MONITOR, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan bersinergi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengoptimalkan potensi daerah-daerah penghasil produk kelautan dan perikanan, untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Swasembada Pangan.
Sinergi dua kementerian ditandai dengan penandatanganan dokumen Kesepahaman Bersama oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).
Menteri Trenggono mengungkapkan, dengan adanya kesepakatan ini pengelolaan desa-desa yang menghasilkan produk kelautan dan perikanan menjadi lebih optimal. Sebelumnya, KKP telah menjalankan sendiri program kampung perikanan budi daya dan kampung nelayan maju untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil perikanan yang dijalankan oleh masyarakat pembudidaya maupun nelayan di berbagai daerah Indonesia.
“Kita bisa berakselerasi lebih cepat, karena Kemendes juga menyambut dengan baik karena ini bisa langsung kerja sama. Sehingga desa-desa perikanan seperti desa lele, patin, ikan mas, gurame bisa tumbuh dengan baik,” ungkap Menteri Trenggono usai penandatanganan nota kesepahaman bersama.
Ruang lingkup kesepahaman bersama meliputi sinergi kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa dan daerah tertinggal berbasis pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan. Kemudian pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan, penguatan kelembagaan ekonomi desa di bidang kelautan dan perikanan, peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia, serta pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi.
Menteri Trenggono menambahkan, sinergi bersama Kementerian Desa dan PDT sekaligus untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Swasembada Pangan.
Melalui pengelolaan bersama, daerah-daerah penghasil perikanan akan semakin produktif dan hasilnya dapat menyokong kebutuhan bahan baku produksi Makan Bergizi Gratis secara berkelanjutan. Dengan demikian, nelayan dan pembudidaya di desa setempat bisa ikut merasakan manfaat ekonomi dari program unggulan pemerintah tersebut.
“Ini untuk menyokong bahan baku di dapur-dapur tempat memasak makan bergizi gratis itu tersedia, salah satunya melalui produk perikanan,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto mengungkapkan terdapat lebih dari 75 ribu desa di Indonesia dengan potensinya masing-masing, termasuk potensi di bidang kelautan dan perikanan.
Kolaborasi dengan KKP untuk mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan yang ada sehingga pertumbuhan ekonomi di desa bisa terus meningkat. Selain itu, kolaborasi ini untuk menyokong program swasembada pangan dan makan bergizi gratis melalui produktivitas masyarakat desa.
Pihaknya bahkan mengalokasikan 20 persen dari dana desa sebesar Rp71 triliun khusus untuk mendukung program ketahanan pangan melalui BUMDes. Sehingga anggaran yang disiapkan tidak sekali habis, melainkan dikembangkan untuk kegiatan ekonomi.
“Kita menumbuhkan kembangkan potensi desa-desa perikanan untuk menunjang ketahanan pangan, khususnya dari protein. Ini juga kita sambungkan dengan makan bergizi gratis. Jadi jangan sampai desa itu cuma menjadi penonton. Misal desa di Banten, tapi bahan bakunya diambil dari Bogor, atau Cianjur, kan di Serang bisa dimaksimalkan ikannya, mungkin rempahnya,” urainya.
 mengoptimalkan potensi daerah-daerah penghasil produk kelautan dan perikanan, untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah){kind=link}