Buka Pelatihan Bio Input, Wamentan Dorong Pertanian Ramah Lingkungan

MONITOR, Jakarta – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Harvick Hasnul Qolbi membuka Pelatihan Bio Input bagi Petani Program READSI di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Sabtu (24/2/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Wamentan menyampaikan bahwa pelatihan seperti ini merupakan metode yang tepat, yang dapat menjangkau petani, penyuluh dan insan pertanian lainnya di seluruh Indonesia.

“Pemahaman tentang pertanian ramah lingkungan akan diharapkan dapat menumbuhkan “sense of crisis” yang memotivasi untuk merapatkan
barisan menghadapi tantangan
pertanian saat ini,” katanya.

Wamentan Harvick mengatakan pertanian ramah lingkungan merupakan sistem pertanian berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dengan memperhatikan pasokan hara dari penggunaan bahan organik, minimalisasi ketergantungan pada pupuk anorganik, perbaikan biota tanah, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) berdasarkan kondisi ekologi, dan diversifikasi tanaman.

Menurutnya, selama bertahun-tahun sistem pertanian yang ada selalu mengandalkan penggunaan input kimiawi yang berbahaya untuk meningkatkan hasil atau produksi pertanian.

“Hal ini menuntut adanya penerapan teknologi yang dapat mempertahankan dan meningkatkan produksi pertanian
sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan adalah penerapan sistem pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan yaitu dengan pengelolaan sumberdaya secara efektif dari segi ekologi maupun ekonomi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi menuturkan READSI merupakan salah satu program yang dinilai sukses dalam pemberdayaan petani skala kecil dan konsep READSI ini terus di-replikasi dan diperbarui untuk
meningkatkan efektifitas pemberdayaan petani. Salah satu komponen penting pemberdayaan adalah penguatan kapasitas petani.

“Dengan sumber daya berupa pendapatan dan asset lainnya yang terbatas serta latar belakang pendidikan yang relatif rendah, petani mengalami kesulitan dalam menentukan posisi tawar dan memastikan keberlanjutan perbaikan taraf hidup, khususnya dalam aspek ekonomi,” tuturnya.