PEMERINTAHAN

Jokowi Resmikan Tujuh Pos Lintas Batas Negara Terpadu Secara Serentak

MONITOR, Timor Tengah Utara – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti yang mewakili Menteri PUPR, secara serentak meresmikan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dilaksanakan secara terpusat di PLBN Terpadu Napan di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi NTT, Rabu (2/10/2024).

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan, bahwa perbatasan adalah beranda depan Negara yang mewakili wajah Indonesia. “Ini merupakan representasi dari kemajuan bangsa dan negara kita. Oleh karena itu 10 tahun yang lalu, saya perintahkan bangun semua PLBN. Ini juga upaya kita untuk pemerataan pembangunan sampai wilayah perbatasan,” kata Presiden Jokowi.

Ditambahkan Presiden, PLBN juga berfungsi sebagai zona penyangga pertahanan negara dan juga untuk mengembangkan titik-titik ekonomi baru yang ada di kawasan perbatasan.

“Dari 2015 sampai 2024, telah kita bangun 15 PLBN. Tujuh PLBN dibangun pada 2015-2019 dan delapan PLBN dibangun pada 2020-2024. Hari ini diresmikan tujuh PLBN terpadu yang tersebar di NTT, Kepulauan Riau (Kepri), Kalimantan Utara (Kaltara), Kalimantan Barat (Kalbar), dan Papua Selatan,” kata Presiden Jokowi.

Presiden mengatakan, tujuh PLBN yang diresmikan adalah PLBN Napan di NTT dengan biaya Rp128 miliar, PLBN Serasan di Natuna Kepri dengan biaya Rp145 miliar, PLBN Jagoi Babang Kalbar Rp226 miliar, PLBN Sei Nyamuk Kaltara Rp248 miliar, PLBN Labang Kaltara Rp210 miliar, PLBN Long Nawang Kaltara Rp243 miliar, dan PLBN Yetetkun Papua Selatan Rp146 miliar.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, PLBN akan mendorong pengembangan kawasan perbatasan dengan menyediakan fasilitas publik dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. “Setiap PLBN yang dibangun mengadopsi budaya setempat seperti di PLBN Napan yang menggunakan model atap Lopo. Selain itu setiap PLBN juga ada Patung Garuda dan Presiden Soekarno,” ujarnya.

Pembangunan sarana prasarana pendukung PLBN Napan Tahap I telah dimulai sejak Desember 2020 meliputi pekerjaan bangunan inti, gudang sita, bangunan cuci mobil, mess pegawai, Wisma Indonesia, toilet umum, mini terminal, hardscape, landscape, pekerjaan MEP kawasan, pembangunan kantor TNI, dan kantor kepolisian. Pekerjaan Tahap I dilaksanakan sejak Desember 2020 dan telah selesai pada Juni 2022 dengan kontraktor PT Wijaya Karya Bangunan Gedung.

Selanjutnya dilakukan pengembangan pada Tahap II dimulai di 2023 untuk pembangunan rest area, pagar kawasan, jalan beton, lansekap, signage nama PLBN, perkuatan lereng, mebelair, dan selasar bangunan inti dengan kontraktor pelaksana PT Metro-Konstruksi Jaya (KSO).

Anton, warga Desa Napan mengaku sangat senang dengan kehadiran PLBN Napan. Sebab kehadiran PLBN Napan membawa banyak dampak positif bagi masyarakat, khususnya warga Desa sekitar. “Saya sebagai warga desa terdampak merasa sangat senang, kami juga dibuatkan ruko untuk berjualan di PLBN,” ujarnya.

Turut hadir dalam peresmian tersebut Direktur Bina Penataan Bangunan (BPB) Cakra Nagara, dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT (BPPW NTT) Ika Sri Rejeki.

Recent Posts

Kebuntuan Arah Pembangunan Indonesia di Tengah Distorsi Program Populis dan Keterpurukan Moneter

Oleh:Ramadhan, M.A.(Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi) Pemerintahan era baru selalu datang dengan janji…

41 menit yang lalu

Benarkah Hantavirus Bisa Jadi Pandemi Baru? Ahli Epidemiologi UIN Jakarta Beri Penjelasan dan Imbauan Penting

MONITOR, Ciputat – Kemunculan informasi mengenai Hantavirus yang ramai diperbincangkan di media sosial memunculkan kekhawatiran…

1 jam yang lalu

55 Juta Peserta BPJS Tak Aktif, Komisi IX DPR Minta Tunggakan Iuran Rakyat Miskin Segera Diputihkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…

4 jam yang lalu

UU Polri Atur Penguatan Peran Kompolnas, Legislator: Dukung Pengawasan Eksternal Bagi Kepolisian

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…

4 jam yang lalu

Komisi XI DPR: UU P2SK yang Baru Perkuat Tata Keuangan RI di Tengah Kemajuan Zaman

MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…

4 jam yang lalu

Warga Sangihe Terisolasi Akibat Gempa Dahsyat di Sulut, Puan Dorong Ketangguhan Bencana di Pulau Terluar

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…

4 jam yang lalu