Di Hadapan Pimpinan Parlemen Negara G20, Puan Dorong Reformasi di Tubuh PBB

MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri perhelatan G20 Parliamentary Speaker’s Summit (P20) ke-10 yang digelar di Brasil, Amerika Selatan. Di hari terakhir Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) forum parlemen negara-negara G20 itu, Puan menyinggung soal Israel yang bergeming untuk mengehentikan serangan terhadap Palestina.

Setelah menyampaikan pesan Indonesia pada sesi 1 dan 2 KTT P20 yang digelar di National Congress of Brazil atau Kantor parlemen Brasil yang berada di ibukota Brasilia, Puan kembali berbicara pada sesi ketiga forum ini.

Puan menghadiri KTT P20 di Brasil didampingi delegasi DPR yakni Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Irine Yusiana Roba Putri, Wakil Ketua Komisi XII DPR Dony Maryadi dan Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez.

Pertemuan sesi ketiga P20 ke-10 mengangkat tema ‘Parlemen Dalam Pembangunan Tata Kelola Global yang Disesuaikan Dengan Tantangan Abad Ke-21’. Puan didapuk menjadi pembicara keempat setelah Ketua Parlemen Italia, Lorenzo Fontana.

Di awal pernyataannya, Puan menyinggung mengenai perang, konflik dan ketegangan geopolitik yang terus menimbulkan ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, masalah perubahan iklim, persaingan negara-negara besar, dan fragmentasi global juga semakin memperburuk situasi serta menyebabkan lebih banyak ketidakpastian. “Dunia terus waspada. Semua masalah global yang berkepanjangan ini telah menimbulkan pertanyaan tentang relevansi tata kelola global saat ini,” kata Puan, Jumat (8/11/2024) waktu Brasil.

Menurut Puan, seharusnya komunitas internasional perlu memobilisasi tindakan global dalam mengatasi berbagai tantangan global tersebut. “Namun alih-alih memperkuat kerja sama internasional untuk tindakan bersama, beberapa negara melakukan tindakan sepihak, dan bahkan mengabaikan hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tukasnya.

Puan menyebut hal itulah yang terjadi dalam konflik di Gaza di mana akibat eskalasi peperangan di wilayah Palestina tersebut, sudah banyak warga sipil yang jatuh menjadi korban. Ia menilai pihak Israel sengaja abai terhadap upaya perdamaian. “Inilah yang kita lihat di Gaza di mana seruan komunitas internasional untuk mengakhiri perang diabaikan oleh Israel,” ucap Puan tegas di hadapan pimpinan parlemen negara-negara G20.

Lebih lanjut, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu menyatakan tata kelola global saat ini tidak tepat untuk menyelesaikan permasalahan global yang tengah terjadi. Menurut Puan, masalah abad ke-21 membutuhkan solusi abad ke-21 karena saat dunia menghadapi tantangan yang berbeda dengan masa lalu. “Kita telah memasuki dunia multipolar, di mana tidak ada satu negara pun yang dapat menyelesaikan permasalahan global sendirian,” sebut cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

Puan menambahkan, multipolaritas dapat menciptakan lebih banyak ketidakpastian dan kompleksitas tanpa aturan keterlibatan yang disepakati. Maka forum G20 sebagai negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia pun dinilai hadir untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah bersama. “Saat ini kita memiliki lebih banyak pemain, termasuk negara-negara kelas menengah dan negara-negara berkembang,” ujar Puan.

Terlepas dari itu, Puan menyebut kini lebih banyak pemain yang tidak bisa menjamin dapat mengelola bersama berbagai permasalahan global. “Satu-satunya cara untuk mengatasi kompleksitas ini adalah melalui multilateralisme yang direformasi dan kuat. Hal ini akan menghindari fragmentasi dan polarisasi lebih lanjut antar negara,” ungkap Mantan Menko PMK tersebut.

Puan pun meminta komunitas internasional untuk memastikan tata global saat ini dapat mengatasi tantangan Abad ke-21, khususnya PBB. Hal ini mengingat fungsi PBB sebagai organisasi internasional yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia, mendorong kerjasama internasional, serta mengatasi berbagai masalah global seperti kemiskinan, konflik bersenjata, perubahan iklim, serta pelanggaran hak asasi manusia. “Agar lebih relevan, PBB harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegas Puan.

Puan menyebut, permasalahan-permasalahan internasional di antaranya adalah pemanasan global telah memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dunia. “Konstituen kami menuntut PBB untuk berkontribusi dalam menyelesaikan kenaikan harga pangan dan energi, dan bahkan meningkatkan kualitas pendidikan,” ucapnya.

Puan menyatakan permasalahan global membutuhkan solusi global. Ia mendorong parlemen setiap negara dunia untuk lebih banyak aktif menjadi bagian dari solusi sebab pemerintah saja tidak cukup untuk menyelesaikan tantangan global yang kompleks saat ini. “Parlemen harus berkontribusi untuk membangun kepercayaan yang diperlukan untuk mereformasi tata kelola global.
Parlemen juga harus menegaskan kembali komitmen terhadap hukum internasional dan piagam PBB sebagai prinsip panduan hubungan antar negara,” papar Puan.

Di sisi lain, Puan mengajak negara-negara dunia untuk menjunjung multilateralisme, dan menolak godaan untuk mengejar unilateralisme. “Kita sebagai anggota parlemen harus berkontribusi untuk memperkuat tata kelola global yang relevan dengan situasi abad ke-21,” terangnya.

Menurut Puan, tata kelola global abad ke-21 harus lebih representatif, efektif, demokratis, dan akuntabel. Atas kebutuhan tersebut, ia pun mendorong adanya reformasi di tubuh PBB. “Itulah sebabnya kita perlu mereformasi dewan keamanan PBB, majelis umum PBB, dan lembaga keuangan internasional,” kata Puan

“Dalam hal ini, Parlemen harus berada di garis depan dalam membela nilai-nilai demokrasi di tingkat nasional dan juga di tingkat global,” sambungnya.

Pada tataran tersebut, Puan menyatakan diplomasi parlemen dapat memainkan peran yang lebih penting dalam membawa kepentingan rakyat ke kancah global. “Diplomasi parlemen harus berkontribusi untuk menciptakan perdamaian, dengan menolak penggunaan kekuatan dalam menyelesaikan perselisihan,” urai Puan.

Diplomasi parlemen juga dinilai harus dapat bekerja lebih erat dengan Pemerintah. Puan menyebut, hal ini penting dilakukan dalam rangka membangun kepercayaan strategis guna mengatasi polarisasi antar negara. “Mari kita berkolaborasi untuk meningkatkan tata kelola global melalui diplomasi parlemen, sehingga mencerminkan kepentingan rakyat,” imbau Puan.

Sebagai informasi, rangkaian P20 di Brasil telah digelar sejak 6 November lalu. Sebagai pemegang presidensi P20 tahun ini, Brasil mengangkat tema ‘Parlemen untuk Dunia yang Adil dan Planet yang Berkelanjutan’.

Usai sesi sidang ketiga tersebut, KTT P20 ke-10 resmi ditutup dengan menghasilkan adopsi deklarasi yang menjadi kesepakatan parlemen negara-negara G20 terkait sejumlah isu prioritas global. Pada upacara penutupan, parlemen Brasil juga sekaligus menyerahkan presidensi P20 untuk tahun 2025 kepada parlemen Afrika Selatan.