Masyarakat Berharap Anggota DPR Baru Lebih Paham Masalah Anak Muda

MONITOR, Jakarta – Anggota DPR RI periode 2024-2029 sudah dilantik. Banyak sosok-sosok muda yang mengisi kursi di gedung wakil rakyat tersebut. Lantas, apa harapan masyarakat terhadap para anggota DPR yang baru ini?

Seperti diketahui, pelantikan anggota DPR ini telah dilakukan pada 1 Oktober 2024 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Dari 580 anggota DPR yang dilantik, beberapa di antaranya ada sosok anak muda. Sebut sajaseperti Farah Puteri Nahlia, Muhammad Rahul hingga Hillary Brigitta Lasut.

Suara-suara harapan pun disampaikan oleh masyarakat. Masyarakat dari berbagai kalangan berharap para wakil rakyat ini menuntaskan janji-janjinya.

Salah satu harapan ini disampaikan oleh seorang guru bernama Suwanto Rusdi. Dia berharap anggota DPR yang baru kali ini menunaikan janjinya saat berkampanye.

“Semoga mereka yang di sana itu bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat yang mungkin pemilihnya, yang waktu itu mendengarkan penyampaian visi misinya dan program. Begitu harapan saya,” ujarnya, Senin (7/10/2024).

Ia ingin mengawal janji-janji para anggota DPR baru ini. Apalagi ketika mereka telah duduk di komisi masing-masing.

“Kalau sudah dilantik, ya penuhi janji sesuai dengan yang dijanjikan. Nanti kan duduk di komisi masing-masing kan,” tuturnya.

Harapan pun diutarakan oleh masyarakat dari kalangan mahasiswa. Seorang mahasiswi bernama Putri Sahra, berharap para anggota DPR baru tidak mengikuti arus atau mengikuti jejak orang tuanya.

“Mudah-mudahan dari situ, anak-anak muda ini nggak mengikuti arus. Semoga mempunyai pendirian sendiri. Tidak mengikuti arus orang tuanya dulu,” katanya.

Adapun harapan lainnya, Putri ingin suara anak muda ketika berpendapat lebih didengar. Apalagi saat ini kebebasan berpendapat menjadi isu krusial di kalangan anak muda.

“Mungkin masalah sekarang soal anak muda yakni mengemukakan pendapat. Jadi anak muda sekarang kan suka mengemukakan pendapat. Jadi menurut aku, semoga pendapat ini didengar dan ditelaah benar. Jadi bisa lebih diterima,” jelasnya.

Selain itu, dia ingin kebutuhan-kebutuhan anak muda dipikirkan. Dia memberikan contoh soal masalah perizinan acara hiburan anak muda hingga masalah hunian layak.

“Karena lebih banyak anak muda, saya percaya lebih banyak yang menyuarakan suara anak muda. Seperti hiburan buat anak muda lebih dimudahkan izinnya. Atau soal hunian anak muda lebih dimudahkan. Apalagi sekarang rumah-rumah harganya fantastis,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Mufid yang juga seorang mahasiswa. Dia ingin perubahan yang dilakukan oleh para anggota DPR baru sesuai dengan kebutuhan anak muda.

“Semoga adanya mereka di sini, bisa membawa perubahan yang sesuai dengan anak muda. Dari mulai kebijakan yang dirasa anak muda banget,” katanya.

Dia pun berharap, kehadiran sosok-sosok muda di DPR bisa membuat anak muda peduli dengan politik. “Dan semoga bisa membawa anak muda aware sama politik,” imbuhnya.

Mufid yakin anak muda ini bisa membawa perubahan. Dia menyinggung soal masalah lapangan pekerjaan bagi anak muda. “Kalau dari aku sih yakin, karena mereka yang sepantaran dan sebaya dengan aku. Dan ini jadi angin baru sih. Utamanya masalah lapangan pekerjaan. Apalagi lapangan pekerjaannya di anak muda kan jenisnya makin banyak ya,” jelasnya.

Tak hanya dari kalangan mahasiswa, harapan serupa juga disampaikan oleh seorang pengusaha muda bernama Affan Sudirman. Dia juga turut menyinggung soal kebutuhan anak muda. Salah satunya ruang terbuka hijau.

“Banyak acara yang bisa dibuat di ruang terbuka hijau, saya percaya kalau ruang terbuka ini dimanfaatkan dengan baik, kita ini, masyarakat bawah dan kelas menengah, kita bisa berkumpul,” katanya.

Affan berharap anggota DPR yang baru juga mau fokus di masalah hunian. Sebab, masalah ini sudah menjadi pekerjaan rumah bagi DPR sejak dulu. “Terus masalah rumah, kayaknya masalah dari dulu sih. Dan ini PR DPR dan pemerintah sih,” katanya.

Sementara itu, pengamat sosial Davis Roganda Parlindungan membahas soal konsep pembangunan. Dia berharap anggota DPR yang baru tidak lagi memakai konsep pembangunan top down.

“Arah ke depan DPR punya satu konsep terhadap pembangunan. Jadi kan selama ini pembangunan kita top down, jadi justru mengarahkan kepada partisipasi masyarakat,” katanya. “Karena kalau sifatnya top down, artinya masyarakat hanya jadi penonton. Mereka hanya menerima pembangunan,” lanjutnya.

Menurutnya, pembangunan yang tidak tepat sasaran ini terjadi karena konsepnya top down. Oleh karena itu, dia ingin anggota DPR yang baru mengubah paradigmanya. “Banyak pembangunan yang tidak tepat sasaran. Jadi perlu perubahan paradigma di DPR, yang bisa membangun sebuah konsep anggaran dan pengawasan,” katanya.