PARLEMEN

Tingkatkan Sektor Laut dan Ikan, Rokhmin Dahuri Sampaikan Delapan Rekomendasi pada KKP

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri menyampaikan delapan rekomendasi penting untuk meningkatkan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Hal itu disampaikan pada Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan agenda rencana program kerja prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025. “Pertama, Kebijakan program pembangunan KKP harus lebih banyak diprioritaskan untuk berbagai masalah yang menyangkut nelayan kecil. Karena 90 persen nelayan kita adalah nelayan kecil,” ujar Rokhmin Dahuri, di Ruang Rapat Kerja Komisi IV, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Kedua, yakni terkait peningkatan pemanfaatan pembangunan subsektor perikanan budidaya. Menurutnya, perlu anggaran yang memadai pada KKP untuk hal itu. Maka dari itu, Rokhmin Dahuri mendorong kenaikan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang optimal. “Sewaktu saya diberi amanah jadi menteri pada era Gus Dur dan Bu Mega, anggaran KKP pada 2003 sebanyak Rp3 Triliun, sedangkan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) Rp6 Triliun. Sekarang, Kementan 29,7 Triliun. KKP hanya 6 Triliun atau 1/7 persen (dari KKP),” ungkapnya.

“Sekarang dengan saya di Komisi IV, Insya Allah anggaran KKP bisa ditingkatkan kembali menjadi Rp12 Triliun lagi, untuk 2025 baru bisa nendang,” tegasnya.

Ketiga, pengembangan industri pakan. Keempat, penguatan dan pengembangan industri pengolahan perikanan. Adapun catatan kelima yakni peningkatan pemanfaatan dan pembangunan industri biotech kelautan.

Ia menjelaskan bahwa survei dari kementerian kelautan dan perikanan Korea mengungkapkan bahwa potensi ekonomi industri biotech kelautan 4 kali lipat daripada industri IT. Sebagai negara maritim, ia menilai basis dari biotech dan bioindustry Indonesia itu di laut. Maka menurutnya, cukup disayangkan bila potensi itu tidak digarap “Jadi mubazir jika kita tidak memanfaatkan biotech kelautan itu,” tegasnya.

Keenam, pengembangan blue carbon dan blue ekonomi. Ketujuh, pembangunan pulau-pulau kecil, “Kedelapan, kaki mengusulkan seperti Thailand, Vietnam dan China untuk sektor kelautan perikanan dan pertanian harus ada skin kredit khusus. Karena kita sekarang usaha komersial masih 10 persen, Thailand 3 persen, Vietnam 5 persen, China 2 persen,” ungkapnya.

Rokhmin berharap, rekomendasi-rekomendasi ini dapat diimplementasikan dengan baik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Recent Posts

OCA Permudah Komunikasi Pelaku Bisnis Kelola Semua Saluran dalam Satu Platform

MONITOR, Jakarta - Manajemen komunikasi bisnis modern kini membutuhkan lebih dari sekadar alat komunikasi standar.…

29 menit yang lalu

Pilkada Banten 2024, Legislator Soroti KPU dan Bawaslu soal Netralitas

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda Kiemas, menyoroti isu krusial yang harus…

1 jam yang lalu

Kemenag Umumkan 12 Grand Finalis KIA 2024

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan grand finalis Kepustakaan Islam Award (KIA) 2024. Terdapat…

4 jam yang lalu

Futsal Indonesia Juara AFF 2024, Menpora: Pemerintah Dukung FFI

MONITOR, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo mengapresiasi capaian…

10 jam yang lalu

Anggota Komisi I DPR Dorng Penguatan AI Blokir Situs Judol

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital…

12 jam yang lalu

Empat Napi Terorisme Lapas Pasir Putih Nusakambangan Ikrar Setia Pada NKRI

MONITOR, Jakarta - Empat Warga Binaan kasus terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pasir…

12 jam yang lalu