MONITOR, Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait dan melibatkan berbagai pelaku usaha kini tengah menggarap Peta Jalan Penyediaan Daging, Susu, dan Telur. Inisiatif ini mendukung Program Makan Bergizi Gratis, bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mengurangi angka stunting, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menekankan pentingnya dukungan lintas sektor demi tercapainya target-target dalam rencana aksi tersebut. “Rencana aksi dan quick win ini hanya akan berhasil dengan komitmen penuh dari seluruh pihak terkait. Penyusunan Peta Jalan ini merupakan arahan langsung dari Bapak Menteri Pertanian sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas kami,” jelas Agung saat memberikan sambutan pada rapat koordinasi di Jakarta (14/10).
Ia menyatakan bahwa data untuk Peta Jalan ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber resmi lainnya, sehingga dapat menjadi dasar kebijakan yang akurat dan relevan. “Kami berharap langkah ini akan membawa dampak positif menuju pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2045,” tambahnya.
Ali Agus, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Hilirisasi Produk Peternakan, menegaskan bahwa momentum ini sangat tepat untuk mengembangkan subsektor peternakan. “Komitmen politik sudah jelas. Sekarang adalah waktunya untuk menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam perencanaan dan tindakan konkret yang dapat langsung diimplementasikan di lapangan, sekaligus mendorong peran sub-sektor peternakan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal dan ekonomi perdesaan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang matang serta kolaborasi erat dengan Bappenas dalam menyusun Peta Jalan ini. “Dukungan dari berbagai pihak sangat berharga, dan kami mengapresiasi seluruh kerja sama yang telah terjalin dalam proses ini,” ungkap Ali Agus.
Dari perspektif perencanaan pembangunan, Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas, Jarot Indarto, menyoroti perlunya prioritas dalam memilih komoditas pangan hewani yang akan dikembangkan. “Kita perlu menetapkan indikator kinerja dan target yang jelas, baik dalam jumlah produksi maupun peningkatan produktivitas, sebagai bentuk akuntabilitas publik,” ujarnya.
Jarot juga menggarisbawahi pentingnya pemenuhan kebutuhan domestik melalui produksi dalam negeri, yang memerlukan rumusan aktivitas prioritas di Kementan dengan dukungan dari berbagai kementerian, lembaga, pelaku usaha, dan asosiasi. “Fokus pada wilayah strategis dan pengalokasian anggaran yang tepat sangat diperlukan mengingat terbatasnya sumber daya,” tambahnya.
Ia juga menyebut perlunya evaluasi terhadap skema pembiayaan, mengingat keterbatasan APBN dan APBD, sehingga peran sektor swasta sangat dibutuhkan. “Peta Jalan ini perlu dipantau secara bersama agar target-target yang ditetapkan dapat tercapai dengan indikator yang terukur melalui tahapan, aktivitas, dan lokasi yang jelas,” tutup Jarot.
Kolaborasi kuat antara Kementerian Pertanian, kementerian/lembaga terkait, dan pelaku usaha diharapkan dapat memastikan Program Makan Bergizi berjalan efektif. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu menjawab tantangan ketersediaan pangan dan mendukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia yang makmur dan mandiri, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
 bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait dan melibatkan berbagai pelaku usaha kini tengah menggarap Peta Jalan Penyediaan Daging, Susu, dan Telur.){kind=link}