Presiden Minta Kementerian dan Lembaga Segera Selesaikan Rekomendasi BPK

MONITOR, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga negara, serta pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar APBN serta APBD dikelola secara lebih baik, transparan dan akuntabel.

“Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah agar menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi dari pemeriksaan BPK, agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kita semakin hari semakin tahun semakin baik,” ucap Presiden saat acara penyampaian Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara di JCC Senayan, Jakarta, pada Senin (8/7/2024).

Turut hadir pada acara tersebut, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas, para menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala lembaga, panglima TNI, Kapolri, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.

“Pemerintahan saat ini dan saya yakin pemerintahan ke depan akan selalu memberikan perhatian serius atas setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat agar dimanfaatkan dengan baik dan dikelola secara transparan dan akuntabel,” ucap Presiden.

Pada kesempatan ini, Presiden menyampaikan penghargaan dan apresiasinya kepada lembaga dan institusi yang kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan tahun 2023.

Meski demikian, presiden mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah sebuah prestasi, melainkankewajiban setiap institusi dan lembaga yang menggunakan uang rakyat. “Sudah sering saya sampaikan, WTP bukan prestasi tapi kewajiban menggunakan APBN secara baik, ini uang rakyat. Ini uang negara, kita harus merasa bahwa kita pasti diperiksa. Kita mempunyai kewajiban menggunakan, menjalankan, serta mempertanggungjawabkan APBN dan APBD Secara baik,” jelasnya.

Presiden sendiri menyampaikan kondisi global saat ini. Menurutnya dalam beberapa tahun ini dunia sedang mengalami gejolak, baik dari segi geopolitik, juga perubahan iklim semakin nyata. “Pertumbuhan ekonomi global juga melambat, tahun ini diperkirakan hanya 3, 2 persen. Bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan,” ujarnya.

“Alhamdulillah Ekonomi dan politik indonesia sangat stabil, ekomoni tetap tumbuh diatas 5 persen, di kuartal pertama tahun ini tumbuh di 5,11%. inflasi terjaga. ini karena BI dan Kemendagri setiap hari senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah. Dan juga pelaksanaan pemilu yang berjalan dengan baik, ini modal dasar membangun negara dengan lebih baik,” lanjut Presiden.

Namun, Presiden memberi arahan kepada seluruh jajarannya, agar bisa semakin tumbuh dan kompettitif dengan negara lain, pemrintah harus lincah, cepat, dan taktis serta mampu memanfaatkan peluang dengan baik.

“Kita harus lebih fokus pada hasil. Jangan berbelit pada proses. Fokus pada capaian untuk kemajuan negara ini, walau kita tahu sudah banyak dilakukan di regulasi. Namun ada beberapa regulasi yang menyulitkan dan tidak sinkron. Masih banyak ditemukan praktek seperti itu dilapangan,” jelasnya.

“Kami berharap reformasi birokrasi serta tata kelola terus dilanjutkan. Lanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif dan efisien, orientasi pada hasil bukan pada prosedur,” Ucap Presiden.

Sekali lagi, demi kemajuan bangsa, presiden meminta para jajarannya untuk segera menyelesaikan rekomendasi BPK agar pengelolaan keuangan negara bisa lebih baik, transparan dan akuntabel.

Kementerian agama sendiri secara berturut-turut mendapatkan opini WTP tujuh kali berturut-turut. Opini WTP yang diberikan kepada Kementerian Agama sendiri didasari sejumlah kriteria di antaranya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peranturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.