Optimalkan Sumber Daya Domestik, Pertamina NRE Siap Bangun Pabrik Bioetanol

MONITOR, Jakarta – Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menunjukkan keseriusannya dalam mengembangkan bisnis bioetanol. Hal ini ditunjukkan melalui penandatanganan dua bentuk kerja sama, yaitu dengan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) dan dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Kamis (5/9).

Dengan SGN, penandatanganan perjanjian kerangka kerja sama dilaksanakan oleh Chief Executive Officer Pertamina NRE, John Anis, dan Direktur Utama SGN, Mahmudi. Sedangkan dengan provinsi NTT, penandatanganan kesepakatan kerja sama dilakukan oleh Chief Executive Officer Pertamina NRE, John Anis, dan Pj. Gubernur NTT, Ayodhia G. L. Kalake.

“Kerja sama ini adalah langkah strategis yang baik dalam rencana pengembangan bioetanol di Indonesia. Kami optimis bahwa kolaborasi antara Pertamina NRE dan SGN serta Pemprov NTT akan menghasilkan dampak yang positif dalam percepatan transisi energi nasional. Pertamina NRE selama ini berfokus di penyediaan energi baru dan terbarukan, salah satunya melalui bioetanol,” ujar John Anis, CEO Pertamina NRE.

Pertamina NRE bersama SGN sepakat untuk bekerja sama membangun pabrik bioetanol di Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dengan memanfaatkan bahan baku molase (produk samping dari pengolahan tebu untuk gula) di pabrik gula Glenmore. Pabrik bioetanol ini direncanakan memiliki kapasitas produksi sebesar 30.000 kilo liter per tahun atau setara dengan 100 kilo liter per hari (KLPD). Proyek ini merupakan bagian dari rencana jangka pendek pengembangan bisnis bioetanol.

“Kami menyambut baik rencana kerja sama dari PNRE, hal ini sejalan dengan komitmen SGN untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan produksi bioetanol sebagaimana tertuang dalam Perpres 40/2023,” ujar Mahmudi, Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara.

Sedangkan dengan pemerintah Provinsi NTT, Pertamina NRE sepakat untuk mengembangkan bioetanol di wilayah Provinsi NTT. Kerja sama ini termasuk dalam strategi jangka menengah Pertamina NRE. Kerja sama ini diharapkan dapat mengeksplorasi potensi pengembangan bioetanol melalui identifikasi potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman energi di NTT seperti tebu, jagung, singkong, dan lainnya. Tidak saja mendukung program transisi energi pemerintah Indonesia, program ini akan memberikan manfaat bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat serta mendukung peningkatan produktivitas pertanian.

“Terima kasih atas inisiatif baiknya. Kami berharap upaya pengembangan bioetanol di NTT dapat menjadi langkah strategis untuk memberi manfaat bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal di NTT, terlebih NTT dikenal secara geografis cocok untuk tanaman energi seperti jagung yang dibutuhkan PNRE,” ujar Ayodhia G. L. Kalake, Pj. Gubernur NTT.

Implementasi bioetanol sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM) telah dimulai oleh Pertamina melalui peluncuran produk Pertamax Green 95 pada tahun 2023. Langkah ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor transportasi melalui penyediaan Bahan Bakar Nabati (BBN). Pemerintah mendorong penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar transportasi dengan harapan langkah ini dapat mengurangi impor BBM nasional, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan GDP, serta berkontribusi pada penurunan emisi dalam jangka panjang. Langkah ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menambahkan, peran Pertamina dalam memimpin transisi energi, termasuk untuk mengembangkan ekosistemnya sehingga implementasi energi transisi berjalan menyeluruh. Kolaborasi antara pelaku usaha, yakni Pertamina NRE dan SGN, dengan Pemprov NTT merupakan kolaborasi untuk mempercepat transisi energi ini.

“Untuk mencapai target energi transisi, Pertamina tak bisa hanya berjalan sendiri. Kemitraan dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintah maupun swasta, akan mendorong tercapainya target Net Zero Emission Pemerintah Indonesia pada tahun 2060, atau bahkan lebih cepat,” jelas Fadjar.