahwa Maluku Utara memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan. Namun, potensi tersebut disertai berbagai tantangan serius seperti illegal fishing dan kerusakan ekosistem laut. “Isu-isu ini memerlukan penanganan yang kolaboratif dan komprehensif,” ujarnya.

Menurut Ridha, Maluku Utara memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Namun, efektivitas pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan menjadi kunci utama untuk memastikan pemanfaatannya berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sebagai institusi pendidikan, Unkhair, kata Ridha, siap berkontribusi dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan. “Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat adalah perangkat kunci untuk menyelesaikan permasalahan ini,” ujarnya.

Ridha juga menyoroti kurangnya pengawasan teknologi dan sumber daya manusia dalam pemanfaatan ruang laut, baik untuk nelayan tradisional maupun pelaku industri besar.