Rakernas ADKASI, Prof Rokhmin beberkan Strategi DPRD kawal Pembangunan Daerah

MONITOR, Denpasar – Ketua Dewan Pakar ADKASI yang juga Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS mengajak para legislator daerah (DPRD) untuk mengawal cita-cita pembangunan nasional mewujudkan Indonesia yang maju, adil, sejahtera dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045 secara kritis mengedepankan kepentingan rakyat.

Demikian hal tersebut disampaikan Prof Rokhmin saat menjadi pembicara kunci (keynote speaker) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) dengan tema “DPRD Kuat Dan Tetap Konsisten Menjaga NKRI” digelar di HARRIS Hotel & Residences Sunset Road – Bali, Sabtu (29/6).

Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Gotong Royong itu mengingatkan Indonesia memiliki modal dasar pembangunan Indonesia yaitu Jumlah penduduk 278,4 juta orang (terbesar keempat di dunia) dengan jumlah kelas menengah yang terus bertambah, dan dapat bonus demografi dari 2020 – 2040 merupakan potensi human capital (daya saing) dan pasar domestik yang luar biasa besar. “Akan tetapi, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal,” katanya.

Rokhmin Dahuri yang juga anggota DPR-RI Terpilih 2024 tersebut menerangkan peningkatan peran DPRD dalam menjaga demokrasi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan penyelenggaraan pemerintahan daerah ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat (community empowerment), peningkatan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah; dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI.

Sebagai bagian integral dari kepemimpinan (leadership) di PEMDA, fungsi dan peran DPRD, yaitu: 1. Legislasi: penyusunan Perda, PerBup, dll. 2. Budgeting: penyusunan anggaran (APBD) berbasis kebijakan dan program (money follows development policies and programs). 3. Pengawasan atas kebijakan, program, dan kinerja Lembaga Eksekutif (Kepala Daerah, Sekda, Ketua Bappeda, para Kadis, dan aparat lainnya).

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri mengutaikan pendekatan dalam perencanaan pembangunan, yaitu: Pertama, problem-based planning: suatu perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk mengatasi (memecahkan) permasalahan pembangunan di suatu wilayah (daerah).

“Contoh permasalahan pembangunan, anatara lain pengangguran, kemiskinan, stunting, banjir, pencemaran (sampah), dan buruknya infrastruktur (jalan rusak),” tuturnya.

Kedua, goal-based planning: suatu perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk mencapai (mewujudkan) tujuan-tujuan pembangunan. Contoh tujuan pembangunan: PDRB, pendapatan per kapita, IPM, indeks inovasi, dan daya saing.

Dalam kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan, kunci sukses pembangunan daerah. Antara lain: Pertama, punya rencana (roadmap, blueprint) pembangunan yang tepat dan benar serta diimplementasikan secara berkesinambungan.

Kedua, setiap komponen (penduduk) dari wilayah itu menyumbangkan kemampuan terbaiknya bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. “Ada a critical mass (orang capable dan baik) minimal 50% (Pareto, 1970). Ketiga, antar komponen bekerjasama secara sinergis. Keempat, a capable, strong, and good leadership (Issard, 1972),” terangnya.

Untuk mencapai pembangunan nasional maju dan makmur, penduduk sejahtera, lingkungan bersih, sehat, indah, dan lestari, berkeadilan dan damai, berkelanjutan Prof Rokhmin menjabarkan beberapa komponen penting dan strateginya agar dikawal oleh DPRD antara lain: Pertama, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Transformasi Ekonomi, infrastruktur dan konektivitas, pengelolaan lingkungan, peningkatan kualitas SDM, dan Perbaikan Tata kelola pemerintahan.

“Minimal 30% total wilayah untuk kawasan lindung; dan 70% untuk kawasan pembangunan (industri manufaktur, pertanian, perikanan, pariwisata, pemukiman, dll) (UU No. 26/2007 tentang Perencanaan Tata Ruang),” jelasnya.

RTRW terpadu: Darat – Pesisir – Laut v Struktur dan pola ruang wilayah harus mampu memfasilitasi semua kegiatan ekonomi dan kehidupan manusia berjalan secara produktif, efisien, mudah, nyaman, aman, sehat, dan membahagiakan.

Kedua, Transformasi Ekonomi melalui Revitalisasi sektor-sektor ekonomi yang ada saat ini: industri manufaktur, tanaman pangan, hortikultur, peternakan, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan lainnya.

“Pengembangan sektor-sektor ekonomi baru: Industry 4.0, ekonomi kreatif, energi terbarukan (solar energy, wind power, hydropower, panas bumi, dan hydrogen), industri chips dan semikonduktor, electric vehicle, bioteknologi, dan advanced materi,” jelasnya.

Ketiga, infrastruktur dan konektivitas melalui Perbaikan dan pembangunan baru jaringan jalan, listrik, telkom, internet (DIGITAL), air bersih, jaringan gas, terminal bus, dan pelabuhan. Revitalisasi dan pembangunan baru jaringan irigasi pertanian, jaringan irigasi dan drainase tambak, pengelolaan sampah dan limbah, dan pengendalian banjir. Revitalisasi Pasar, bank, dan infrastruktur ekonomi lainnya.

Mengutip APJII Prof Rokhmin menyebut transformasi Digital Pada 2024, tingkat penetrasi internet Indonesia sebesar 79,5%; dan 74,3% pengguna mengakses internet dari telepon seluler (HP). Hanya 22,4% yang mengakses dari Wifi rumah melalui broadband.

“Artinya, ekonomi digital di Indonesia masih mahal dan kurang efisien. Oleh karena itu, kita mulai sekarang juga melakukan transformasi digital. Caranya membangun infrastruktur dan akses internet yang murah (bahkan gratis), sehingga terjangkau oleh masyarakat berdaya beli rendah (miskin); layanan internet cepat, murah, dan unlimited; dan membangun serta mengembangkan talenta (SDM) digital,” tegasnya.

Keempat, Pengelolaan lingkungan meliputi Penataan daerah yang bersih, hijau, indah, nyaman, dan aman. Pengendalian pencemaran, sampah, dan sedimentasi, dengan menggunakan zero-waste technology, 3 R (Reduce, Reuse, dan Recycle), River Training, dll. Restorasi ekosistem alam yang telah rusak: mangrove, hutan, danau, sungai, dan lainnya. Konservasi biodiversity, restocking, dan stock enhancement.

Kelima, peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM melalui Peningkatan gizi masyarakat dan pelayanan kesehatan. Peningkatan pelayanan pendidikan, baik kuantitas maupun kualitas. Pelatihan dan penyuluhan: upskilling dan reskilling, revitalisasi dan pengembangan BLK, magang di perusahaan. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan (R & D). Peningkatan IMTAQ, etos kerja, dan akhlak mulia.

Keenam, Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan melalui transparansi dan akuntabilitas, “The right man on the right place, Good and strong leadership, Melayani publik (rakyat, swasta, wisatawan, investor, best talents, dan tamu), bukan dilayani, Produktif, efisien, cepat, ramah, dan aman,” ujarnya.

Ada 3 langkah strategis untuk menciptakan produktivitas dan daya saing, sehingga daerah bisa maju, sejahtera, dan mandiri: 1) Menjadi tuan rumah yang baik (be a good host) bagi pelanggan daerah (rakyat, wisatwan, investor, dan talented people). 2) Memperlakukan pelanggan secara baik (treat your customers/guests properly). 3) Membangun sebuah “rumah” yang nyaman bagi pelanggan (building a home sweet home).