Ketua BKSAP DPR Serukan Agar PBB Tendang Keluar Israel

MONITOR, Jakarta- Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menyerukan agar Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menendang keluar Israel dari keanggotaannya. DPR juga sepakat agar Israel ditekan dengan cara diisolasi dari komunitas internasional karena kekejamnya yang terus melakukan aksi-aksi kekerasan.

“Tendang keluar Israel dari PBB karena genosida yang dilakukan militer Israel terus berlangsung dan korban semakin banyak berjatuhan,” kata Mardani Ali Sera, Kamis (14/11/2024).

Selain di jalur Gaza, Palestina, Israel juga terus menyebabkan meningkatnya eskalasi di Timur Tengah dengan melancarkan serangan ke sejumlah negara seperti Lebanon dan Suriah. Genosida Israel di Gaza sendiri telah menewaskan sedikitnya 43.665 warga Palestina dan melukai 103.076 orang sejak 7 Oktober 2023.

Di Lebanon, ada 3.243 orang tewas dan 14.134 orang terluka akibat serangan Israel sejak perang di Gaza dimulai. Tak sedikit pula korban tewas dan luka-luka akibat serangan Israel di Suriah.

Gempuran terbaru Israel di Gaza sejak akhir pekan lalu telah menewaskan puluhan orang, termasuk membunuh anak-anak yang hendak bermain bola. Serangan itu terjadi di Mawasi, daerah pesisir selatan tempat ratusan ribu orang mencari perlindungan setelah militer Israel menyuruh mereka meninggalkan daerah lain yang dibomnya dalam perang yang diklaim melawan Hamas.

Sementara di Lebanon, sebanyak 38 orang tewas dalam beberapa hari terakhir termasuk anak-anak setelah Israel meningkatkan serangan udara, terutama di wilayah selatan Lebanon dan pinggiran selatan Beirut. Serangan Israel ke Suriah juga telah membuat 9 orang tewas dalam laporan pada Senin (11/11) lalu.

Pada hari Rabu (13/11) kemarin, Israel pun menyerang wilayah dekat perbatasan Suriah dengan Lebanon yang menyebabkan 15 orang tewas. Banyaknya kekejian yang dilakukan Israel membuat Mardani meminta PBB agar mengeluarkan Israel dari organisasi yang berperan untuk menjaga perdamaian dan keamanan Internasional itu.

“Nilai UN/PBB itu perdamaian. Israel sudah jelas melanggar serta menginjak-injak nilai-nilai perdamaian dan pendekatan non-kekerasan,” sebutnya.

Mardani menyatakan, Israel sudah jelas melanggar Piagam PBB yang berprinsip pada perdamaian dan nilai-nilai kemanusiaan. Pembukaan Piagam PBB menegaskan komitmen negara-negara anggota PBB untuk mencegah perang, menghormati hak asasi manusia, menjaga keadilan dan hukum internasional, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi dunia.

”Dalam Pasal I Piagam PBB telah tegas menyatakan tujuan utama PBB dibentuk adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa, mencapai kerja sama internasional dalam menyelesaikan masalah internasional, dan menjadi pusat penyelarasan tindakan bangsa-bangsa,” papar Mardani.

Prinsip-prinsip dasar PBB harus diikuti negara-negara anggota, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan, larangan penggunaan kekerasan, dan penyelesaian sengketa secara damai. Mardani mengatakan, Israel tidak menjalankan prinsip-prinsip tersebut.

“Dan semua itu dilanggar oleh Israel yang terus menggunakan kekerasan hingga membuat masyarakat sipil banyak menjadi korban,” ungkapnya.

“Maka sudah seharusnya PBB tegas mengeluarkan Israel, dan kami sepakat agar Israel mendapat tekanan dengan cara diisolasi dari komunitas internasional,” tambah Mardani.

Anggota Komisi II DPR RI itu pun meminta PBB mendengarkan seruan-seruan komunitas internasional terkait Israel. Mardani menyinggung tentang hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang baru selesai digelar di Riyadh, Arab Saudi, di mana para pemimpin Arab dan negara Muslim menyerukan diakhirinya pendudukan Israel di wilayah Palestina sebagai syarat utama bagi perdamaian regional.

“KTT Liga Arab-OKI telah mengeluarkan resolusi pembekuan keanggotaan Israel dari PBB, meskipun sebagian negara termasuk Indonesia keras meminta agar Israel dikeluarkan dari PBB,” tutur Legislator dari Dapil DKI Jakarta I itu.

Sejalan dengan Pemerintah, DPR juga terus melakukan diplomasi parlemen dalam mendukung Palestina dan mendorong negara-negara global mengupayakan penghentian serangan Israel. Seperti yang baru saja dilakukan delegasi DPR RI dalam gelaran G20 Parliamentary Speaker’s Summit (P20) ke-10 yang diselenggarakan di Brasil, Amerika Selatan.

Pada KTT P20 tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menyuarakan agar dunia mengupayakan perdamaian di Palestina dan Timur Tengah serta mendukung dibukanya akses kemanusiaan bagi para korban kejahatan perang Israel. Bahkan Puan membuat statement keras di hadapan forum pimpinan parlemen negara-negara G20 itu dengan menyebut Israel sengaja mengabaikan seruan komunitas internasional untuk menghentikan perang.

Selain melalui forum-forum resmi parlemen internasional, DPR juga terus membawa isu Palestina dalam diplomasi parlemen. Misalnya pada saat pertemuan-pertemuan bilateral hingga dalam grup-grup kerja sama dengan parlemen negara lain.

Menurut Mardani, langkah-langkah DPR telah memperkuat diplomasi yang dilakukan Pemerintah. Termasuk upaya Presiden Prabowo Subianto yang mengangkat isu Palestina saat bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, baru-baru ini.

Dalam pertemuan yang digelar di Gedung Putih, Washington DC itu, Prabowo dan Biden menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza, dan mengutuk semua serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil. Kedua pimpinan tersebut pun mendesak dilakukannya gencatan senjata dan mengakhiri konflik di Gaza.

“Upaya DPR dan Pemerintah dalam mendukung kemerdekaan Palestina merupakan pengejawantahan dari cita-cita luhur Indonesia untuk turut menciptakan perdamaian dunia,” jelas Mardani.

“Kita tentunya mengapresiasi Presiden Prabowo yang membawa isu Palestina saat bertemu dengan Presiden AS, Joe Biden, sebagai pimpinan salah satu negara adidaya,” lanjutnya.

Mardani mengingatkan, Indonesia merupakan negara yang konstitusinya mengatur tentang pentingnya negara ini ikut serta dalam perdamaian dunia. Untuk itu, ia menilai sudah menjadi kewajiban seluruh elemen bangsa Indonesia dalam mendorong serta mengupayakan penghentian perang dan kekerasan yang dilakukan Israel.

“Dan Proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia, Ir Sukarno pernah mengatakan Palestina adalah utang konstitusi kita. Jadi langkah kita penting, apalagi Palestina merupakan salah saru negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia,” tutup Mardani.