PEMERINTAHAN

Indonesia Teken Perjanjian Jaminan Produk Halal dengan Uruguay

MONITOR, Jakarta – Pemerintah Indonesia dan pemerintah Uruguay hari ini menjalin perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) Jaminan Produk Halal (JPH). MoU Jaminan Produk Halal Indonesia-Uruguay ditandatangani oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Muhammad Aqil Irham dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Uruguay untuk Indonesia Cristina Gonzales.

“Atas nama BPJPH saya bersyukur atas ditandatanganinya MoU Kerja sama Jaminan Produk Halal antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Uruguay yang telah dilaksanakan pada hari ini,” kata Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham, usai penandatanganan MoU di Kantor BPJPH di Jakarta Timur, Senin (12/8/2024).

Penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut dari proses pembicaraan bilateral kedua negara yang dimulai sejak awal tahun 2024 lalu, yang dilanjutkan dengan pembahasan finalisasi draft MoU.

“Kami harapkan kerja sama ini menjadi sinergi sukses dan produktif yang sangat penting untuk perkembangan masa depan, khususnya dalam memanfaatkan potensi pasar halal global dan menghadapi tantangan industri halal global.” lanjut Aqil.

“Sinergi ini tentu juga akan membawa implikasi positif bagi penguatan ekosistem halal masing-masing negara, sekaligus memperkuat peranan sektor produk halal dalam meningkatkan nilai ekonomi kedua negara.” sambungnya.

Senada, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Uruguay untuk Indonesia Cristina Gonzales mengatakan bahwa perjanjian kerja sama tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat sinergi ekonomi kedua negara.

“Kami sangat berterima kasih dengan telah dilakukannya penandatanganan kerja sama ini. Dan kami akan meneruskan MoU kerja sama di bidang halal dengan Indonesia ini secara lebih lanjut.” kata Cristina Gonzales.

“Ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam rangka memperkuat kerja sama antara Uruguay dengan Indonesia.” lanjutnya.

Turut hadir dalam penandatanganan MoU Administrative Secretary Rahadianto Putra, Private Sector Representative Sara Quek dan Joefly J Bachroeni. Hadir pula Sekretaris BPJPH E.A Chuzaemi Abidin, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Mamat Salamet Burhanudin, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH Dzikro, dan Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal Abd Syakur. 

Recent Posts

Kemenag Targetkan 50 Persen PTKIN Terakreditasi Unggul

MONITOR, Jakarta - Saat ini ada 17 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang meraih…

2 jam yang lalu

Virgin Australia Airlines, Maskapai Internasional Pertama yang Gunakan SAF Pertamina

MONITOR, Bali - PT Pertamina Patra Niaga terus memperluas distribusi Sustainable Aviation Fuel (SAF) ke…

9 jam yang lalu

Pertamina dan Airbus Jajaki Kerja Sama Pengembangan SAF di Indonesia

MONITOR, Bali - Konsisten dalam mengembangkan bisnis energi hijau, PT Pertamina (Persero) membangun kerja sama…

9 jam yang lalu

DPR Fasiltasi Korban Bullying Binus Simprug, Pengamat: Komit Kawal Keadilan

MONITOR, Jakarta - Langkah DPR RI yang memfasilitasi siswa korban dugaan aksi bullying di SMA…

10 jam yang lalu

Soroti Perkelahian Geng ART WNI di Singapura, DPR Minta Pemerintah Bentuk Forum Dukungan Bagi PMI

MONITOR, Jakarta - Dua kelompok Pekerja Migran Indonesia (PMI) bertengkar dan membuat keributan hingga dikenakan…

11 jam yang lalu

DPR Dorong Polisi Cari Fakta Sesungguhnya di Kasus Bullying Binus Simprug

MONITOR, Jakarta - Kasus bullying di SMA Binus Simprug, Jakarta Selatan, memasuki babak baru ketika…

11 jam yang lalu