MONITOR, Ambon – Kementerian Agama (Kemenag) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) bersinergi untuk memperkuat SDM di Kampung Moderasi Beragama di Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku.
Amirullah, Kepala Subdit Penyuluh Agama Islam, Direktorat Penerangan Agama Islam, Kemenag, mengatakan bahwa Kampung Moderasi Beragama (KMB) adalah upaya bersama untuk menolak segala bentuk pecah belah yang menyebabkan konflik.
“Bentuk keagamaan ekstrem yang menyebarkan dalil agama sehingga mudah untuk mengkafir-kafirkan orang lain, menyalahkan kelompok lain. Ini adalah cara beragama yang ekstrem yang dampak selanjutnya bisa mengganti ideologi Pancasila,” kata Amir dalam sambutannya pada kegiatan yang berlangsung pada Kamis (16/05/2024).
Amir menyebut, program KMB menjadi gerakan bersama untuk menjaga ketahanan nasional melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk dalam hal ini kolaborasi antar kementerian dan lembaga negara.
“Saya juga ingin mengingatkan kepada penyuluh Agama untuk selalu moderat, semuanya harus tegakkan NKRI, setia kepada Pancasila dan UUD 1945,” tegas Amir.
Sementara itu, hadir sebagai narasumber, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas Amich Alhumami menjelaskan bahwa berdasarkan pengalaman sejarah kebangsaan, watak Indonesia adalah harmoni dan kesatuan dalam keragaman.
“Indonesia memilih sebagai negara kesatuan, berbendera merah putih, dengan semboyan nasional bhineka tunggal ika,” jelas Amich.
Amich juga menyampaikan apresiasi kepada tokoh-tokoh di Kota Ambon yang selama ini sudah berkontribusi dalam merawat dan menjaga harmoni di masyarakat.
“Atas keyakinan itulah kita tetap ingin merawat dan menjaga kehidupan masyarakat dan bangsa dengan asas penghormatan atas perbedaan, penghargaan atas keragaman, memberi ruang yang sama dan setara di Republik Indonesia,” ungkapnya.
Pada momen tersebut, Deputi V Kantor Staf Presiden, Rumadi Ahmad, mengungkapkan sekitar tahun 2012 dirinya pernah membaca satu disertasi mahasiswa UGM yang membahas suatu desa yang diceritakan relatif aman, tidak terkena imbas dan mampu menangkal pengaruh peristiwa konflik yang pernah terjadi di Ambon pada tahun 1999.
“Setelah saya cari-cari, ternyata disertasi itu membicarakan Desa Wayame. Syukur alhamdulillah, hari ini saya bisa mengunjungi desa ini,” ungkapnya.
Ia menambahkan, desa seperti Wayame dapat menjadi laboratorium yang harus terus menerus digaungkan kepada publik dan dunia Internasional, karena ada upaya menjaga ‘daya imunitas’ masyarakatnya.
“Masyarakat jika memiliki daya imunnya kuat, maka akan menahan dari potensi konflik. Sebaliknya, jika imunnya lemah, maka akan terpengaruh konflik dari luar,” sambung Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Rumadi menilai, program penguatan moderasi beragama di negara besar seperti Indonesia ini penting untuk memperkuat dan memperkokoh harmoni yang sudah ada di masyarakat.
“Banyak negara yang gagal memelihara keanekaragaman yang dimiliki. Karena itu, kami sebagai Pemerintah harus berterima kasih tokoh agama, pemuda, perempuan, terutama yang ada di Desa Wayame,” pungkasnya.
Kegiatan ini juga dihadiri Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Bappenas, Didik Darmanto; Kepala Kantor Kemenag Ambon, Fachrurrazy Hassannussi; pejabat eselon III di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Maluku; Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena; tokoh agama, serta tokoh masyarakat di Wayame.
MONITOR, Jakarta - Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil meraih kemenangan gemilang atas Myanmar dengan skor…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan berita dibukanya lowongan kerja Pendamping…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyambut terpilihnya calon pimpinan KPK dan…
MONITOR, Jakarta - Isu kemiskinan dan kelaparan menjadi isu yang sama-sama diserukan oleh Ketua DPR…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta Pemerintah untuk…
MONITOR, Jakarta - Keterbukaan informasi publik menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis. Keterbukaan informasi…