PEMERINTAHAN

Menteri Yandri: Kesejahteraan Desa Indikator Kemajuan Indonesia

MONITOR, Jakarta – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengajak pemerintah daerah maupun pemerintah desa untuk berkolaborasi dalam menggali potensi daerahnya masing-masing, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di desa.

Pasalnya, hal itu merupakan indikator utama kemajuan Indonesia, selain menjadi salah satu tolok ukur yang wajib diperhatikan berbagai pihak, sebab Indonesia Emas 2045 butuh beragam peningkatan termasuk menjamin kesejahteraan desa.

“Desa ini menjadi ujung tombak pembangunan kita, maka tagline Kemendes sekarang, Bangun Desa, Bangun Indonesia. Jadi kalau kita membangun desa pastilah otomatis membangun Indonesia,” ungkap Mendes Yandri saat membuka acara Launching Platform Pelatihan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) di lapangan Balai Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, pada Senin (11/11/2024).

Lebih lanjut, Mendes Yandri mengajak seluruh kepala desa agar bahu-membahu melibatkan warga dalam memutuskan kebijakan pembangunan desa, misalnya melalui musyawarah desa (Musdes).

Audiensi publik seperti Musdes ini memungkinkan setiap kalangan dapat berbicara tentang pengalaman, kekhawatiran, dan harapan mereka. Upaya ini juga dapat menciptakan ruang percakapan yang transparan, sehingga bisa dimanfaatkan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, untuk mengidentifikasi solusi dari permasalahan sosial-ekonomi yang ada.

“Nah, membangun desa itu tidak bisa hanya mengandalkan kepala desa sendiri. Atau kalau ada persoalan hanya menyalahkan kepala desa sendiri. Gak bisa pak, kita harus bersatu padu, harus bahu-membahu,” beber Mendes Yandri.”Karena semua persoalan itu banyak di desa. Pengangguran banyak di desa. Kemiskinan banyak di desa. Persoalan kenalan remaja sekarang banyak di desa. Dan lain sebagainya,” imbuh Menteri Yandri.

Mendes Yandri juga menjabarkan, bahwa desa-desa di Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam mencapai kemandirian pangan dan air, khususnya di desa. Untuk mewujudkan tujuan mulia ini, pemerintah telah merumuskan visi yang ambisius, yaitu ‘Desa Daulat Pangan di 2030.’Visi ini, kata Mendes Yandri, bertujuan untuk menghapuskan kelaparan dan memastikan bahwa setiap desa di Indonesia memiliki cadangan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan warganya, termasuk menyukseskan cita-cita pemerintah untuk swasembada pangan.

“Tetapi di sisi lain, desa itu mengandung makna yang sangat tinggi, buat kehebatan republik yang kita cintai ini,” jelasnya.”Di desa lah tempat lumbung pangan, di desalah tempat ketahanan energi, atau swasembada air. Di desalah tempat produk-produk yang bisa diolah dalam rangka hilirisasi,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Mendes Yandri dalam kegiatan tersebut, Kepala BPSDM Kemendes PDT, Luthfiyah Nurlaela. Serta hadir pula Staf Ahli Menteri, Ansar Husein, Staf Ahli, Yusep Fatria, dan beberapa pejabat tinggi pratama di lingkungan Kemendes PDT.

Recent Posts

Pelantikan IKA FISIP UIN Jakarta: Bangun Ekosistem Intelektual Alumni yang Progresif dan Berdampak

MONITOR, Ciputat - Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah…

4 jam yang lalu

Dongkrak Produksi Padi Nasional, Kementan Lakukan Poligonisasi Padi Gogo di Sukabumi

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) tengah menggenjot produksi padi gogo tahun 2026 dengan target…

5 jam yang lalu

DPR Desak Pemerintah Kendalikan Harga Tiket dan Keselamatan Mudik

MONITOR, Jakarta - Persoalan tingginya harga tiket transportasi menjelang arus mudik Lebaran yang dinilai perlu…

5 jam yang lalu

Menag Larang ASN Gunakan Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di…

9 jam yang lalu

Polda Metro Tahan Dua Tersangka Proyek Fiktif Kementan Rp27 M

MONITOR, Jakarta - Polda Metro Jaya menahan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa…

12 jam yang lalu

Pemerintah Rilis SKB Tujuh Menteri Soal Pedoman AI dan Digital di Pendidikan

MONITOT, Jakarta - Pemerintah telah menetapkan pedoman melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tujuh Menteri Tentang…

13 jam yang lalu