MONITOR, Jakarta – Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy menyerukan secara terbuka kepada para penyelenggara pemilu khususnya KPU di semua tingkatan, untuk segera menghentikan dugaan penggelembungan suara PSI. Dan, dalam 1×24 jam mengembalikan input perolahan suara PSI ke angka sebenarnya.
“Perlu diingat setiap tindakan memanipulasi hasil Pemilu mengandung delik pidana Pemilu. Dan melindungi setiap 1 suara rakyat, adalah sama dengan mengawal kelurusan demokrasi di Indonesia!,” Tegas Ketua Majelis Pertimbangan PPP M. Romahurmuziy melalui keterangan tertulis yang diterima, Senin 4 Maret 2024.
Romi menegaskan setiap penggeseran suara tidak sah menjadi suara PSI, jelas merugikan perolehan seluruh partai politik peserta pemilu. Dan, PPP siap membawa hal itu sebagai materi hak angket.
“PPP akan mendesakkan pemanggilan seluruh aparat negara yg terlibat, mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPUD dan KPU serta Bawaslu dan seluruh perangkatnya. Juga tidak tertutup kemungkinan aparat-aparat negara lainnya kita panggil,” Tegas Mantan Ketua Umum PPP tersebut.
“Soal laporan kecurangan kepada Bawaslu, itu diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Tp secara politik, DPR akan melakukan percepatan dan terobosan melalui hak angket agar tindakan-tindakan kecurangan Pemilu semacam ini dihentikan!,” Sambungnya.
Lebih lanjut Romi mengaku, sejak sebelum pelaksanaan Pemilu, dirinya mendengar ada operasi pemenangan PSI yang dilakukan oleh aparat dengan menarget kepada penyelenggara pemilu daerah agar PSI memperoleh 50rb suara di tiap kab/kota di Jawa, dan 20rb suara di tiap kab/kota di luar Jawa.
“Ini dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang Menteri, utk mobilisasi suara PSI coblos gambar,” Ungkapnya.
“Setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivisnya yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum Pemilu. Namun hal ini sepertinya tidak berjalan dengan mulus sehingga perolehan berdasarkan Quick Count (QC) jauh di bawah harapan lolos PT. Akurasi QC menurut pimpinan lembaga2 survey senior adalah plus-minus 1%, sehingga utk lolos PT 4% dibutuhkan setidaknya angka QC > 3%. Artinya, klo sebuah partai mendapat QC 3%, dlm riil count dia dapat dibenarkan jika mendapat 4%, atau bisa juga sebaliknya bisa dibenarkan jika hanya mendapat 2%. Sedangkan angka di seluruh lembaga survey, QC PSI tertinggi < 2,95%,” Beber Romi.
MONITOR, Nganjuk - Setelah mengunjungi Daerah Irigasi Siman di pagi hari, Menteri Pekerjaan Umum (PU)…
MONITOR, Jakarta - Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil meraih kemenangan gemilang atas Myanmar dengan skor…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan berita dibukanya lowongan kerja Pendamping…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyambut terpilihnya calon pimpinan KPK dan…
MONITOR, Jakarta - Isu kemiskinan dan kelaparan menjadi isu yang sama-sama diserukan oleh Ketua DPR…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta Pemerintah untuk…