NASIONAL

LSAK dukung Gerakan Cuti Hakim Serentak, Begini Alasannya

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Antikorupsi (LSAK) mendukung aksi gerakan cuti bersama yang dilakukan para hakim. Peneliti LSAK Ahmad Hariri mengatakan aksi tersebut harus menjadi perhatian bersama.

“Meski gerakan tersebut berupa soft action, tapi cuti bersama yang kompak dilakukan seluruh hakim di Indonesia ini menunjukkan titik nadir yang harus segera disikapi cepat dan tepat,” ujar Hariri kepada media, Selasa (8/10/2024).

Hariri menegaskan pemerintah meski bijaksana dengan mengabulkan apa yang menjadi harapan para pengadil. “Kenaikan gaji hakim harus bisa menyelesaikan problem kesejahteraan yang dihadapi karena yang paling terdampak adalah hakim kelas bawah dan berhadapan langsung dengan masyarakat,” tuturnya.

Sebagai pengetuk palu keadilan, terang Hariri harapan yang disampaikan hakim-hakim jadi cermin realitas ketidakadilan yang langsung mereka alami. “Maka miris, sejak 2012 hingga saat ini pengabdian mereka tak mendapat perhatian khusus,” ungkapnya.

“Jadi secara jernih kita pun melihat ini bukan semata “minta naik gaji”, tapi pemenuhan hak finansial dan fasilitas atas segala halbtelah diabdikan selama itu,” tambahnya.

Oleh karena itu, Hariri menyebut rencana revisi PP (Peraturan Pemerintahan) Nomor 94 tahun 2012 tidak boleh sekedar formalitas. “Tempo 12 tahun tanpa kenaikan gaji adalah puncak kesabaran yang ditunjukkan dengan kearifan, kalau sampai tuntutan mereka tak terpenuhi maka pemerintah pun berada di puncak kedzaliman,” pungkasnya.

Recent Posts

Puan Soroti Anak Jadi Korban Kejahatan Siber, Literasi Digital Harus Jadi Gerakan Nasional

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti ancaman kejahatan siber yang bisa menjerat…

3 jam yang lalu

DPR: Dokter PPDS Pelaku Pemerkosaan Biadab, Harus Dihukum Seberat-beratnya!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez mengecam tindak pemerkosaan yang dilakukan…

5 jam yang lalu

Terima Masukan Koalisi Sipil Soal RKUHAP, DPR Dinilai Komitmen Libatkan Partisipasi Publik

MONITOR, Jakarta - Undangan Komisi III DPR kepada Koalisi Masyarakat Sipil guna menerima masukan terkait…

5 jam yang lalu

DPR Minta RSHS Di-banned Buntut Kasus Kekerasan Seksual Dokter, Ini Bukan Hanya Ulah Oknum!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Arzeti Bilbina mengecam keras tindak kekerasan seksual yang…

6 jam yang lalu

Puan: Kekerasan Seksual Dokter PPDS Jadi Pukulan Dunia Medis RI, Penanganan Hukum Harus Berpihak Pada Korban!

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas kasus kekerasan seksual yang dilakukan…

6 jam yang lalu

Tarif Ekspor AS Naik, Prof Rokhmin Sarankan Diplomasi dan Negosiasi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri menyoroti kebijakan AS terkait…

7 jam yang lalu