Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. (foto: istimewa)
MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyampaikan pemberian izin badan usaha swasta untuk menjual bahan bakar pesawat (avtur) di Indonesia perlu didukung. Hal itu salah satu upaya menekan harga tiket pesawat yang mahal.
Dengan adanya kompetisi penyediaan BBM pesawat, maka diharapkan tercipta kesetimbangan harga yang lebih ekonomis. Dengan demikian, harga tiket pesawat dapat ditekan menjadi lebih murah.
“Yang terpenting mekanismenya harus efisien sehingga tidak terlalu atau tidak berpengaruh terhadap harga atau tiket pesawat. Jangan sampai tiket pesawat dalam negeri kita kalah sama Singapura ya. Kan gak bagus ya, harus kompetitif lah,” ujar Mulyanto kepada Media di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR ke PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (20/09/2024).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah membuka partisipasi badan usaha swasta untuk menyalurkan bahan bakar avtur di Indonesia.
Pemerintah membuka izin kepada badan usaha swasta untuk menjual avtur di Indonesia demi menurunkan harga tiket pesawat yang banyak dikeluhkan masyarakat mahal. Keputusan ini juga sejalan dengan rekomendasi Kementerian Perhubungan, diharapkan bisa menurunkan harga tiket pesawat.
Saat ini ada 4 (empat) badan usaha yang mempunyai Izin Usaha Niaga Migas dengan Komoditas Avtur. Mereka adalah PT AKR Corporindo Tbk, PT Dirgantara Petroindo Raya, PT Fajar Petro Indo, dan PT Pertamina Patra Niaga.
MONITOR, Jakarta - Operasional penyelenggaraan haji di Makkah hari ini berakhir ditandai pelepasan jemaah kloter…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, melontarkan kritik tajam dalam…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti temuan sejumlah kasus virus Hanta tipe…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding menyampaikan keprihatinan atas insiden pembubaran…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama mulai mempersiapkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap layanan informasi…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, menyampaikan kritik tajam soal…