FORES Siap Kawal 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

MONITOR, Jakarta – Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2024 Forum Strategis Pengembangan Sosial (FORES) menggelar Diskusi Publik bertema “Peran Pemuda Mengawal Program 100 Hari Kerja Pemerintahan Baru Hasil Pemilu 2024 dan Mensukseskan Pilkada Serentak 2024″ di Jakarta. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.

Direktur Eksekutif FORES, Fathullah Syahrul mengatakan peran pemuda dalam pembangunan bangsa dan negara sangatlah penting. Karena itu, pihaknya berkomitmen untuk mengawal pemerintahan baru serta Pilkada serentak 2024.

“Ini adalah ikhtiar kita bersama untuk mengawal prosesi tersebut dan kami berkomitmen untuk mendengungkan itu semua,” kata Fathullah.

“Kita punya patokan pahlawan-pahlawan terdahulu seperti Sutan Syahrir, Bung Tomo dan banyak lagi” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pemerhati Ekonomi-Politik, Sonny Madjid, memiliki catatan bagi pemerintahan baru. Dia mengkritik jumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih yang dinilainya berlebihan dan membebani anggaran negara, terutama dengan adanya kementerian yang dipisah.

“Beberapa anggota Kabinet Merah Putih dinilai sebagai titipan dan memicu kejahatan dalam bentuk kebijakan, maka harus diawasi bersama,” ujar Sonny. 

Oleh sebab itu, Sonny berharap FORES mampu mengawal Pemilu serentak dari praktek-praktek kejahatan kebijakan yang berpotensi muncul dan melibatkan aktor pemerintah.

Sementara itu, Praktisi Hukum dan Aktivis Perempuan, Ratunisa, mengatakan bahwa pemuda diharapkan tidak bersikap oportunis. Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap Kabinet yang besar terkait program-program yang dijanjikan, seperti swasembada pangan, energi, dan makan bergizi gratis.

“Tidak akan terjadi Indonesia Emas 2045 kalau anak muda hari ini cemas,” ucap Ratunisa.

Kemudian, Burhanuddin, anggota Bawaslu DKI Jakarta, menegaskan bahwa Bawaslu bekerja berdasarkan prosedural. Ia menekankan bahwa Bawaslu tidak hanya mengawal Pemilu tetapi juga mengawasi kerja KPU.

“Kalau ada yang mengkampanyekan coblos semuanya itu ada sanksi pidananya dan sanksi tersebut berlaku kepada seluruh orang yang mengganggu jalannya Pemilu,” ujar Burhanuddin.

Ia juga menyampaikan bahwa pemuda harus dilayani dengan baik dalam hal kreativitas dan inovasi, karena pemuda adalah tonggak masa depan bangsa.