Menteri KKP Pastikan Implementasi Ekonomi Biru Bebas Korupsi

MONITOR, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan warning kepada seluruh jajarannya agar implementasi program-program Ekonomi Biru bebas dari praktik korupsi. 

“Tata kelola yang baik dan bersih menjadi salah satu modal untuk memastikan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan termasuk program Blue Economy terlaksana dengan baik, mencapai sasaran yang diharapkan,” ujarnya pada acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (12/12). 

Transparansi pelaksanaan program, meningkatkan partisipasi publik, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta memperkuat penegakan hukum adalah bagian penting yang wajib di terapkan jajarannya. 

Dia juga mengajak seluruh pegawai untuk memaknai nilai integritas dan anti korupsi dengan kacamata yang lebih luas, tidak sebatas mengaitkan dengan penegakan hukum. 

Raih Penghargaan 

Pada acara peringatan itu, Inspektur Jenderal KKP Tornanda Syaifullah mengungkap sejumlah prestasi yang berhasil diraih KKP sepanjang tahun ini. Di antaranya sebanyak 21 unit kerja dari tiga Unit Eselon I yaitu Ditjen PKRL, BPPMHKP dan Ditjen Perikanan Tangkap, berhasil memperoleh ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. 

Kemudian 2 unit kerja di tingkat nasional yaitu PPS Cilacap dan BPSPL Padang, serta 13 unit kerja lainnya meraih predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari hasil penilaian Internal KKP. Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2024 dari Ombudsman yaitu sebesar 91,15 (Kualitas Tertinggi).