PEMERINTAHAN

Kemenag Dorong BPKH Jadi Penopang Global Halal Hub

MONITOR, Jakarta – Kementerian Agama mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi penopang Global Halal Hub dan manajemen green hajj di Indonesia. Hal ini disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief dalam gelaran IQRA Talks, Pengelolaan Haji di Indonesia dan Peluang BPKH di Ekosistem Haji.

IQRA merupakan singkatan dari Integrity, Quality, Respect dan Accountability yang juga merupakan Core Values BPKH dalam melakukan pengelolaan keuangan Haji.

“Mudah-mudahan BPKH bisa menjadi penopang dari Global Halal Hub di Indonesia tentunya ini sudah termasuk thayyib-nya. Presiden Joko Widodo juga telah mengamanatkan untuk memperkuat berbagai upaya dalam menjadikan Indonesia sebagai Global Halal Hub pada tahun 2024 ini,” kata Hilman Latief dihadapan keluarga besar BPKH di Jakarta, Rabu (25/9/2024).

“Komoditas prioritas dan pasarnya sudah teridentifkasi selanjutnya membangun ekosistem yang kuat. Tanpa ekosistem yang kuat maka kita setiap tahun hanya bisa memberangkatkan jemaah saja tanpa merasakan manfaat dari haji itu sendiri,” sambung Hilman.

Hilman menambahkan untuk layanan jemaah dan potensi ekonomi dalam negeri dari penyelenggaraan haji, di antaranya seragam jemaah, seragam petugas, katering di embarkasi, layanan bis dan kebutuhan jemaah lainya.

Sementara dari layanan jemaah dan potensi ekonomi di luar negeri, khususnya di Arab Saudi, saat ini Indonesia baru dapat menyiapkan makanan siap saji dan bumbu. Untuk layanan seperti daging, beras, sayur dan kebutuhan lainnya, masih dari negara lain.

Menurut hilman pengembangan ekosistem Global Halal Hub harus mencakup seluruh aspek penting, seperti kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk, hingga pemasaran digital.

Sinergi antar lembaga dan eksportir lanjut Hilman juga menjadi penting seperti dengan UMKM, eksportir, badan investasi, BPOM, BPJPH dan stakeholder lainnya.

“Alhamdulillah sinergi dan kerja sama dengan BPKH sudah berjalan dengan baik dan ini perlu ditingkatkan lagi. Tinggal diupgrade level kerja samanya. Posisi BPKH sangat strategis dalam mendorong domestik ekosistem haji. Dan saya melihat BPKH Limited sudah berperan sangat bagus,” ujarnya.

Hilman juga mengatakan saat ini penyelenggaraan haji didasarkan pada prinsip-prinsip lingkungan hidup dengan mengurangi risiko lingkungan, menghindari kelangkaan ekologis, ke arah pembangunan berkelanjutan dan berorientasi kesejahteraan.

“Kami berharap BPKH memiliki frame work tentang pembangunan berkelanjutan yang memiliki dampak secara ekonomi, sosial dan lingkungan.Saya punya mimpi ke depan setiap jemaah haji yang akan berangkat ke tanah suci itu sebelum berangkat bisa menanam satu pohon,” tandas Hilman.

“Ibadah haji dan umrah itu menghadirkan manfaat akhirat yakni spiritual, silaturahim dan persaudaraan. Sementara manfaat di dunia adalah memberi manfaat ekonomis atau profit serta sosial kemasyarakatan,” tutup Hilman.

Recent Posts

Menteri Maman Akan Bentuk Holding UMKM, Ini Alasannya

MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) akan membentuk klasterisasi UMKM melalui pembentukan holding UMKM…

47 menit yang lalu

Capai Indonesia Emas 2045, DPR Dukung Peningkatan Anggaran KKP

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman mendukung adanya peningkatan anggaran untuk Kementerian…

1 jam yang lalu

Bertambah Lagi, DEB Hadir di Indramayu Wujudkan Ketahanan Pangan dan Energi

MONITOR, Indramayu - Pertamina, melalui Subholding Gas dan entitas usahanya PT Pertamina Gas, melanjutkan komitmennya…

2 jam yang lalu

Mentan Jelajahi Tiga Provinsi dalam Satu Hari Demi Swasembada Pangan

MONITOR, Banjarmasin - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) melakukan kunjungan kerja maraton ke…

3 jam yang lalu

Jasa Marga Paparkan Kesiapan Pelayanan Operasional Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dalam Kunjungan Wamen PU

MONITOR, Jakarta - Menyambut libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, PT Jasa Marga (Persero)…

3 jam yang lalu

Rapat DPR Bersama KKP, Arif Rahman: Implementasi PIT Belum Optimal

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, mengkritisi implementasi kebijakan Penangkapan Ikan…

4 jam yang lalu