Kementerian Agama Bahas Strategi Rebranding PTKIN

MONITOR, Jakarta – Kementerian Agama membahas rebranding dan pengembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Hal ini dibahas bersama oleh Dirjen Pedidikan Islam Abu Rokhmad dan jajaran Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis).

Pembahasan yang dikemas dalam bentuk FGD ini diikuti sejumlah mantan Dirjen Pendidikan Islam dan Direktur Diktis. Hadir juga, Staf Ahli Menag yang juga peneliti Alvara Research Center, Hasanuddin Ali.

“Kami sangat memerlukan masukan dari para pendahulu untuk dapat meningkatkan kualitas PTKIN,” ungkap Abu Rokhmad di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Proses rebranding ini, kata Abu Rokhmad, merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat dan memajukan PTKIN agar mampu bersaing dengan perguruan tinggi umum lainnya.

Hasanuddin Ali, Staf Ahli Menteri Agama, menyoroti pentingnya memahami target pasar PTKIN, khususnya di kalangan siswa SMA dan MA. “Kita perlu merancang strategi yang lebih efektif untuk menarik minat siswa SMA, dan tidak hanya berfokus pada siswa MA,” ujarnya.

Direktur Diktis, Ahmad Zainul Hamdi, menambahkan bahwa forum ini sangat penting untuk membangun hubungan yang baik antara pejabat yang baru dilantik dengan para pendahulu mereka. “Kami sangat berharap masukan dari para senior dapat membantu kami dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat untuk rebranding PTKIN ke depannya,” kata pria yang akrab disapa Inung ini.

Sekretaris Jenderal Kemenag Muhammad Ali Ramdhani, turut menekankan pentingnya memperhatikan nomenklatur dalam proses rebranding PTKIN. “Kita harus memastikan bahwa branding PTKIN tidak terbatas pada program studi keagamaan saja, tetapi juga mencakup berbagai disiplin ilmu yang dapat mendukung integrasi dan pengembangan ilmu secara lebih luas,” jelas mantan Dirjen Pendidikan Islam ini.

Mantan Dirjen Pendidikan Islam yang kini menjabat sebagai Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, Kamaruddin Amin, juga menyampaikan pandangannya terkait pengembangan PTKIN. “Kita perlu memastikan bahwa kebijakan rebranding ini diikuti dengan langkah-langkah konkret yang mampu meningkatkan kualitas dan reputasi PTKIN. Rebranding tidak boleh hanya menjadi label tanpa adanya perubahan nyata di lapangan,” ungkapnya.

Kamaruddin juga menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam proses rebranding ini agar hasil yang diharapkan dapat tercapai.

Sementara mantan Direktur Diktis, Dede Rosyada menyoroti tantangan yang dihadapi dalam proses rebranding PTKIN. “Studi Islam seringkali kalah pamor dibandingkan dengan ilmu umum. Harapan saya adalah, apapun program studinya, jika diproses dengan baik, akan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Oleh karena itu, publikasi menjadi hal yang mutlak untuk meningkatkan kepercayaan publik,” katanya.

Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya yang juga pernah menjabat sebagai Dirjen Pendidikan Islam,. Nursyam menggarisbawahi pentingnya fokus pada sitasi, bukan hanya pada publikasi. “Kita terlalu fokus pada publikasi, padahal sitasi lebih penting. Tidak banyak dosen di PTKIN kita yang memiliki jumlah sitasi yang signifikan. Program nasional yang mendukung sitasi harus menjadi prioritas kita ke depan,” tegasnya.

Forum ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam upaya rebranding yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas dan citra PTKIN di mata publik. Rekomendasi dan masukan dari para peserta akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pengembangan PTKIN oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.