Krisis Air Masih Landa Sejumlah Daerah, Puan: Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat Jadi Taruhan

MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti masalah krisis air yang masih melanda sejumlah daerah di tengah musim pancaroba ini. Ia meminta Pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam penyelesaian bencana tersebut karena telah menyulitkan kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Akses air bersih yang sangat terbatas telah berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Ini bisa menimbulkan risiko tinggi penyebaran penyakit, dan berdampak pada kesejahteraan hidup rakyat,” kata Puan Maharani, Jumat (1/11/2024).

Sejumlah daerah yang saat ini tengah mengalami krisis air seperti di Lombok Timur dan Lombok Tengah. Krisis air di Lombok tersebut sudah terjadi beberapa bulan ke belakang.

Masyarakat hanya mampu bergantung dengan batuan air bersih dari pemerintah sekitar 15 liter per hari yang menurut mereka tak cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Alhasil mereka bertahan dengan menyuling air yang ada.

Puan meminta Pemerintah memberi perhatian lebih serius dalam penanganan krisis air bersih ini. “Hanya bantuan air bersih yang terbatas saja tidak cukup, tapi bagaimana memastikan adanya peningkatan infrastruktur agar menjadi solusi jangka panjang. Apalagi ini sudah berlangsung lama,” ujarnya.

Selain di Lombok, krisis air bersih juga terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Sebanyak 7.185 kepala keluarga (KK) atau 23.353 jiwa di kabupaten tersebut terdampak bencana krisis air bersih ini dan hanya bisa mengandalkan bantuan giliran dropping air bersih dari BPBD. Kekeringan di Kabupaten Klaten dialami warga 18 desa yang tersebar di enam wilayah kecamatan sejak bulan Juni lalu.

Wilayah lain yang masih dilanda krisis air bersih pun di antaranya seperti di Kota Cilegon, Banten, dan Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. “Masalah kekeringan masih terjadi terutama di daerah-daerah yang punya struktur geografis perbukitan. Perlu ada langkah preventif dan Pemerintah. Terutama penguatan pada fasilitas dalam bentuk sarana prasarana bagi masyarakat terdampak, misalnya perbanyak penampungan air,” tutur Puan.

Mantan Menko PMK ini pun mengingatkan dampak yang bisa ditimbulkan dari krisis air bagi warga. Puan merinci mulai dari masalah kesehatan seperti infeksi kulit, gangguan pencernaan, penyakit yang disebabkan oleh kurangnya kebersihan, hingga masalah sosial karena kurangnya kebutuhan air bersih. “Kalau tidak ada terobosan untuk mengatasi masalah air bersih, kesehatan dan kesejahteraan rakyat menjadi taruhannya,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan berharap Pemerintah segera merancang program yang lebih memadai dan efektif untuk mengatadi krisis air bersih. Dengan begitu, masyarakat dapat menjalankan kegiatan sehari-hari dengan layak dan sehat. “Karena krisis air tidak hanya berpengaruh pada kesehatan, tapi juga mengancam kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat,” terang Puan.

Berdasarkan data dari WRI (World Resources Institute) pada 2023, terdapat 25 negara yang terancam dihantam oleh krisis air. Hal tersebut ditunjukkan dari besarnya tekanan penggunaan air (water stress) yang dialami negara-negara itu setiap tahunnya.

Sementara itu berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia diprediksi akan mengalami kelangkaan air pada 2050. Fresh water atau air bersih di Indonesia diperkirakan hanya sekitar 2,5% yang dapat digunakan dan dimanfaatkan.

Bagian Jawa, Bali, dan sebagian Aceh diperkirakan mengalami water stress lebih tinggi dari wilayah lain. Ditambah, 99% bencana yang hadir di Indonesia adalah hidrometeorologi basah yang berdampak terhadap ketersediaan air.

Untuk itu, Puan menilai masalah air bersih dan kelayakan sanitasi warga harus mendapat porsi lebih perhatian Pemerintah. “Dalam jangka panjang, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan air akan memperparah kemiskinan dan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.

Puan mengatakan, air bersih merupakan faktor penting dalam berbagai aspek produktivitas masyarakat, termasuk dalam sektor pertanian yang menjadi tumpuan ekonomi, seperti di wilayah Lombok. Sebagai contoh, untuk menanam tembakau warga bahkan harus menggunakan es batu sebagai alternatif karena tidak ada air yang cukup untuk mengairi tanaman mereka. “Dengan adanya krisis air ini tidak hanya membebani masyarakat secara finansial tetapi juga menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi mereka terganggu,” ucap Puan.

Selain meningkatkan kapasitas distribusi air bersih dan mempertimbangkan pendekatan jangka panjang untuk menyediakan infrastruktur akses air bersih di daerah-daerah rawan kekeringan, Puan menekankan pentingnya kolaborasi atau kerja sama Pemerintah dengan berbagai stakeholder termasuk organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan ketersediaan air bersih. “Kita harus gunakan pendekatan baru dalam mengevaluasi pentingnya air bersih dengan tujuan menjadikan akses air bersih sebagai hak fundamental yang terlindungi dan terpenuhi untuk seluruh rakyat Indonesia,” urainya.

“Melalui langkah nyata dan komitmen bersama semua elemen bangsa, negara harus dapat memastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang harus menghadapi krisis kesehatan dan kesejahteraan akibat kekurangan air bersih,” sambung Puan.

Sebagai bangsa maritim yang kaya sumber daya, Indonesia disebutnseharusnya mampu menyediakan akses air bersih yang layak bagi seluruh rakyatnya. Puan mengatakan hal ini adalah kewajiban negara. “Air bersih adalah hak dasar bagi rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Ini diatur dalam konstitusi kita,” tegas cucu Bung Karno tersebut.

“Kerja sama dan gotong royong semua kalangan harus semakin dimaksimalkan dalam rangka memastikan semua rakyat Indonesia memperoleh hak mendapat akses air bersih,” pungkas Puan.