BERITA

Penasihat DWP Kemenag Ungkap Pentingnya Peran Perempuan Cegah Kawin Anak

MONITOR, Jakarta – Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Agama, Eny Retno Yaqut mengungkapkan pentingnya peran perempuan dalam mencegah perkawinan anak di Indonesia. Menurutnya, perempuan memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan kesadaran tentang bahaya perkawinan anak.

“Dengan peran aktif DWP, kami berharap informasi mengenai dampak buruk pernikahan anak dapat lebih cepat tersampaikan kepada masyarakat. Ibu-ibu memiliki posisi strategis dalam keluarga dan lingkungan, sehingga pesan ini bisa lebih efektif diterima,” ujar Eny dalam Seminar Nasional Cegah Kawin Anak yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Medan, Kamis (26/9/2024),

Eny menjelaskan, perkawinan anak dapat membawa dampak buruk, mulai dari masalah kesehatan hingga hilangnya kesempatan anak-anak untuk mendapat pendidikan yang layak. “Anak-anak yang menikah di usia dini berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan seperti gizi buruk, kehilangan hak pendidikan, dan terbatasnya peluang untuk berkembang secara optimal,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, peran perempuan sangat penting dalam sosialisasi pencegahan pernikahan anak, terutama dalam keluarga. “Perempuan, khususnya ibu, memiliki kemampuan untuk mendekati anak-anak dengan cara yang lebih efektif. Ketika seorang ibu mulai berbicara, pesannya sering kali lebih mudah diterima oleh anak maupun masyarakat,” tambahnya.

Melalui kehadiran aktif DWP Kementerian Agama di berbagai wilayah, diharapkan langkah-langkah pencegahan pernikahan anak dapat semakin diperkuat. Seminar ini juga menjadi ajang penting untuk memperluas wawasan dan memperkokoh komitmen para perempuan dalam upaya menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Kehadiran DWP sebagai jembatan perubahan di masyarakat diharapkan mampu mengurangi angka perkawinan anak di berbagai daerah, mempertegas komitmen pemerintah dan masyarakat dalam melindungi masa depan generasi muda.

Recent Posts

55 Juta Peserta BPJS Tak Aktif, Komisi IX DPR Minta Tunggakan Iuran Rakyat Miskin Segera Diputihkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…

58 menit yang lalu

UU Polri Atur Penguatan Peran Kompolnas, Legislator: Dukung Pengawasan Eksternal Bagi Kepolisian

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…

1 jam yang lalu

Komisi XI DPR: UU P2SK yang Baru Perkuat Tata Keuangan RI di Tengah Kemajuan Zaman

MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…

1 jam yang lalu

Warga Sangihe Terisolasi Akibat Gempa Dahsyat di Sulut, Puan Dorong Ketangguhan Bencana di Pulau Terluar

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…

1 jam yang lalu

Jasa Marga Optimalkan Respons Real-Time melalui One Call Center 133

MONITOR, Jakarta - Menjelang mobilitas masyarakat yang diprediksi akan meningkat pada periode libur sekolah pada…

13 jam yang lalu

PHK Capai 23 Ribu Orang, Komisi IX DPR Singgung Program JKP Harus Jadi Instrumen Perlindungan Pekerja

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya…

14 jam yang lalu