MONITOR, Jakarta – Guru Besar Universitas Nasional, Prof. Kumba Digdowiseiso meminta kepada semua pihak untuk bersikap obyektif terkait dirinya. Melalui kuasa hukumnya, Ahmad Sobari, SH.,MH.,Ph.D., Prof. Kumba menyatakan bahwa tuduhan terhadap dirinya sebagaimana beredar di media massa adalah tidak benar.
Untuk itu, Profesor Kumba Digdowiseiso menyatakan akan mengikuti proses pemeriksaan yang dilakukanoleh Tim Pencari Fakta yang telah dibentuk oleh UNAS untukmembuktikan bahwa tuduhan yang banyak diberitakan di media adalah tidak benar.
Disampaikan oleh Ahmad Sobari, salah satu tuduhan tidak benaryang ditujukan kepada Kumba Digdowiseiso adalah penggunaan160 artikel pada tahun 2023 dan 2024 untuk kepentinganmenjadi guru besar/profesor.
“Proses pengurusan guru besarKumba Digdowiseiso dimulai dari tahun 2021. Untuk mengurusmenjadi guru besar, Kumba Digdowiseiso hanya menggunakanpublikasi sebelum tahun 2023,” kata Ahmad Sobari di Jakarta, Minggu (21/4/2024).
Dengan demikian, tuduhan bahwa proses pengurusan guru besarKumba Digdowiseiso menggunakan 160 artikel pada tahun 2023 dan 2024 adalah tidak benar. Selain itu, dalam 160 naskahartikel tersebut nama Kumba Digdowiseiso 98% berperansebagai penulis pendamping dan hanya 2% nama KumbaDigdowiseiso menjadi penulis tunggal maupun penulis pertama.
Publikasi naskah artikel tersebut, menurut Kumba sebagaimanadisampaikan oleh kuasa hukumnya, berkaitan denganpemenuhan tanggung jawab untuk luaran akreditasi LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis & Akuntansi) terhadap mahasiswa dan dosen di 6 Program Studipada tahun 2024.
Jadi, masuknya nama Kumba Digdowiseiso sebagai penulispendamping dalam naskah artikel tersebut, merupakan bentukhasil kolaborasi pemikiran dengan mahasiswa dan dosen. Inidilakukan karena adanya keterbatasan, baik SDM, jejaring ataubahasa.
“Kumba Digdowiseiso merasa bertanggungjawab untukmembantu para dosen dengan cara menjadi pendampingpublikasi. Pendampingan ini dilakukan untuk mendukungkepangkatan dosen, yang muaranya adalah untuk akreditasi,” kata Ahmad Sobari.
“Sebagai seorang Guru Besar, ada fungsi detasering yang harusdijalankan. Pendampingan publikasi semacam ini adalah bentukpencangkokan sebagaimana Kewajiban Pedoman OperasionalPAK Dikti,” kata Ahmad Sobari mengutip pernyataan KumbaDigdowiseiso.
Untuk itu, Kumba meminta agar masyarakat dan media bersikapobjektif karena permasalahan ini sesungguhnya sudah jelaspenyebabnya, dan ini masih menjadi problem bagi beberapaPerguruan Tinggi di Indonesia.
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi salah satu pembicara pada Forum Internasional untuk…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendukung langkah Presiden Prabowo…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong keterlibatan Anggota Dewan Kabupaten…
MONITOR, Jakarta - Indonesia merupakan salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar di kawasan Asia…
MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Syafi’i memimpin Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda…