PEMERINTAHAN

Menteri Yandri: Kesejahteraan Desa Indikator Kemajuan Indonesia

MONITOR, Jakarta – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengajak pemerintah daerah maupun pemerintah desa untuk berkolaborasi dalam menggali potensi daerahnya masing-masing, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di desa.

Pasalnya, hal itu merupakan indikator utama kemajuan Indonesia, selain menjadi salah satu tolok ukur yang wajib diperhatikan berbagai pihak, sebab Indonesia Emas 2045 butuh beragam peningkatan termasuk menjamin kesejahteraan desa.

“Desa ini menjadi ujung tombak pembangunan kita, maka tagline Kemendes sekarang, Bangun Desa, Bangun Indonesia. Jadi kalau kita membangun desa pastilah otomatis membangun Indonesia,” ungkap Mendes Yandri saat membuka acara Launching Platform Pelatihan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) di lapangan Balai Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, pada Senin (11/11/2024).

Lebih lanjut, Mendes Yandri mengajak seluruh kepala desa agar bahu-membahu melibatkan warga dalam memutuskan kebijakan pembangunan desa, misalnya melalui musyawarah desa (Musdes).

Audiensi publik seperti Musdes ini memungkinkan setiap kalangan dapat berbicara tentang pengalaman, kekhawatiran, dan harapan mereka. Upaya ini juga dapat menciptakan ruang percakapan yang transparan, sehingga bisa dimanfaatkan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, untuk mengidentifikasi solusi dari permasalahan sosial-ekonomi yang ada.

“Nah, membangun desa itu tidak bisa hanya mengandalkan kepala desa sendiri. Atau kalau ada persoalan hanya menyalahkan kepala desa sendiri. Gak bisa pak, kita harus bersatu padu, harus bahu-membahu,” beber Mendes Yandri.”Karena semua persoalan itu banyak di desa. Pengangguran banyak di desa. Kemiskinan banyak di desa. Persoalan kenalan remaja sekarang banyak di desa. Dan lain sebagainya,” imbuh Menteri Yandri.

Mendes Yandri juga menjabarkan, bahwa desa-desa di Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam mencapai kemandirian pangan dan air, khususnya di desa. Untuk mewujudkan tujuan mulia ini, pemerintah telah merumuskan visi yang ambisius, yaitu ‘Desa Daulat Pangan di 2030.’Visi ini, kata Mendes Yandri, bertujuan untuk menghapuskan kelaparan dan memastikan bahwa setiap desa di Indonesia memiliki cadangan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan warganya, termasuk menyukseskan cita-cita pemerintah untuk swasembada pangan.

“Tetapi di sisi lain, desa itu mengandung makna yang sangat tinggi, buat kehebatan republik yang kita cintai ini,” jelasnya.”Di desa lah tempat lumbung pangan, di desalah tempat ketahanan energi, atau swasembada air. Di desalah tempat produk-produk yang bisa diolah dalam rangka hilirisasi,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Mendes Yandri dalam kegiatan tersebut, Kepala BPSDM Kemendes PDT, Luthfiyah Nurlaela. Serta hadir pula Staf Ahli Menteri, Ansar Husein, Staf Ahli, Yusep Fatria, dan beberapa pejabat tinggi pratama di lingkungan Kemendes PDT.

Recent Posts

DEB Tampil di COP 29, Pertamina Komit Jaga Kelestarian Lingkungan di Masyarakat

MONITOR, Jakarta - PT Pertamina (Persero) menjalankan operasional perusahaan dengan mengedepankan keberlanjutan dan berdampak langsung…

1 jam yang lalu

Bebas Pajak Impor Susu dan Ancam Ketahanan Pangan, DPR: Kebijakan Harus Pro-Rakyat!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyoroti aksi protes peternak sapi…

2 jam yang lalu

Puan Ingatkan Aspek Pendidikan dan Pariwisata Buntut Erupsi Gunung Lewotobi

MONITOR, Jakarta - Selain memastikan keselamatan masyarakat dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur,…

2 jam yang lalu

Kemenag Perjuangkan Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Agama tengah memperjuangkan…

2 jam yang lalu

Dukung Produk Industri Lokal Go International, Legislator: UMKM Pahlawan Ekonomi RI

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mendukung penuh kemajuan…

3 jam yang lalu

KKP Hentikan Operasional Dua Perusahaan Tambang di Sulteng

MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang laut oleh dua…

3 jam yang lalu