Komisi IV Soroti Persoalan Pupuk, Penyuluh Pertanian, dan Infrastruktur di Bali

MONITOR, Bali – Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, mengungkapkan berbagai permasalahan krusial terkait pupuk, penyuluh pertanian, dan infrastruktur pertanian saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI di Bali. Menurutnya, masalah pupuk, penyuluh pertanian, dan infrastruktur tidak hanya terjadi di Tabanan atau Bali, melainkan hampir di seluruh wilayah Indonesia.

“Kadang kita belum mempunyai mekanisme yang sangat-sangat tepat. Bagaimana pupuk tersalurkan dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran, dan tidak ada penyimpangan. Itu yang paling penting,” kata Sudin kepada Media usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI di Gudang PT. BGRLI Tabanan, Tabanan, Bali, Kamis (22/08/2024).

Lebih lanjut, Sudin juga menyoroti masalah kekurangan tenaga penyuluh pertanian di desa-desa. Baginya, banyak penyuluh yang sudah pensiun tidak memiliki pengganti, sehingga sulit untuk memastikan setiap desa memiliki penyuluh yang cukup.

“Tadi masalah penyuluhan. Penyuluh (pertanian) ini (banyak yang) pensiun, tidak ada penggantinya. Jadi, satu desa satu penyuluh itu sulit tetap dilaksanakan,” ucap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Legislator Dapil Lampung ini juga menyinggung mengenai infrastruktur pengairan di sektor pertanian yang dinilai masih kurang memadai. Untuk itu, ia menyatakan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk memperbaiki situasi ini.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendapatkan informasi dari Pupuk Indonesia terkait rencana perubahan mekanisme penyaluran pupuk. Perubahan ini diharapkan dapat mengurangi beban para petani yang mayoritas berusia di atas 50 tahun.

“Jadi, saya sudah mendapatkan info dari pupuk Indonesia, nanti akan diubah mekanisme (penyaluran pupuk bersubsidi). Seperti kalau sekarang, harus difoto, ambil pupuk difoto, tanda tangan, misal dari 30 hingga 31 tidak sama, dibalikin balik lagi, kemudian diulang lagi, ini kasihan. Umumnya, petani-petani umurnya rata-rata di atas 50 tahun. Itu kesulitannya,” bebernya.

Kendati demikian, Politisi Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa DPR RI akan terus memantau dan memberikan saran kepada pemerintah agar masalah-masalah ini tidak berulang, sehingga petani bisa mendapatkan pupuk serta dukungan yang mereka butuhkan tepat waktu.

Melalui berbagai permasalahan yang disoroti ini, diharapkan ada langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi masalah pupuk, penyuluh pertanian, dan infrastruktur pertanian demi kesejahteraan petani dan peningkatan produktivitas sektor pertanian di Indonesia.

“Jadi nanti saya sudah dapat dokumen dari hasil rapat Pemerintah. Kita akan pelajari dulu, kita akan sumbang saran, bagaimana supaya jangan terulang lagi, jangan istilahnya uji coba uji coba. Tidak boleh. Karena, Pemerintah bagaimanapun harus didukung. Termasuk juga, petani juga harus mendapatkan pupuk yang baik. Tadi ada mekanisme, akan diubah uangnya langsung ditransfer ke petani, uang pupuk subsidinya. Jadi, memudahkan petani dan memudahkan pengecer maupun distributor,” pungkasnya.