MONITOR, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan pelatihan budidaya perikanan berkelanjutan hulu Hilir kepada sejumlah negara di kawasan Afrika. Pelatihan ini menjadi salah satu bagian dari Kerjasama Selatan-Selatan dalam mewujudkan ketahanan pangan global dan Sustainable Development Goals (SDGs).
Tema pelatihan ini adalah Budi Daya Nila dan Lele dari Hulu ke Hilir. Peserta pelatihan berjumlah 20 orang dari 10 negara, yaitu Angola, Burundi, Ethiopia, Libya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, dan Tanzania.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) KKP I Nyoman Radiarta pada sambutan pembukaan mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, Senin (9/9/2024) mengatakan, sebagai mitra strategis, Indonesia dan negara-negara Afrika telah lama menjalin kerja sama yang mendalam dalam mencapai tujuan pembangunan global.
“Koordinasi dan kolaborasi negara Indonesia dengan negara-negara Afrika sangat dibutuhkan dalam mengembangkan strategi bersama dan berbagi pengetahuan, pelatihan dan pengalaman dalam memperkuat ketahanan iklim dan mitigasi gas rumah kaca di sektor perikanan dan budi daya negara-negara bagian Afrika untuk mewujudkan SDGs. Untuk itu pemerintah Indonesia memandang perlunya dukungan untuk penguatan peran dan kontribusi, sehingga menciptakan peningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk upaya memperkuat sektor perikanan Afrika,” ujarnya saat membuka International Training on Fisheries for African Countriesz di Bali.
Nyoman juga mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia terhadap Kerja Sama Selatan-Selatan, yang tidak hanya menjadi wadah pertukaran pengetahuan tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan bilateral dan regional. Kegiatan ini juga mempertimbangkan kebutuhan dari sejumlah negara Afrika untuk peningkatan kapasitas di bidang budidaya dan pengolahan untuk penguatan ketahanan pangan. Selain itu, hal ini juga menjadi peluang Indonesia dalam mempromosikan tenaga ahli, teknologi maupun investasi perikanan di kawasan Afrika.
Melalui pelatihan ini, pihaknya berupaya untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dalam budidaya dan pengolahan produk perikanan. Nyoman berharap peserta akan mendapatkan wawasan mendalam tentang teknik-teknik terbaru dan inovasi teknologi yang relevan, sehingga dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor perikanan di negara masing-masing.
“Saya berharap pelatihan ini memberikan manfaat signifikan bagi setiap peserta. Semoga kolaborasi yang terjalin melalui acara ini akan memperkuat hubungan antar negara dan mendukung pencapaian tujuan bersama dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan,” pungkas Nyoman.
Sementara itu, Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Puslat KP) Lilly Aprilya Pregiwati menjelaskan bahwa pelatihan ini dirancang untuk memberikan wawasan mendalam serta keterampilan praktis mengenai seluruh proses produksi komoditas ikan tersebut. Metode pelatihan akan dilakukan secara tatap muka yang meliputi sesi in-class training dan observasi lapangan ke desa dan kelomppok binaan BPPSDM terkait budidaya serta pengolahan produk.
“Tentunya yang tidak kalah penting adalah kegiatan sosio-cultural untuk memperkenalkan Budaya Indonesia yang diwakili oleh Pulau Dewata melalui field trip atau kunjungan ke Desa Panglipuran, Kintamani, dan Garuda Wisnu Kencana,” tambah Lilly.
Materi yang diberikan antara lain kebijakan pengembangan SDM kelautan dan perikanan, kebijakan kerja sama perikanan kawasan Afrika, persiapan wadah dan media bioflok lele dan nila, pembenihan dan pengelolaan benih lele dan nila, pemeliharaan ikan lele dan nila dengan media bioflok, pembuatan pakan lele dan nila dengan bahan baku maggot, pembuatan cheese stick nila, pembuatan churros tulang nila, pembuatan abon lele, pembuatan cookies ikan lele, serta field trip.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa KKP terus mendorong kerja sama sektor perikanan dalam kerangka Selatan-Selatan. Menteri Trenggono menyebut bahwa kepentingan untuk menyeimbangkan antara perlindungan ekologi, kesehatan lingkungan laut, dan pembangunan ekonomi mutlak memerlukan adanya kerja sama termasuk dengan Negara Selatan-Selatan.
