PARLEMEN

Syarief Hasan Dorong Pembentukan Badan Kehormatan MPR

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan mendorong MPR untuk segera membentuk Badan Kehormatan atau Majelis Etik MPR. Badan Kehormatan atau Majelis Etik MPR perlu dibentuk untuk mengadili pimpinan atau anggota MPR jika melakukan pelanggaran etik  ketika menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai anggota MPR.

“Memang sebaiknya MPR segera membentuk Badan Kehormatan MPR atau Majelis Etik MPR,” kata Syarief Hasan usai kegiatan bersama Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhyonono menyaksikan pertandingan bola voli antara Jakarta LavAni Allo Bank melawan Jakarta STIN BIN di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (13/7/2024).

Syarief Hasan mengungkapkan pembentukan Badan Kehormatan MPR ini menjadi salah satu bahasan dalam Rapat Gabungan (Ragab) antara Pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD beberapa waktu lalu. “Dalam Rapat Gabungan itu ada aspirasi untuk segera merealisasikan  pembentukan Badan Kehormatan MPR,” tutur Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Menurut Syarief Hasan, Badan Kehormatan MPR ini tetap diperlukan meskipun sudah ada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di DPR atau Badan Kehormatan di DPD. Sebab, MPR mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda dengan DPR dan DPD. “Kewenangan, fungsi dan tugas anggota MPR berbeda dengan kewenangan dan tugas anggota DPR atau anggota DPD, sehingga Badan Kehormatan MPR tetap diperlukan,” jelasnya.

Syarief Hasan memberi contoh ketika Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memberikan sanksi ringan berupa teguran tertulis kepada Ketua MPR Bambang Soesatyo. “Seseorang yang sedang menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai anggota MPR tetapi diadili lembaga negara lain (DPR). Padahal kedua lembaga itu, MPR dan DPR, masing-masing mempunyai kewenangan, tugas, dan fungsi yang berbeda. Sehingga kalau ada pengaduan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai anggota MPR maka diselesaikan Badan Kehormatan MPR, bukan lembaga lain. Jadi, saya kira Badan Kehormatan MPR ini diperlukan,” terangnya.

Dia berharap Badan Kehormatan MPR atau Majelis Etik MPR ini bisa terbentuk pada MPR periode ini (2019-2024). “Pembentukan Badan Kehormatan MPR ini masih memerlukan pembahasan mendalam sedangkan MPR periode ini (2019-2024) masih punya waktu beberapa bulan lagi. Mudah-mudahan bisa segera direalisasikan pada MPR periode ini,” katanya.

Pembentukan Badan Kehormatan MPR atau Majelis Etik MPR ini bisa dimasukkan dalam perubahan Tata Tertib MPR. Maka, selain badan kelengkapan MPR seperti Pimpinan MPR, Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Anggaran, ada juga Badan Kehormatan MPR.

Recent Posts

AICIS+ 2026, Mahasiswa Universitas Islam Depok Bawa Perspektif Maqashid Syariah dan Bioetika dalam Perlindungan Lansia dan Disabilitas

MONITOR, CIREBON - Evaluasi bantuan sosial bagi lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas seharusnya tidak…

17 jam yang lalu

UIN Jakarta Masuk THE Interdisciplinary Science Rankings 2027, Perkuat Rekognisi Internasional

MONITOR, Tangerang Selatan – Rekognisi internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus meningkat menyusul masuknya kampus…

18 jam yang lalu

Kemenag & PTKIN Sinergi Petakan Potensi Pesantren dan Pengembangan Prodi Kepesantrenan

MONITOR, Bandung - Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama menjajaki penguatan sinergi dengan Perguruan Tinggi Keagamaan…

2 hari yang lalu

AICIS+ 2026 Ditutup, Wamenag Dorong Redefinisi Pendidikan Islam Tanpa Dikotomi Ilmu

MONITOR, Cirebon - Perhelatan akbar Annual International Conference on Islamic Studies (Aicis+) 2026 resmi ditutup…

2 hari yang lalu

Kolaborasi Kementan-Kemendiktisaintek Hasilkan Total 167 Permohonan Hak PVT

Total permohonan Perlindungan Varietas Tanaman pada 2026 mencapai 167, menjadi momentum memperkuat inovasi benih unggul…

3 hari yang lalu

AICIS+ 2026; Hilirisasi dan Kemitraan Beri Ruang Peneliti Wujudkan Riset Berdampak

MONITOR, Cirebon - Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) menggelar…

3 hari yang lalu