PEMERINTAHAN

Kemenag Dorong BPKH Jadi Penopang Global Halal Hub

MONITOR, Jakarta – Kementerian Agama mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi penopang Global Halal Hub dan manajemen green hajj di Indonesia. Hal ini disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief dalam gelaran IQRA Talks, Pengelolaan Haji di Indonesia dan Peluang BPKH di Ekosistem Haji.

IQRA merupakan singkatan dari Integrity, Quality, Respect dan Accountability yang juga merupakan Core Values BPKH dalam melakukan pengelolaan keuangan Haji.

“Mudah-mudahan BPKH bisa menjadi penopang dari Global Halal Hub di Indonesia tentunya ini sudah termasuk thayyib-nya. Presiden Joko Widodo juga telah mengamanatkan untuk memperkuat berbagai upaya dalam menjadikan Indonesia sebagai Global Halal Hub pada tahun 2024 ini,” kata Hilman Latief dihadapan keluarga besar BPKH di Jakarta, Rabu (25/9/2024).

“Komoditas prioritas dan pasarnya sudah teridentifkasi selanjutnya membangun ekosistem yang kuat. Tanpa ekosistem yang kuat maka kita setiap tahun hanya bisa memberangkatkan jemaah saja tanpa merasakan manfaat dari haji itu sendiri,” sambung Hilman.

Hilman menambahkan untuk layanan jemaah dan potensi ekonomi dalam negeri dari penyelenggaraan haji, di antaranya seragam jemaah, seragam petugas, katering di embarkasi, layanan bis dan kebutuhan jemaah lainya.

Sementara dari layanan jemaah dan potensi ekonomi di luar negeri, khususnya di Arab Saudi, saat ini Indonesia baru dapat menyiapkan makanan siap saji dan bumbu. Untuk layanan seperti daging, beras, sayur dan kebutuhan lainnya, masih dari negara lain.

Menurut hilman pengembangan ekosistem Global Halal Hub harus mencakup seluruh aspek penting, seperti kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk, hingga pemasaran digital.

Sinergi antar lembaga dan eksportir lanjut Hilman juga menjadi penting seperti dengan UMKM, eksportir, badan investasi, BPOM, BPJPH dan stakeholder lainnya.

“Alhamdulillah sinergi dan kerja sama dengan BPKH sudah berjalan dengan baik dan ini perlu ditingkatkan lagi. Tinggal diupgrade level kerja samanya. Posisi BPKH sangat strategis dalam mendorong domestik ekosistem haji. Dan saya melihat BPKH Limited sudah berperan sangat bagus,” ujarnya.

Hilman juga mengatakan saat ini penyelenggaraan haji didasarkan pada prinsip-prinsip lingkungan hidup dengan mengurangi risiko lingkungan, menghindari kelangkaan ekologis, ke arah pembangunan berkelanjutan dan berorientasi kesejahteraan.

“Kami berharap BPKH memiliki frame work tentang pembangunan berkelanjutan yang memiliki dampak secara ekonomi, sosial dan lingkungan.Saya punya mimpi ke depan setiap jemaah haji yang akan berangkat ke tanah suci itu sebelum berangkat bisa menanam satu pohon,” tandas Hilman.

“Ibadah haji dan umrah itu menghadirkan manfaat akhirat yakni spiritual, silaturahim dan persaudaraan. Sementara manfaat di dunia adalah memberi manfaat ekonomis atau profit serta sosial kemasyarakatan,” tutup Hilman.

Recent Posts

OPM Bunuh Warga Sipil, Aksi Biadab, Kejahatan Kemanusiaan dan Pelanggaran HAM Berat

MONITOR, Jakarta - Menyikapi pemberitaan yang beredar terkait aksi keji gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM)…

2 jam yang lalu

Puan Soroti Anak Jadi Korban Kejahatan Siber, Literasi Digital Harus Jadi Gerakan Nasional

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti ancaman kejahatan siber yang bisa menjerat…

9 jam yang lalu

DPR: Dokter PPDS Pelaku Pemerkosaan Biadab, Harus Dihukum Seberat-beratnya!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez mengecam tindak pemerkosaan yang dilakukan…

12 jam yang lalu

Terima Masukan Koalisi Sipil Soal RKUHAP, DPR Dinilai Komitmen Libatkan Partisipasi Publik

MONITOR, Jakarta - Undangan Komisi III DPR kepada Koalisi Masyarakat Sipil guna menerima masukan terkait…

12 jam yang lalu

DPR Minta RSHS Di-banned Buntut Kasus Kekerasan Seksual Dokter, Ini Bukan Hanya Ulah Oknum!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Arzeti Bilbina mengecam keras tindak kekerasan seksual yang…

12 jam yang lalu

Puan: Kekerasan Seksual Dokter PPDS Jadi Pukulan Dunia Medis RI, Penanganan Hukum Harus Berpihak Pada Korban!

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas kasus kekerasan seksual yang dilakukan…

12 jam yang lalu