Menag dan Menko PMK Bahas Program Prioritas Presiden Prabowo

Menag Nasaruddin Umar dan Menko PMK Pratikno berbincang tentang digitalisasi pendidikan di Kantor K.emenag Jakarta

MONITOR, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan kesiapannya untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo yaitu penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.

Komitmen ini disampaikan Menag Nasaruddin saat bertemu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Kantor Kementerian Agama, Jakarta. “InsyaAllah kami akan segera tindak lanjuti secepatnya amanah dari Presiden Prabowo. Karena kita akan bergerak cepat,” kata Menag Nasaruddin di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

“Pendidikan karakter yang kami bangun melalui madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya tentunya akan semakin lengkap dengan penguasaan sains, teknologi, serta digitalisasi,” tukas Menag Nasaruddin.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut para Staf Khusus Menteri Agama, Pejabat Eselon I dan II Kemenag, serta Pejabat Eselon I dan II Kemenko PMK.

Sebelumnya, Menko PMK Pratikno menyampaikan amanah Presiden Prabowo terkait program prioritas ke delapan yang akan dilakukan. Program tersebut adalah penguatan pendidikan, sains, teknologi, serta digitalisasi.

Ada tiga hal yang perlu dilakukan Kemenag untuk mendukung program prioritas tersebut. “Pertama, menyediakan platform digital bagi siswa madrasah dan pesantren khususnya untuk mata pelajaran rumpun STEM (science, technology, engineering, and mathematics),” kata Menko PMK Pratikno.

“Terutama untuk matematika, ini nanti lebih dahulu, dan juga bahasa,” sambungnya.

Kedua, penyediaan infrastruktur lainnya seperti laboratorium. “Pembelajaran ini harus dibuat menarik bagi siswa-siswa. Jadi harus disediakan infrastruktur pendukungnya,” kata Pratikno.

Ketiga, memastikan perencanaan dan penganggaran bagi program tersebut. “Kami berharap Pa Menag dapat memerintahkan Pejabat Eselon I untuk melihat kemungkinan penganggaran ini sehingga pekan depan bisa bersama-sama dengan Kementerian Dikdasmen, Dikti, juga BPKP untuk membahas kelanjutan program,” tutur Pratikno.