Dorong Akselerasi Pemasyarakatan, Wamen Silmy Karim Kunjungi Ditjenpas

MONITOR, Jakarta – Wakil Menteri (Wamen) Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, mengunjungi Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) pada Selasa (22/10). Dalam kunjungan tersebut, Silmy menyampaikan arahan penting terkait teknis kerja Pemasyarakatan untuk periode 2024-2029.

Beberapa arahan utama yang disampaikan Silmy mencakup kebijakan pemberian amnesti dan grasi, pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), serta kebijakan lain yang berkaitan dengan teknis pekerjaan di bidang Pemasyarakatan. Selain menyampaikan arahan, Silmy juga mendengarkan paparan dari para direktur Ditjenpas yang hadir dalam pertemuan tersebut.

“Kami mohon keikhlasan Bapak dan Ibu untuk bisa bekerja sama memajukan Pemasyarakatan,” ujar Silmy dalam sambutannya.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Ambeg Paramarta, menyampaikan bahwa Ditjenpas saat ini sedang mencari formula terbaik untuk mempercepat proses pemberian amnesti dan grasi, serta mempercepat pembangunan Lapas baru. Ia menambahkan, penyusunan blueprint pelaksanaan Undang-Undang Pemasyarakatan dan penyelenggaraan integrasi sosial akan segera dilaksanakan.

Sekretaris Ditjenpas, Supriyanto, menyoroti tantangan terkait rasio petugas penjaga tahanan yang saat ini tidak seimbang dengan jumlah Warga Binaan. Saat ini, rasio penjaga dengan Warga Binaan adalah 1:42. Supriyanto juga menyebutkan bahwa pihaknya tengah menyusun laporan komposisi tahanan untuk melakukan pemetaan yang lebih baik di lapangan.

Dalam pertemuan tersebut, para direktur di Ditjenpas juga memaparkan program kerja dan capaian masing-masing direktorat. Hal ini dilakukan untuk memastikan visi dan misi Menteri dan Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan selaras dengan program-program yang telah berjalan.

“Apapun kendala di lapangan, agar tidak menjadi halangan serta dapat dicarikan solusi terbaik menggunakan pendekatan yang paling memungkinkan,” tutup Silmy.

Kunjungan ini menandai langkah awal percepatan reformasi di bidang Pemasyarakatan, dengan harapan kebijakan dan program yang telah disusun dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang.