Sukamta Kritik Standar Ganda FIFA Terkait Penundaan Sanksi Bagi Israel

MONITOR, Jakarta – Anggota DPR RI Sukamta mengkritik kebijakan standar ganda yang diterapkan FIFA atas keputusan Komite Olimpiade Internasional (IOC) terhadap Israel. Ia menilai keputusan FIFA menunda sanksi bagi Israel tidak konsisten dan tidak adil.

“Kami sampaikan kritik tajam terhadap FIFA atas keputusan organisasi sepakbola dunia tersebut yang tidak konsisten dalam menerapkan sanksi,” ujar Sukamta, Jumat (4/10/2024).

Seperti diketahui, FIFA menunda kembali keputusan menjatuhkan sanksi untuk Israel dan menyatakan bakal menyelidiki tuduhan diskriminasi yang diajukan Asosiasi Sepak Bola Palestina (PFA). PFA sudah mengajukan proposal kepada FIFA terkait sanksi untuk Israel sejak bulan Mei.

Setelah tiga kali ditangguhkan, FIFA kembali tidak memberikan keputusan apa pun soal permintaan sanksi dari Palestina untuk Israel. Sukamta yang dalam periode sebelumnya bertugas di Komisi I yang membidangi urusan hubungan internasional itu menyebut FIFA tampak menerapkan standar ganda dengan tidak pernah menjatuhkan sanksi kepada Federasi Sepakbola Israel.

“Padahal Israel terus melakukan tindakan kekerasan dan genosida terhadap rakyat Palestina,” tuturnya.

Sukamta pun menyoroti soal Israel yang baru-baru ini menyerang Lebanon hingga menewaskan lebih dari 1.057 korban jiwa dan melukai lebih dari 2.950 orang lainnya. Ia menilai FIFA secara eksplisit melakukan standar ganda dalam hal ini.

“FIFA pernah bersikap tegas menskorsing Rusia dari Piala Dunia 2022 sebagai tanggapan atas serangan negara tersebut ke Ukraina,” papar Sukamta.

Standar ganda sendiri merupakan perlakuan yang berbeda terhadap seseorang atau kelompok tertentu yang seharusnya diperlakukan dengan cara yang sama. Untuk itu, Sukamta mengecam sikap FIFA yang menunda sanksi bagi Israel.

“Ketika Israel terus-menerus melanggar hak asasi manusia di Palestina, tidak ada sanksi apa pun yang dijatuhkan oleh FIFA terhadap Federasi Sepakbola Israel,” tegas Legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

Sukamta kemudian menyinggung saat FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 setelah muncul gelombang penolakan dari masyarakat Indonesia terhadap kehadiran tim nasional Israel sebagai peserta.

“Keputusan membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U-20 menjadi bukti bahwa FIFA mampu mengambil keputusan drastis, tetapi mengapa ketika menyangkut Israel, FIFA justru memilih diam?” tukas Sukamta.

Sukamta juga mendorong PSSI sebagai organisasi persepakbolaan Indonesia untuk ikut berperan dalam isu ini.

“PSSI sebagai bagian dari FIFA juga harus berperan mendorong agar keadilan juga ditegakan oleh FIFA untuk Pelestina,” ucapnya.

Sebagai informasi, kritik internasional terhadap lOC dalam politisasi olahraga juga pernah terjadi juga pernah terjadi pada tahun 1963. Saat itu IOC menangguhkan keanggotaan Indonesia karena menuding Indonesia mencampurkan politik dengan olahraga karena tidak mengundang Israel dan Taiwan dalam Asian Games 1962 di Jakarta.

Namun Presiden Sukarno melakukan perlawanan dengan menuduh IOC sebagai gerakan kolonialis-imperialis, karena tidak mengizinkan atlet Republik Rakyat Tiongkok, VIetnam Utara dan Korea Utara dalam kegiatannya, yang menurut Soekarno dimotivasi politik.

Setelah itu, Sukarno kemudian memerintahkan penyelenggaraan Games of the New Emerging Forces (GANEFO) di Jakarta pada November 1963, yang dilihat sebagai ajang tandingan Olimpiade dan melibatkan lebih dari 50 negara, termasuk negara-negara yang ditolak IOC.

Sukamta kembali mendesak FIFA untuk bersikap adil dan konsisten dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan.

“Lembaga-lembaga internasional juga harus lebih tegas dalam menghadapi Israel, negara yang melakukan pelanggaran HAM berulangkali,” pungkas Sukamta.