PEMERINTAHAN

Indonesia Teken Perjanjian Jaminan Produk Halal dengan Uruguay

MONITOR, Jakarta – Pemerintah Indonesia dan pemerintah Uruguay hari ini menjalin perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) Jaminan Produk Halal (JPH). MoU Jaminan Produk Halal Indonesia-Uruguay ditandatangani oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Muhammad Aqil Irham dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Uruguay untuk Indonesia Cristina Gonzales.

“Atas nama BPJPH saya bersyukur atas ditandatanganinya MoU Kerja sama Jaminan Produk Halal antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Uruguay yang telah dilaksanakan pada hari ini,” kata Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham, usai penandatanganan MoU di Kantor BPJPH di Jakarta Timur, Senin (12/8/2024).

Penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut dari proses pembicaraan bilateral kedua negara yang dimulai sejak awal tahun 2024 lalu, yang dilanjutkan dengan pembahasan finalisasi draft MoU.

“Kami harapkan kerja sama ini menjadi sinergi sukses dan produktif yang sangat penting untuk perkembangan masa depan, khususnya dalam memanfaatkan potensi pasar halal global dan menghadapi tantangan industri halal global.” lanjut Aqil.

“Sinergi ini tentu juga akan membawa implikasi positif bagi penguatan ekosistem halal masing-masing negara, sekaligus memperkuat peranan sektor produk halal dalam meningkatkan nilai ekonomi kedua negara.” sambungnya.

Senada, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Uruguay untuk Indonesia Cristina Gonzales mengatakan bahwa perjanjian kerja sama tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat sinergi ekonomi kedua negara.

“Kami sangat berterima kasih dengan telah dilakukannya penandatanganan kerja sama ini. Dan kami akan meneruskan MoU kerja sama di bidang halal dengan Indonesia ini secara lebih lanjut.” kata Cristina Gonzales.

“Ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam rangka memperkuat kerja sama antara Uruguay dengan Indonesia.” lanjutnya.

Turut hadir dalam penandatanganan MoU Administrative Secretary Rahadianto Putra, Private Sector Representative Sara Quek dan Joefly J Bachroeni. Hadir pula Sekretaris BPJPH E.A Chuzaemi Abidin, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Mamat Salamet Burhanudin, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH Dzikro, dan Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal Abd Syakur. 

Recent Posts

Pemerintah Bakal Terapkan Single Salary Bagi ASN, DPR Bicara Spirit Efisiensi Anggaran

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, menanggapi rencana Pemerintah yang akan…

36 menit yang lalu

Kementerian UMKM Tekankan KUR Sektor Produksi Indonesia Timur Perlu Ditingkatkan

MONITOR, Makassar - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menekankan penyaluran Kredit Usaha Rakyat…

52 menit yang lalu

Tunjangan Rumah Hanya Setahun, DPR Dinilai Tunjukkan Sensitivitas Publik

MONITOR, Jakarta - Polemik tunjangan DPR tengah mengemuka dan memicu respons beragam dari publik. Pengamat…

1 jam yang lalu

Dirut Jasa Marga Tegaskan Peran Jalan Tol Trans Jawa Perkuat Konektivitas dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

MONITOR, Surabaya - Direktur Utama Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono, melakukan kunjungan kerja strategis di…

2 jam yang lalu

KLB Campak di Sumenep, DPR Desak Evaluasi Sistem Imunisasi Nasional

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menyampaikan keprihatinan atas Kejadian…

3 jam yang lalu

LPDP Kemenkeu Bersama Puspenma Lakukan Rekonsliasi Anggaran Beasiswa Indonesia Bankit

MONITOR, Jakarta - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI bersama Pusat Pembiayaan Pendidikan…

3 jam yang lalu