Komisi I DPR RI Dalami Pemetaan Kerawanan Pemilu di Provinsi Banten

MONITOR, Jakarta – Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten pada Rabu (7/2/2024). Dalam pertemuan dengan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Banten yang diselenggarakan di Kota Tangerang Selatan tersebut, tim kunjungan kerja Komisi I DPR RI mendapatkan paparan terkait pemetaan kerawanan pemilu di wilayah Provinsi Banten.

“Kita dapat penjelasan dari Kabinda yang cukup komprehensif dan secara detail bagaimana mengantisipasi dan mendeteksi dini persiapan pemilu bahkan, pasca pemilu juga. Bahwa di Banten ini insya Allah relatif cukup bagus,” ujar Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini yang juga didapuk sebagai pimpinan rapat.

Pada kesempatan yang sama, legislator Dapil Banten II ini mengingatkan bahwa pemilihan umum serentak yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 mendatang tak hanya melibatkan KPU dan Bawaslu. Lebih dari itu, Jazuli menuturkan bahwa ada pihak-pihak lain yang juga berperan dalam pesta demokrasi ini seperti aparat TNI dan Polri hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Politisi Fraksi PKS ini lantas berharap adanya sinergisitas dari kementerian dan lembaga terkait untuk mewujudkan pemilu yang damai serta menjunjung tinggi asas “Luber-Jurdil” atau Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

“Banyak pihak-pihak lain yang terlibat (dalam pemilu) baik itu polisi, TNI dan lain-lain itu juga dibutuhkan kerjasama dan koordinasi dan komunikasi yang sinergis antara pihak-pihak demi terwujud dan terlaksananya pemilu dengan damai, dengan jurdil sehingga lahir pemimpin yang betul-betul dikehendaki oleh mayoritas rakyat republik Indonesia baik itu yang ada di eksekutif dan yang ada di legislatif,” tutup Politisi Fraksi PKS itu.

Menilik dari anggaran Pemilu, setidaknya terdapat 14 kementerian/lembaga lain di luar KPU dan Bawaslu yang ikut berperan dalam pengamanan, pengawasan dan penyelenggara pemilu. Beberapanya antara lain Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kejaksaan Agung,Polri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga lembaga penyiaran TVRI dan RRI.