Isu ‘Geng WNI’ Meresahkan di Jepang, DPR Dorong Kemlu Gandeng BP2MI Perketat Pengawasan

MONITOR, Jakarta – Viral di media sosial para WNI atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) membuat geng di Jepang yang meresahkan warga setempat. Komisi I DPR RI pun mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memberi perhatian serius terhadap hal ini karena menyangkut citra Indonesia di luar negeri.

“Kami meminta Kemlu untuk melakukan pengusutan terkait video ‘geng WNI’ di jalanan Jepang itu, dan jika informasi tersebut benar agar segera mengatasinya karena dapat merusak nama baik Indonesia di dunia internasional,” ujar Anggota Komisi I DPR, Junico BP Siahaan, Selasa (3/9/24).

Dalam kabar viral yang beredar, ‘geng WNI’ di jalanan Jepang itu disebut telah menyebabkan keresahan karena membuat susah orang yang hendak melintas. Tercantum pula di unggahan media sosial, seseorang mengacungkan celurit namun wajahnya ditutup. Lokasi kejadian diduga terjadi di Osaka, Jepang.

Junico yang karib disapa Nico Siahaan itu mengatakan kabar ini tidak bisa dianggap enteng.

“Ini masalah penting, apalagi diduga sudah ada barang berbahaya. Kami meminta Pemerintah, dalam hal ini Kemlu untuk melakukan pengusutan segera,” tuturnya.

Saat ini Pemerintah telah melakukan penelusuran terkait informasi tersebut melalui Kedutaan Besar RI Tokyo dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Osaka. Kemlu juga mencoba berkomunikasi dengan perwakilan warga Indonesia di Jepang.

Nico mengatakan, pengawasan kepada WNI di luar negeri tidak boleh hanya sekadar formalitas. Ia juga mendorong Kemlu untuk menggandeng Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk mengatasi persoalan ini, termasuk dalam hal pengawasan para pekerja WNI di luar negeri.

“Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan secara formalitas. Harus ada sistem pemantauan yang intensif dan efektif,” tegas Nico.

“Koordinasi lintas institusi ini sangat penting. Kemlu melalui KBRI dan KJRI perlu aktif koordinasi dengan BP2MI untuk melakukan pencerahan kepada pekerja-pekerja kita di luar,” sambung Legislator dari Dapil Jawa Barat I ini.

Nico menilai, Kemlu juga dapat bekerja sama dengan BP2MI untuk mengevaluasi mekanisme perlindungan WNI. Pada kasus ini, termasuk dengan peningkatan intensitas pengawasan serta pembekalan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

“Karena kalau pembekalan hanya fokus pada aspek teknis pekerjaan saja tidak cukup. Tapi harus ada pendampingan bagaimana WNI harus menghormati hukum, kultur, dan aspek sosial negara tempatnya berada,” jelas Nico.

“Edukasi yang diberikan harus menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum lokal dan tanggung jawab moral PMI sebagai duta bangsa,” imbuhnya.

Nico mengatakan, wajah Indonesia yang sebenarnya ada di tangan para pekerja dan pelajar Indonesia di luar negeri. Mereka secara tidak sadar menjadi cerminan Indonesia di luar negeri, sehingga harus diberikan pembekalan lebih untuk hal tersebut.

“Mereka bisa menjadi cerminan Indonesia, kalau mereka melakukan kegiatan yang mengganggu ini akan memberi dampak ke Indonesia juga. Sehingga edukasi dan pembekalan sangat penting untuk dilakukan,” terang Nico.

Komisi I DPR yang membidangi urusan hubungan internasional tersebut pun mengimbau kepada seluruh WNI yang ada di luar negeri untuk menjaga sikap, khususnya dalam kehidupan sehari-sehari mereka di sana. Nico mengingatkan agar WNI selalu menghormati negara tempat mereka tinggal.

“Patuhi hukum setiap negara, dan jaga ketertiban. Jangan sampai justru mengganggu atau meresahkan warga setempat,” ungkapnya.

Nico pun meminta setiap WNI untuk saling menjaga dan mengingatkan satu sama lain. Dalam kasus ini, simpul-simpul masyarakat Indonesia di Jepang dapat dilibatkan untuk memberikan sosialisasi.

“Di manapun kita berada, harus jaga nama baik bangsa. Karena stereotip terhadap sikap masyarakat kita di luar negeri dapat mempengaruhi hubungan antar-negara. Kami berharap semua WNI di luar negeri memberikan kesan yang baik,” tutup Nico.